Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo Wawan Setiawan mengemukakan bahwa pemerintah daerah setempat membentuk Desk Pemilu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.
"Ini sesuai dengan Pasal 434 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," katanya usai Rapat Koordinasi Dukungan Elemen Satuan Kerja (Desk) Pemilu 2024 di Ruang Baluran Pemkab Situbondo, Jawa Timur, Senin.
Dia menjelaskan, desk pemilu dibentuk oleh pemerintah daerah yang terdiri dari Forkopimda dan organisasi perangkat daerah atau OPD, dalam upaya untuk memastikan Pemilu Serentak 2024 berjalan aman, jujur, dan adil.
Sehingga, kata Wawan, dari semua proses tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota harus terus dipantau dan dikontrol.
"Dukungan dari Desk Pemilu ini adalah bentuk untuk mewujudkan pemilu damai tanpa kecurangan," kata Ketua Desk Pemilu Kabupaten Situbondo itu.
Menurut Wawan, rapat koordinasi dukungan elemen satuan kerja (Desk) pemilu bersama KPU, Bawaslu, dan kepolisian serta instansi terkait lainnya bertujuan untuk mengantisipasi dan menginventarisir persoalan yang dimungkinkan terjadi.
Sekda Wawan juga mengimbau kepada masyarakat pemilih agar mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan hak pilihnya pada 14 Februari 2024.
"Kami mengajak warga masyarakat datang ke TPS, arena peran serta masyarakat Situbondo harus tinggi sehingga bisa memperkecil angka golput," ujarnya.
Sementara Komisioner KPU Kabupaten Situbondo Samsul Hidayat menjelaskan bahwa pemerintah daerah juga berkewajiban untuk ambil peran dalam menyukseskan Pemilu Serentak 2024.
"Rakor desk pemilu ini kami diundang oleh pemkab untuk ikut memetakan persoalan yang dimungkinkan terjadi, sekaligus mencari penyelesaiannya," katanya.
Ia menambahkan, pemetaan persoalan atau permasalahan yang dimungkinkan terjadi sifatnya adalah antisipasi dan perlu perlu dilakukan pembahasan bersama dengan pemangku kepentingan lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
"Ini sesuai dengan Pasal 434 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," katanya usai Rapat Koordinasi Dukungan Elemen Satuan Kerja (Desk) Pemilu 2024 di Ruang Baluran Pemkab Situbondo, Jawa Timur, Senin.
Dia menjelaskan, desk pemilu dibentuk oleh pemerintah daerah yang terdiri dari Forkopimda dan organisasi perangkat daerah atau OPD, dalam upaya untuk memastikan Pemilu Serentak 2024 berjalan aman, jujur, dan adil.
Sehingga, kata Wawan, dari semua proses tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota harus terus dipantau dan dikontrol.
"Dukungan dari Desk Pemilu ini adalah bentuk untuk mewujudkan pemilu damai tanpa kecurangan," kata Ketua Desk Pemilu Kabupaten Situbondo itu.
Menurut Wawan, rapat koordinasi dukungan elemen satuan kerja (Desk) pemilu bersama KPU, Bawaslu, dan kepolisian serta instansi terkait lainnya bertujuan untuk mengantisipasi dan menginventarisir persoalan yang dimungkinkan terjadi.
Sekda Wawan juga mengimbau kepada masyarakat pemilih agar mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan hak pilihnya pada 14 Februari 2024.
"Kami mengajak warga masyarakat datang ke TPS, arena peran serta masyarakat Situbondo harus tinggi sehingga bisa memperkecil angka golput," ujarnya.
Sementara Komisioner KPU Kabupaten Situbondo Samsul Hidayat menjelaskan bahwa pemerintah daerah juga berkewajiban untuk ambil peran dalam menyukseskan Pemilu Serentak 2024.
"Rakor desk pemilu ini kami diundang oleh pemkab untuk ikut memetakan persoalan yang dimungkinkan terjadi, sekaligus mencari penyelesaiannya," katanya.
Ia menambahkan, pemetaan persoalan atau permasalahan yang dimungkinkan terjadi sifatnya adalah antisipasi dan perlu perlu dilakukan pembahasan bersama dengan pemangku kepentingan lainnya.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024