Pimpinan DPRD Kota Surabaya menyarankan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Pahlawan, Jawa Timur, memanfaatkan Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama (BPR SAU) Surabaya untuk mengatasi masalah permodalan.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah di Surabaya, Jumat, mengatakan BPR SAU merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang selama ini membantu pelaku UMKM dalam hal pinjaman modal.
"Kami berharap BPR SAU konsisten membantu para UMKM di Surabaya. Bagus lagi kalau bisa menambah limit kreditnya dan menurunkan bunganya," katanya.
Saat ini, lanjut dia, BPR SAU telah membantu 2.500 pelaku UMKM di Surabaya untuk bangkit dari kemiskinan.
Untuk jenis pinjaman di BPR SAU bermacam-macam mulai dari pembiayaan ultra mikro atau pinjaman puspita senilai Rp2,5 juta sampai dengan pembiayaan mikro sebesar Rp50 juta hingga ratusan juta rupiah.
Program Puspita Pasti Tangguh BPR SAU memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM untuk mengajukan kredit atau pinjaman modal usaha dengan bunga ringan sampai 3 persen.
Baca juga: Pemkot-Dekranasda Surabaya berdayakan keluarga akseptor KB
Menurut Laila, keberadaan BPR SAU bermanfaat bagi pelaku UMKM, khususnya meningkatkan omzet. Hal itu dikatakan Laila saat ngobrol dengan para pelaku UMKM di Surabaya yang telah mendapat bantuan permodalan dari BPR SAU.
"Omset mereka (UMKM) yang awal Rp2,5 juta naik menjadi Rp15 juta, Rp25 juta. Bahkan ada juga yang sampai Rp75 juta per bulannya," katanya.
Selain itu, Laila menekankan agar Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Surabaya dapat membantu percepatan pergerakan ekonomi di Kota Surabaya, baik itu melalui kemudahan akses bantuan permodalan, hingga pendampingan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM.
"Jangan sampai UMKM yang butuh modal dapat pinjam di tempat yang salah seperti pinjol (pinjaman online) yang tidak berlisensi (ilegal), akhirnya utangnya semakin banyak," ujarnya.
Direktur Utama (Dirut) PT BPR SAU Renny Wulandari menyampaikan BPR SAU bersama Pemerintah Kota Surabaya terus mendorong para pelaku UMKM untuk naik kelas. Saat ini, BPR SAU telah membantu 2.500 pelaku UMKM di Kota Surabaya untuk bangkit dari kemiskinan.
"Akhirnya dengan adanya program Padat Karya mereka kami beri modal, dan menghasilkan sebuah produk hingga akhirnya menuai penghasilan," kata Renny.
BPR SAU tidak hanya memberikan permodalan bagi para pelaku UMKM di Kota Surabaya, akan tetapi juga memberikan pendampingan lainnya seperti digital marketing, pemasaran.
"Jumlah pinjaman yang kami berikan mulai Rp2 juta bahkan ada yang ratusan juta. Kami pendampingan khusus setiap bulan dua kali, hingga kami evaluasi," ujarnya.
Ia berharap, BPR SAU, Pemkot Surabaya, dan DPRD Surabaya bisa terus berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas UMKM hingga keluarga miskin di Kota Pahlawan terbebas dari kemiskinan.
"Karena ada yang ikut di e-Peken juga ya, jadi kami terus bersinergi dengan pemkot. Targetnya, sampai akhir tahun kami upayakan bisa menjangkau di angka 4 ribu UMKM," ucapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah di Surabaya, Jumat, mengatakan BPR SAU merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang selama ini membantu pelaku UMKM dalam hal pinjaman modal.
"Kami berharap BPR SAU konsisten membantu para UMKM di Surabaya. Bagus lagi kalau bisa menambah limit kreditnya dan menurunkan bunganya," katanya.
Saat ini, lanjut dia, BPR SAU telah membantu 2.500 pelaku UMKM di Surabaya untuk bangkit dari kemiskinan.
Untuk jenis pinjaman di BPR SAU bermacam-macam mulai dari pembiayaan ultra mikro atau pinjaman puspita senilai Rp2,5 juta sampai dengan pembiayaan mikro sebesar Rp50 juta hingga ratusan juta rupiah.
Program Puspita Pasti Tangguh BPR SAU memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM untuk mengajukan kredit atau pinjaman modal usaha dengan bunga ringan sampai 3 persen.
Baca juga: Pemkot-Dekranasda Surabaya berdayakan keluarga akseptor KB
Menurut Laila, keberadaan BPR SAU bermanfaat bagi pelaku UMKM, khususnya meningkatkan omzet. Hal itu dikatakan Laila saat ngobrol dengan para pelaku UMKM di Surabaya yang telah mendapat bantuan permodalan dari BPR SAU.
"Omset mereka (UMKM) yang awal Rp2,5 juta naik menjadi Rp15 juta, Rp25 juta. Bahkan ada juga yang sampai Rp75 juta per bulannya," katanya.
Selain itu, Laila menekankan agar Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Surabaya dapat membantu percepatan pergerakan ekonomi di Kota Surabaya, baik itu melalui kemudahan akses bantuan permodalan, hingga pendampingan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM.
"Jangan sampai UMKM yang butuh modal dapat pinjam di tempat yang salah seperti pinjol (pinjaman online) yang tidak berlisensi (ilegal), akhirnya utangnya semakin banyak," ujarnya.
Direktur Utama (Dirut) PT BPR SAU Renny Wulandari menyampaikan BPR SAU bersama Pemerintah Kota Surabaya terus mendorong para pelaku UMKM untuk naik kelas. Saat ini, BPR SAU telah membantu 2.500 pelaku UMKM di Kota Surabaya untuk bangkit dari kemiskinan.
"Akhirnya dengan adanya program Padat Karya mereka kami beri modal, dan menghasilkan sebuah produk hingga akhirnya menuai penghasilan," kata Renny.
BPR SAU tidak hanya memberikan permodalan bagi para pelaku UMKM di Kota Surabaya, akan tetapi juga memberikan pendampingan lainnya seperti digital marketing, pemasaran.
"Jumlah pinjaman yang kami berikan mulai Rp2 juta bahkan ada yang ratusan juta. Kami pendampingan khusus setiap bulan dua kali, hingga kami evaluasi," ujarnya.
Ia berharap, BPR SAU, Pemkot Surabaya, dan DPRD Surabaya bisa terus berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas UMKM hingga keluarga miskin di Kota Pahlawan terbebas dari kemiskinan.
"Karena ada yang ikut di e-Peken juga ya, jadi kami terus bersinergi dengan pemkot. Targetnya, sampai akhir tahun kami upayakan bisa menjangkau di angka 4 ribu UMKM," ucapnya.
Editor : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023