Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur menyebut angka remitansi dalam bentuk devisa atau uang yang dikirim dari tempat pekerja migran Indonesia (PMI) bekerja di luar negeri ke keluarganya di Tulungagung rata-rata mencapai Rp2 triliun setiap tahunnya.
"PMI menyumbang devisa Tulungagung sebanyak Rp2 triliun tiap tahun," kata Kepala Disnakertrans Tulungagung, Agus Santoso di Tulungagung, Sabtu.
Selain gaji tinggi dan kurs mata uang asing yang dikirim memiliki nilai tukar besar dibanding rupiah, nilai devisa tinggi juga dipengaruhi jumlah PMI dari daerah itu yang banyak.
Beberapa desa di Tulungagung bahkan dikenal sebagai kantong PMI. Disnakertrans mencatat, jumlah PMI yang terdaftar resmi ada 19 ribu orang.
Baca juga: Menteri Ida Fauziah tetapkan enam desa percontohan PMI di Tulungagung
Dimana dalam setiap tahun terdapat 6.000 warga Tulungagung yang berangkat ke luar negeri menjadi PMI.
"PMI masih menjadi pilihan pekerjaan bagi masyarakat Tulungagung. Maka dari itu, pemerintah akan memberikan perlindungan kepada PMI," tuturnya.
Jumlah sebenarnya bisa jadi lebih besar karena diperkirakan masih banyak pekerja migran yang berangkat ke luar negeri secara ilegal atau menggunakan visa kunjungan, bukan visa kerja.
Mereka juga tidak menggunakan surat keterangan untuk syarat bekerja ke luar negeri dari disnakertrans sehingga keberadaan mereka di mancanegara berikut tujuannya tidak terekam dalam database daerah.
Menurutnya, PMI asal Tulungagung memiliki potensi besar untuk membangun usaha produktif saat pulang ke tanah air. Maka dari itu pemerintah membuat program Kampung Desmigratif, di enam desa Tulungagung.
"Enam desa yang akan menjadi Kampung Desmigratif di Tulungagung adalah, Desa Pagersari, Mirigambar, Betak, Tunggangri, Jatidowo dan Sumberagung," paparnya.
Dengan program Desmigratif akan memberikan ruang kepada PMI atau purna PMI dalam mengembangkan usaha di Tulungagung. Nantinya, pemerintah akan memberikan pelatihan ketrampilan agar mereka dapat membangun usaha mandiri atau kelompok.
"Program usaha yang dapat dijalankan itu seperti, koperasi, konveksi hingga pengolahan makanan," ucapnya.
Tulungagung juga menjadi pilot project Kemenaker RI dalam program Desmigratif. Apabila program Desmigratif berjalan, membuat PMI akan lebih berdaya.
"Nanti ketika PMI sudah pulang, maka tidak akan bingung lagi untuk membuka usaha. Karena usaha sudah berjalan melalui program Desmigratif," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"PMI menyumbang devisa Tulungagung sebanyak Rp2 triliun tiap tahun," kata Kepala Disnakertrans Tulungagung, Agus Santoso di Tulungagung, Sabtu.
Selain gaji tinggi dan kurs mata uang asing yang dikirim memiliki nilai tukar besar dibanding rupiah, nilai devisa tinggi juga dipengaruhi jumlah PMI dari daerah itu yang banyak.
Beberapa desa di Tulungagung bahkan dikenal sebagai kantong PMI. Disnakertrans mencatat, jumlah PMI yang terdaftar resmi ada 19 ribu orang.
Baca juga: Menteri Ida Fauziah tetapkan enam desa percontohan PMI di Tulungagung
Dimana dalam setiap tahun terdapat 6.000 warga Tulungagung yang berangkat ke luar negeri menjadi PMI.
"PMI masih menjadi pilihan pekerjaan bagi masyarakat Tulungagung. Maka dari itu, pemerintah akan memberikan perlindungan kepada PMI," tuturnya.
Jumlah sebenarnya bisa jadi lebih besar karena diperkirakan masih banyak pekerja migran yang berangkat ke luar negeri secara ilegal atau menggunakan visa kunjungan, bukan visa kerja.
Mereka juga tidak menggunakan surat keterangan untuk syarat bekerja ke luar negeri dari disnakertrans sehingga keberadaan mereka di mancanegara berikut tujuannya tidak terekam dalam database daerah.
Menurutnya, PMI asal Tulungagung memiliki potensi besar untuk membangun usaha produktif saat pulang ke tanah air. Maka dari itu pemerintah membuat program Kampung Desmigratif, di enam desa Tulungagung.
"Enam desa yang akan menjadi Kampung Desmigratif di Tulungagung adalah, Desa Pagersari, Mirigambar, Betak, Tunggangri, Jatidowo dan Sumberagung," paparnya.
Dengan program Desmigratif akan memberikan ruang kepada PMI atau purna PMI dalam mengembangkan usaha di Tulungagung. Nantinya, pemerintah akan memberikan pelatihan ketrampilan agar mereka dapat membangun usaha mandiri atau kelompok.
"Program usaha yang dapat dijalankan itu seperti, koperasi, konveksi hingga pengolahan makanan," ucapnya.
Tulungagung juga menjadi pilot project Kemenaker RI dalam program Desmigratif. Apabila program Desmigratif berjalan, membuat PMI akan lebih berdaya.
"Nanti ketika PMI sudah pulang, maka tidak akan bingung lagi untuk membuka usaha. Karena usaha sudah berjalan melalui program Desmigratif," katanya.
Editor : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023