Puluhan anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Kabupaten Ponorogo menggelar unjuk rasa menuntut pelaksanaan Pemilu yang jujur adil, netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan aparat penegak hukum.
Aksi digelar massa PMII di depan kantor KPU dan Bawaslu Ponorogo, Rabu.
"Ini merupakan aksi lanjutan yang digelar oleh PMII pusat di Jakarta dua hari lalu, dan kami teruskan di daerah," kata Korlap Aksi PMII Ponorogo, Hanif Zein.
Dalam orasinya tersebut Hanif menyuarakan sejumlah orasi dan tuntutan, di antaranya tentang pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebutkan jika presiden boleh melakukan kampanye, meski diklaim tidak melanggar konstitusi.
"Hal ini jika dibiarkan bisa mencederai rasa demokrasi," ujarnya.
Demi menjaga marwah demokrasi dan semangat reformasi, PMII menuntut pemerintah, khususnya KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu untuk tetap netral dan bekerja sesuai dengan koridornya.
Para intelektual muda NU ini meminta para penyelenggara Pemilu agar tidak ikut mencederai demokrasi di Indonesia.
"KPU dan Bawaslu harus netral sesuai koridornya dan kami berharap Pemilu aman dan damai, tidak ada polarisasi sehingga masyarakat bisa tetap beraktivitas tanpa ada gejolak konflik yang berkepanjangan," katanya.
Komisioner KPU Arwan Hamidi sempat menemui massa PMII yang berunjuk rasa di depan kantornya. Ia pun mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh para mahasiswa tersebut.
Menurut Arwan hal tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap KPU dan Bawaslu untuk menyelenggarakan pemilu agar lebih baik demokrasi dan berkualitas.
"Komitmen kami bekerja sesuai dengan UU, PKPU dan keputusan KPU. Aksi ini tentunya merupakan bentuk dukungan meneguhkan komitmen dan memperkuat komitmen," tutur dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Aksi digelar massa PMII di depan kantor KPU dan Bawaslu Ponorogo, Rabu.
"Ini merupakan aksi lanjutan yang digelar oleh PMII pusat di Jakarta dua hari lalu, dan kami teruskan di daerah," kata Korlap Aksi PMII Ponorogo, Hanif Zein.
Dalam orasinya tersebut Hanif menyuarakan sejumlah orasi dan tuntutan, di antaranya tentang pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebutkan jika presiden boleh melakukan kampanye, meski diklaim tidak melanggar konstitusi.
"Hal ini jika dibiarkan bisa mencederai rasa demokrasi," ujarnya.
Demi menjaga marwah demokrasi dan semangat reformasi, PMII menuntut pemerintah, khususnya KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu untuk tetap netral dan bekerja sesuai dengan koridornya.
Para intelektual muda NU ini meminta para penyelenggara Pemilu agar tidak ikut mencederai demokrasi di Indonesia.
"KPU dan Bawaslu harus netral sesuai koridornya dan kami berharap Pemilu aman dan damai, tidak ada polarisasi sehingga masyarakat bisa tetap beraktivitas tanpa ada gejolak konflik yang berkepanjangan," katanya.
Komisioner KPU Arwan Hamidi sempat menemui massa PMII yang berunjuk rasa di depan kantornya. Ia pun mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh para mahasiswa tersebut.
Menurut Arwan hal tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap KPU dan Bawaslu untuk menyelenggarakan pemilu agar lebih baik demokrasi dan berkualitas.
"Komitmen kami bekerja sesuai dengan UU, PKPU dan keputusan KPU. Aksi ini tentunya merupakan bentuk dukungan meneguhkan komitmen dan memperkuat komitmen," tutur dia.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024