Pemerintah Kabupaten Trenggalek mulai memebaskan bertahap sisa target lahan untuk pembangunan jalur lintas selatan (JLS) Yogyakarta-Malang melalui kawasan pesisir daerah tersebut.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Trenggalek Ramelan saat ditanya awak media terkait perkembangan dan kemajuan proyek JLS di daerah tersebut di Trenggalek, Senin.
"Untuk semester pertama tahun ini kami mengupayakan untuk membebaskan lahan sepanjang 16 kilometer di lahan milik Perhutani. Ruasnya yang dibebaskan ada di antara Pantai Cengkrong Kecamatan Watulimo hingga Pantai Ngampiran Kecamatan Munjungan," kata Ramelan.
Secara kuantitatif, sisa target lahan yang harus dibebaskan untuk melanjutkan proyek pembangunan JLS itu adalah sepanjang 42 kilometer.
Jalun sepanjang itu melintasi kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perhutani serta lahan milik warga.
Masalahnya, kata dia, anggaran untuk pembebasan lahan dengan bentang sepanjang itu membutuhkan biaya besar, mencapai kisaran Rp285 miliar.
APBD Trenggalek tidak mampu mengangkatnya sekaligus. Bahkan tahun ini dalam APBD Trenggalek tahun 2024, anggaran yang diposting untuk membiayai pembebasan lahan JLS hanya Rp500 juta.
Plafon anggaran itu terlalu jauh dibanding asumsi total biaya pembebasan lahan dengan bentang panjang 42 kilometer tersebut.
"Tahun ini hanya ada Rp500 juta. Kecil sekali itu. Ada target dari pusat tahun 2029 harus menyambung Malang-Yogya, PR terbesar memang ada di Trenggalek," katanya.
Ramelan menyebutkan, target tersambungnya JLS Yogya-Malang pada 2029 itu bakal sulit terwujud tanpa ada dukungan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Jika dipaksakan, dia khawatir bakal mengganggu postur APBD Trenggalek. Apalagi kebutuhan anggaran pembebasan lahan itu tidak memiliki selisih jauh dengan Pendapatan Asli Daerah Trenggalek selama setahun.
"Jadi kalau di pendapatan kita, PAD kita satu tahun hanya Rp314 miliar. Artinya, di sisa waktu ini kami harus menganggarkan Rp80 miliar per tahun. Pasti akan mengganggu postur APBD," katanya.
Ramelan juga menyebutkan, untuk mempercepat target pembangunan JLS, pada semester satu ini pihaknya bakal mengupayakan untuk membebaskan lahan sepanjang 16 kilometer di lahan milik Perhutani.
Ruas yang dibebaskan ada di antara Pantai Cengkrong Kecamatan Watulimo hingga Pantai Ngampiran Kecamatan Munjungan.
Pembebasan lahan di Perhutani itu jadi prioritas pemkab, karena tidak membutuhkan anggaran yang besar, sebab sistem yang digunakan adalah pinjam pakai.
Ramelan juga menyebutkan, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, jika pembebasan lahan Perhutani itu tuntas pada tahun ini, maka tahun 2025 dan 2026 bakal dimulai pembangunan fisik.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Trenggalek Ramelan saat ditanya awak media terkait perkembangan dan kemajuan proyek JLS di daerah tersebut di Trenggalek, Senin.
"Untuk semester pertama tahun ini kami mengupayakan untuk membebaskan lahan sepanjang 16 kilometer di lahan milik Perhutani. Ruasnya yang dibebaskan ada di antara Pantai Cengkrong Kecamatan Watulimo hingga Pantai Ngampiran Kecamatan Munjungan," kata Ramelan.
Secara kuantitatif, sisa target lahan yang harus dibebaskan untuk melanjutkan proyek pembangunan JLS itu adalah sepanjang 42 kilometer.
Jalun sepanjang itu melintasi kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perhutani serta lahan milik warga.
Masalahnya, kata dia, anggaran untuk pembebasan lahan dengan bentang sepanjang itu membutuhkan biaya besar, mencapai kisaran Rp285 miliar.
APBD Trenggalek tidak mampu mengangkatnya sekaligus. Bahkan tahun ini dalam APBD Trenggalek tahun 2024, anggaran yang diposting untuk membiayai pembebasan lahan JLS hanya Rp500 juta.
Plafon anggaran itu terlalu jauh dibanding asumsi total biaya pembebasan lahan dengan bentang panjang 42 kilometer tersebut.
"Tahun ini hanya ada Rp500 juta. Kecil sekali itu. Ada target dari pusat tahun 2029 harus menyambung Malang-Yogya, PR terbesar memang ada di Trenggalek," katanya.
Ramelan menyebutkan, target tersambungnya JLS Yogya-Malang pada 2029 itu bakal sulit terwujud tanpa ada dukungan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Jika dipaksakan, dia khawatir bakal mengganggu postur APBD Trenggalek. Apalagi kebutuhan anggaran pembebasan lahan itu tidak memiliki selisih jauh dengan Pendapatan Asli Daerah Trenggalek selama setahun.
"Jadi kalau di pendapatan kita, PAD kita satu tahun hanya Rp314 miliar. Artinya, di sisa waktu ini kami harus menganggarkan Rp80 miliar per tahun. Pasti akan mengganggu postur APBD," katanya.
Ramelan juga menyebutkan, untuk mempercepat target pembangunan JLS, pada semester satu ini pihaknya bakal mengupayakan untuk membebaskan lahan sepanjang 16 kilometer di lahan milik Perhutani.
Ruas yang dibebaskan ada di antara Pantai Cengkrong Kecamatan Watulimo hingga Pantai Ngampiran Kecamatan Munjungan.
Pembebasan lahan di Perhutani itu jadi prioritas pemkab, karena tidak membutuhkan anggaran yang besar, sebab sistem yang digunakan adalah pinjam pakai.
Ramelan juga menyebutkan, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, jika pembebasan lahan Perhutani itu tuntas pada tahun ini, maka tahun 2025 dan 2026 bakal dimulai pembangunan fisik.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024