Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, mengoptimalkan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dengan tujuan untuk menghemat anggaran belanja anggaran, salah satunya belanja alat tulis kantor.
"Saya minta seluruh jajaran dinas untuk melakukan penghematan lagi yang lebih ekstrem. Belanja yang manfaatnya tidak langsung dirasakan masyarakat seperti alat tulis kantor (ATK), ini mau kita cut (potong) habis," kata Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin di Trenggalek, Kamis.
Selain bisa menghemat anggaran, katanya, SPBE memungkinkan pelayanan masyarakat yang bersifat administratif agar lebih efisien dari sisi waktu maupun tenaga.
Dengan mengoptimalkan SPBE, lanjutnya, maka surat menyurat hingga tanda tangan dilakukan secara elektronik. Bahkan, jika memungkinkan beberapa surat keputusan hingga kuitansi dilakukan secara elektronik.
Baca juga: Pemkab Trenggalek kaji ulang Perda Pajak dan Retribusi Daerah
"Kita minta petunjuk kalau ada SK atau apa yang nggak perlu secara manual dicetak kertas, kuitansi-kuitansi, dan sebagainya harus dilakukan secara elektronik," katanya.
Dengan langkah itu, kata dia, maka ditargetkan ada penghematan cukup besar yang nantinya dapat dialokasikan untuk menunjang pembangunan infrastruktur di daerah ini.
Dengan kata lain, ujarnya, pembangunan infrastruktur di Trenggalek bisa lebih maksimal, selain dari sumber fiskal lainnya.
"Belanja pegawai saja sudah Rp800 miliar. Dengan jumlah itu, kita pas-pasan mengaji pegawai segitu. Ada belanja besar lagi, yaitu belanja barang dan jasa," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"Saya minta seluruh jajaran dinas untuk melakukan penghematan lagi yang lebih ekstrem. Belanja yang manfaatnya tidak langsung dirasakan masyarakat seperti alat tulis kantor (ATK), ini mau kita cut (potong) habis," kata Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin di Trenggalek, Kamis.
Selain bisa menghemat anggaran, katanya, SPBE memungkinkan pelayanan masyarakat yang bersifat administratif agar lebih efisien dari sisi waktu maupun tenaga.
Dengan mengoptimalkan SPBE, lanjutnya, maka surat menyurat hingga tanda tangan dilakukan secara elektronik. Bahkan, jika memungkinkan beberapa surat keputusan hingga kuitansi dilakukan secara elektronik.
Baca juga: Pemkab Trenggalek kaji ulang Perda Pajak dan Retribusi Daerah
"Kita minta petunjuk kalau ada SK atau apa yang nggak perlu secara manual dicetak kertas, kuitansi-kuitansi, dan sebagainya harus dilakukan secara elektronik," katanya.
Dengan langkah itu, kata dia, maka ditargetkan ada penghematan cukup besar yang nantinya dapat dialokasikan untuk menunjang pembangunan infrastruktur di daerah ini.
Dengan kata lain, ujarnya, pembangunan infrastruktur di Trenggalek bisa lebih maksimal, selain dari sumber fiskal lainnya.
"Belanja pegawai saja sudah Rp800 miliar. Dengan jumlah itu, kita pas-pasan mengaji pegawai segitu. Ada belanja besar lagi, yaitu belanja barang dan jasa," katanya.
Editor : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023