Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menargetkan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja (RAPBD) Surabaya 2024 dilaksanakan bertepatan dengan Hari Pahlawan pada 10 November mendatang.
"Seperti tahun sebelumnya, nantinya saat pengesahan RAPBD, kami akan memakai kostum pejuang, sebagaimana tradisi untuk mengkhidmati Hari Pahlawan," ujar Adi Sutarwijono dalam keterangannya di Surabaya, Rabu.
Menurut dia, DPRD dan Pemkot Surabaya mulai membahas RAPBD Surabaya 2024 setelah penyerahan nota keuangan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kepada pimpinan DPRD Surabaya, dalam rapat paripurna pada Selasa (17/10).
Adi mengatakan, alasan penetapan APBD tanggal 10 November 2023, supaya ada jeda waktu untuk menata alokasi anggaran yang kemudian dieksekusi pada Januari 2024.
"Nilai APBD 2024 direncanakan Rp10,8 triliun. Sesuai KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) yang sudah disepakati bersama," ujarnya.
Baca juga: Ketua DPRD Surabaya serap beragam aspirasi pembangunan
Adi memastikan pos-pos alokasi belanja di APBD tahun 2024 tidak berubah, seperti anggaran pendidikan sebesar 21 persen dan anggaran kesehatan sebesar 21 persen.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya menyatakan, RAPBD 2024 diprioritaskan untuk kesehatan, pendidikan hingga pengentasan kemiskinan. Selain itu juga prioritas terhadap pengentasan pengangguran serta pengurangan angka kematian ibu dan anak serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Wali Kota Eri menyatakan, proyeksikan kekuatan APBD Surabaya 2024 sebesar Rp10,8 triliun. Perhitungan proyeksi R-APBD 2024 ini dengan mempertimbangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun 2023 sekitar Rp225 miliar.
"Silpa Rp225 miliar, mengalami penurunan 70 persen dari yang sebelumnya Rp800 miliar. Berarti kinerja pemkot dan DPRD alhamdulillah berhasil. Karena Silpa semakin kecil maka semakin banyak (anggaran) yang terserap untuk masyarakat," katanya.
Pada sisi lain, Wali Kota Eri mengaku bersyukur angka kemiskinan Surabaya turun dari awalnya 5,7 persen menjadi 4,3 persen. Data kemiskinan tersebut sebagaimana hasil pendataan dari Badan Pusat Statistik (BPS).
"Untuk hari ini tahun 2023 (data) belum keluar lagi, semoga (kemiskinan) semakin turun," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"Seperti tahun sebelumnya, nantinya saat pengesahan RAPBD, kami akan memakai kostum pejuang, sebagaimana tradisi untuk mengkhidmati Hari Pahlawan," ujar Adi Sutarwijono dalam keterangannya di Surabaya, Rabu.
Menurut dia, DPRD dan Pemkot Surabaya mulai membahas RAPBD Surabaya 2024 setelah penyerahan nota keuangan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kepada pimpinan DPRD Surabaya, dalam rapat paripurna pada Selasa (17/10).
Adi mengatakan, alasan penetapan APBD tanggal 10 November 2023, supaya ada jeda waktu untuk menata alokasi anggaran yang kemudian dieksekusi pada Januari 2024.
"Nilai APBD 2024 direncanakan Rp10,8 triliun. Sesuai KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) yang sudah disepakati bersama," ujarnya.
Baca juga: Ketua DPRD Surabaya serap beragam aspirasi pembangunan
Adi memastikan pos-pos alokasi belanja di APBD tahun 2024 tidak berubah, seperti anggaran pendidikan sebesar 21 persen dan anggaran kesehatan sebesar 21 persen.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya menyatakan, RAPBD 2024 diprioritaskan untuk kesehatan, pendidikan hingga pengentasan kemiskinan. Selain itu juga prioritas terhadap pengentasan pengangguran serta pengurangan angka kematian ibu dan anak serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Wali Kota Eri menyatakan, proyeksikan kekuatan APBD Surabaya 2024 sebesar Rp10,8 triliun. Perhitungan proyeksi R-APBD 2024 ini dengan mempertimbangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun 2023 sekitar Rp225 miliar.
"Silpa Rp225 miliar, mengalami penurunan 70 persen dari yang sebelumnya Rp800 miliar. Berarti kinerja pemkot dan DPRD alhamdulillah berhasil. Karena Silpa semakin kecil maka semakin banyak (anggaran) yang terserap untuk masyarakat," katanya.
Pada sisi lain, Wali Kota Eri mengaku bersyukur angka kemiskinan Surabaya turun dari awalnya 5,7 persen menjadi 4,3 persen. Data kemiskinan tersebut sebagaimana hasil pendataan dari Badan Pusat Statistik (BPS).
"Untuk hari ini tahun 2023 (data) belum keluar lagi, semoga (kemiskinan) semakin turun," katanya.
Editor : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023