Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur melakukan pengujian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya.
Kepala BPK Jawa Timur Karyadi mengatakan proses yang sedang berjalan merupakan tahap awal, sebelum pelaksanaan audit di bulan Maret 2024.
"Ini baru pendahuluan dan nanti dilakukan pemeriksaan 60 hari, kemudian baru keluar hasilnya," kata Karyadi seusai pengarahan kepada jajaran Pemkot Surabaya di balai kota setempat, Rabu.
Berdasarkan catatan BPK, dari sudut sistem pengendalian internal hal itu sudah dilaksanakan oleh Pemkot Surabaya.
Namun, kata dia, pemerintah setempat perlu memperhatikan beberapa hal, seperti pencatatan aset daerah dan pengadaan mutasi agar tidak terlewat.
"Padahal barangnya ada, kontraknya ada, lupa mencatat. Tapi, kalau Kota Surabaya ini sudah agak minim," ungkapnya.
Tak hanya itu, dia juga meminta Pemkot Surabaya lebih memperhatikan masih adanya tempat usaha yang kurang dalam melakukan pembayaran. Temuan itu berdasarkan hasil pemeriksaan pendapatan asli daerah (PAD).
"Meliputi restoran, pajak hotel, termasuk bea perolehan hal atas tanah dan bangunan (BPHTB)," ujarnya.
BPK mendorong adanya perbaikan kebijakan maupun aturan yang sudah berjalan dengan menyesuaikan kondisi masyarakat maupun pelaku usaha.
"Sehingga bisa terjaring dan tidak memberatkan masyarakat, tetapi kalau fungsinya sudah tidak memberatkan masyarakat dengan sendirinya akan tertib membayar," ucap dia.
BPK berkomitmen melakukan pengujian pengendalian sistem internal setiap pemerintah daerah mencegah adanya pihak yang menyalahgunakan wewenang.
"Jadi supaya tidak ada oknum yang bermain-main, tetapi kalau di Surabaya baik terus, istilahnya "WTP" (Wajar Tanpa Pengecualian)," kata dia.
Di tempat sama, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan TLHP BPK terus mengalami peningkatan dari tahun 2021-2023, atau setelah dirinya menjabat sebagai pucuk pimpinan di Kota Pahlawan.
Dia merinci, pada tahun 2021 TLHP BPK yang sudah dilakukan mencapai 63 persen, kemudian di tahun 2022 menjadi 93 persen.
"Semester pertama 2023 ini 95 persen, ada rekomitmen dengan bimbingan BPK dan Insya Allah selesai di semester dua tahun 2023 ini sampai 97 persen. Harapan kami di tahun 2024 bisa 100 persen," ujar dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Kepala BPK Jawa Timur Karyadi mengatakan proses yang sedang berjalan merupakan tahap awal, sebelum pelaksanaan audit di bulan Maret 2024.
"Ini baru pendahuluan dan nanti dilakukan pemeriksaan 60 hari, kemudian baru keluar hasilnya," kata Karyadi seusai pengarahan kepada jajaran Pemkot Surabaya di balai kota setempat, Rabu.
Berdasarkan catatan BPK, dari sudut sistem pengendalian internal hal itu sudah dilaksanakan oleh Pemkot Surabaya.
Namun, kata dia, pemerintah setempat perlu memperhatikan beberapa hal, seperti pencatatan aset daerah dan pengadaan mutasi agar tidak terlewat.
"Padahal barangnya ada, kontraknya ada, lupa mencatat. Tapi, kalau Kota Surabaya ini sudah agak minim," ungkapnya.
Tak hanya itu, dia juga meminta Pemkot Surabaya lebih memperhatikan masih adanya tempat usaha yang kurang dalam melakukan pembayaran. Temuan itu berdasarkan hasil pemeriksaan pendapatan asli daerah (PAD).
"Meliputi restoran, pajak hotel, termasuk bea perolehan hal atas tanah dan bangunan (BPHTB)," ujarnya.
BPK mendorong adanya perbaikan kebijakan maupun aturan yang sudah berjalan dengan menyesuaikan kondisi masyarakat maupun pelaku usaha.
"Sehingga bisa terjaring dan tidak memberatkan masyarakat, tetapi kalau fungsinya sudah tidak memberatkan masyarakat dengan sendirinya akan tertib membayar," ucap dia.
BPK berkomitmen melakukan pengujian pengendalian sistem internal setiap pemerintah daerah mencegah adanya pihak yang menyalahgunakan wewenang.
"Jadi supaya tidak ada oknum yang bermain-main, tetapi kalau di Surabaya baik terus, istilahnya "WTP" (Wajar Tanpa Pengecualian)," kata dia.
Di tempat sama, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan TLHP BPK terus mengalami peningkatan dari tahun 2021-2023, atau setelah dirinya menjabat sebagai pucuk pimpinan di Kota Pahlawan.
Dia merinci, pada tahun 2021 TLHP BPK yang sudah dilakukan mencapai 63 persen, kemudian di tahun 2022 menjadi 93 persen.
"Semester pertama 2023 ini 95 persen, ada rekomitmen dengan bimbingan BPK dan Insya Allah selesai di semester dua tahun 2023 ini sampai 97 persen. Harapan kami di tahun 2024 bisa 100 persen," ujar dia.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024