Pemerintah Kota Mojokerto bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mojokerto bersinergi memberikan penyuluhan serta monitoring dan evaluasi (monev) produk halal secara berkala kepada pelaku usaha khususnya makanan dan minuman.

"Dengan banyaknya usaha khususnya di bidang kuliner di Kota Mojokerto, maka penting kehadiran MUI bersinergi dengan pemerintah dan Kemenag untuk memberikan penyuluhan secara berkala dan monev secara rutin. Sehingga, kami yakin betul makanan minuman yang dikonsumsi umat Islam ini benar- benar makanan yang halal,” ujar Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari pada pengukuhan Dewan Pimpinan MUI Kota Mojokerto masa khidmah 2023 – 2028.

Dalam keterangannya di Kota Mojokerto, Kamis, wali kota mengatakan peran konkret MUI dalam bersinergi dengan pemerintah dan Kementerian Agama Kota Mojokerto sangat diperlukan guna melindungi masyarakat dalam mengonsumsi makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya.

"Mari bersinergi bersama-sama, di Pemerintah Kota Mojokerto ada dinas kesehatan, ada dinas ketahanan pangan, ada juga dinas koperasi UKM. Tiga dinas ini memiliki peran yang bisa disinergikan, turun bersama-sama MUI dan Kemenag Kota Mojokerto demi kebaikan masyarakat ke depannya," ucapnya.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota Mojokerto turut dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kota Mojokerto oleh Wakil Sekretaris MUI Provinsi Jawa Timur, Dr. K. H M. Hasan Ubaidillah.

Juga hadir Ketua Bidang Ukhuwah Islamiyah MUI Provinsi Jawa Timur, Ahsanul Haq; Bendahara MUI Provinsi Jawa timur, K.H Rosyidi; Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kota Mojokerto, K.H Faqih Usman; serta Ketua MUI Kota Mojokerto, Abdul Halim Hasyim.

Pewarta: Indra Setiawan

Editor : Fiqih Arfani


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023