Pengembang perumahan PT Prospero Propertindo Sentosa menjalani sidang perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.
Ketua Majelis Hakim Saifudin Zuhri menggelar sidang perdana perkara tersebut pada Selasa, 19 September 2023.
Pemohon perkara perdata khusus ini adalah tujuh orang konsumen yang pada tahun 2020 memesan rumah yang ditawarkan PT Prospero Propertindo Sentosa di wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan cara diangsur. Surat pesanan dan perjanjian pembayarannya telah dilegalisasi oleh Notaris.
Namun, hingga waktu yang dijanjikan oleh pengembang di tahun 2022, sebagaimana tertuang dalam Surat Pesanan maupun Perjanjian Pembayaran, ternyata lahan yang telah dipesan oleh tujuh orang konsumen ini tidak kunjung dikerjakan.
Terdata masing-masing konsumen telah membayar minimal 50 persen dari harga pemesanan atau sedikitnya Rp928.736.000, yang kemudian meminta pembatalan atas unit yang sebelumnya disetujui oleh Pengembang PT Prospero Propertindo Sentosa.
Kuasa Hukum para pemohon Dimas Edianto Putro saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu, menjelaskan Surat Pembatalan ini merupakan suatu perikatan baru antara kedua belah pihak.
"Pengembang menyepakati pengembalian selama empat bulan. Faktanya, hingga tenggat jatuh tempo pelunasan pengembalian dana pembayaran, pengembang baru mengembalikan Rp324.800.000 terhadap masing-masing konsumen. Sehingga masih terdapat kewajiban pengembang kepada masing-masing konsumen sebesar Rp603.936.000," ujarnya.
Para pemohon berharap melalui sidang PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dapat menghasilkan restrukturisasi utang yang menjamin pengembang PT Prospero Propertindo Sentosa melakukan pembayaran dalam koridor waktu yang jelas.
Sementara, Ketua Majelis Hakim Saifudin Zuhri mengagendakan sidang lanjutan perkara ini pada 26 September 2023.
"Kami memberi kesempatan kepada termohon pengembang PT Prospero Propertindo Sentosa untuk menyampaikan tanggapan pada sidang pekan depan, tanggal 26 September 2023," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
Ketua Majelis Hakim Saifudin Zuhri menggelar sidang perdana perkara tersebut pada Selasa, 19 September 2023.
Pemohon perkara perdata khusus ini adalah tujuh orang konsumen yang pada tahun 2020 memesan rumah yang ditawarkan PT Prospero Propertindo Sentosa di wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan cara diangsur. Surat pesanan dan perjanjian pembayarannya telah dilegalisasi oleh Notaris.
Namun, hingga waktu yang dijanjikan oleh pengembang di tahun 2022, sebagaimana tertuang dalam Surat Pesanan maupun Perjanjian Pembayaran, ternyata lahan yang telah dipesan oleh tujuh orang konsumen ini tidak kunjung dikerjakan.
Terdata masing-masing konsumen telah membayar minimal 50 persen dari harga pemesanan atau sedikitnya Rp928.736.000, yang kemudian meminta pembatalan atas unit yang sebelumnya disetujui oleh Pengembang PT Prospero Propertindo Sentosa.
Kuasa Hukum para pemohon Dimas Edianto Putro saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu, menjelaskan Surat Pembatalan ini merupakan suatu perikatan baru antara kedua belah pihak.
"Pengembang menyepakati pengembalian selama empat bulan. Faktanya, hingga tenggat jatuh tempo pelunasan pengembalian dana pembayaran, pengembang baru mengembalikan Rp324.800.000 terhadap masing-masing konsumen. Sehingga masih terdapat kewajiban pengembang kepada masing-masing konsumen sebesar Rp603.936.000," ujarnya.
Para pemohon berharap melalui sidang PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dapat menghasilkan restrukturisasi utang yang menjamin pengembang PT Prospero Propertindo Sentosa melakukan pembayaran dalam koridor waktu yang jelas.
Sementara, Ketua Majelis Hakim Saifudin Zuhri mengagendakan sidang lanjutan perkara ini pada 26 September 2023.
"Kami memberi kesempatan kepada termohon pengembang PT Prospero Propertindo Sentosa untuk menyampaikan tanggapan pada sidang pekan depan, tanggal 26 September 2023," katanya.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023