Komite dan kepala sekolah dari sebanyak 1.600 SMA/SMK dan SLB negeri serta Kepala Cabang Dinas Pendidikan se-Jawa Timur menandatangani pakta integritas di Surabaya, Jumat, untuk melaksanakan tugas sesuai Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016.
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa yang menginisiasi kegiatan tersebut mengatakan penandatanganan pakta integritas itu dilakukan agar kepala sekolah maupun komite sekolah menghindari penarikan pungutan yang tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.
"Permendikbud 75/2016 memberikan ruang bagi peran serta masyarakat termasuk komite sekolah untuk memberikan support pada kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Misalnya, ekstrakurikuler, olimpiade, atau kegiatan lain yang menyangkut peningkatan penyelenggaraan pendidikan di sekolah," kata Khofifah.
"Biasanya untuk memberi dukungan itu, ada penarikan sumbangan atau bantuan yang dilakukan oleh komite. Oleh karena itu, saya tekankan jika ada pungutan sumbangan maupun bantuan harus betul-betul atas dasar keputusan rapat dan dilakukan secara sukarela," katanya.
Khofifah menambahkan bahwa dengan adanya pakta integritas ini semua harus sepaham bahwa pungutan yang dilakukan komite atau sekolah tidak boleh memaksa atau mewajibkan. Termasuk tidak boleh ditargetkan dengan nominal tertentu.
"Tidak ada yang boleh mewajibkan apalagi diwajibkan harus dengan angka tertentu. Semua perencanaan anggaran yang dilakukan komite harus transparan, akuntabel, dan kredibel," ujar Khofifah.
Tidak hanya itu, mantan Menteri Sosial ini juga menegaskan bahwa setiap proses perencanaan program yang dilakukan oleh komite tujuan dan peruntukannya harus jelas, serta harus ada sistem pengawasan berupa berita acara yang dicatatkan pada saat rapat komite.
"Berita acara ini menjadi penting. Berita acara juga ditandatangani para anggota rapat dan kemudian dilaporkan pada kepala sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan," tuturnya.
Khofifah berharap dengan penandatanganan pakta integritas itu capaian prestasi pendidikan yang diterima Jawa Timur juga diikuti tata kelola yang sangat baik pula.
Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh komite sekolah yang telah menunjukkan kegotongroyongan dalam membantu para siswa menjalankan proses belajarnya di sekolah.
"Kami berterima kasih apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komite SMAN 5 Surabaya bahwa ada suasana kegotongroyongan, suasana untuk saling membantu agar anak-anak kita tetap bisa memperoleh pendidikan dengan baik," ucapnya.
Selain itu, Gubernur Khofifah juga menyaksikan penandatanganan pakta integritas antara Kepala Dinas Pendidikan Jatim dengan 24 orang Kepala Cabang Dinas Pendidikan, sejumlah perwakilan kepala sekolah, dan komite sekolah dari beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur.
Sementara itu, Irjen Kemendikbudristek Chatarina Muliana Girsang secara virtual menyampaikan bahwa penandatanganan pakta integritas tersebut adalah bentuk komitmen tinggi seluruh jajaran pemprov bersama komite sekolah yang di dalamnya berasal dari unsur orang tua dan masyarakat.
Ia mengatakan, untuk mewujudkan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang berkualitas maka dukungan dari masyarakat dalam hal ini komite sekolah menjadi penting.
Namun, seluruh ikhtiar ini harus didasarkan pada perencanaan program yang transparan, akuntabel, serta bebas dari perilaku korupsi.
"Penandatanganan pakta integritas ini merupakan penguatan ikhtiar untuk mencapai tujuan tersebut. Peran serta masyarakat termasuk peran serta pendidikan swasta tetap harus ditumbuhkan secara proporsional," ucapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa yang menginisiasi kegiatan tersebut mengatakan penandatanganan pakta integritas itu dilakukan agar kepala sekolah maupun komite sekolah menghindari penarikan pungutan yang tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.
"Permendikbud 75/2016 memberikan ruang bagi peran serta masyarakat termasuk komite sekolah untuk memberikan support pada kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Misalnya, ekstrakurikuler, olimpiade, atau kegiatan lain yang menyangkut peningkatan penyelenggaraan pendidikan di sekolah," kata Khofifah.
"Biasanya untuk memberi dukungan itu, ada penarikan sumbangan atau bantuan yang dilakukan oleh komite. Oleh karena itu, saya tekankan jika ada pungutan sumbangan maupun bantuan harus betul-betul atas dasar keputusan rapat dan dilakukan secara sukarela," katanya.
Khofifah menambahkan bahwa dengan adanya pakta integritas ini semua harus sepaham bahwa pungutan yang dilakukan komite atau sekolah tidak boleh memaksa atau mewajibkan. Termasuk tidak boleh ditargetkan dengan nominal tertentu.
"Tidak ada yang boleh mewajibkan apalagi diwajibkan harus dengan angka tertentu. Semua perencanaan anggaran yang dilakukan komite harus transparan, akuntabel, dan kredibel," ujar Khofifah.
Tidak hanya itu, mantan Menteri Sosial ini juga menegaskan bahwa setiap proses perencanaan program yang dilakukan oleh komite tujuan dan peruntukannya harus jelas, serta harus ada sistem pengawasan berupa berita acara yang dicatatkan pada saat rapat komite.
"Berita acara ini menjadi penting. Berita acara juga ditandatangani para anggota rapat dan kemudian dilaporkan pada kepala sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan," tuturnya.
Khofifah berharap dengan penandatanganan pakta integritas itu capaian prestasi pendidikan yang diterima Jawa Timur juga diikuti tata kelola yang sangat baik pula.
Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh komite sekolah yang telah menunjukkan kegotongroyongan dalam membantu para siswa menjalankan proses belajarnya di sekolah.
"Kami berterima kasih apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komite SMAN 5 Surabaya bahwa ada suasana kegotongroyongan, suasana untuk saling membantu agar anak-anak kita tetap bisa memperoleh pendidikan dengan baik," ucapnya.
Selain itu, Gubernur Khofifah juga menyaksikan penandatanganan pakta integritas antara Kepala Dinas Pendidikan Jatim dengan 24 orang Kepala Cabang Dinas Pendidikan, sejumlah perwakilan kepala sekolah, dan komite sekolah dari beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur.
Sementara itu, Irjen Kemendikbudristek Chatarina Muliana Girsang secara virtual menyampaikan bahwa penandatanganan pakta integritas tersebut adalah bentuk komitmen tinggi seluruh jajaran pemprov bersama komite sekolah yang di dalamnya berasal dari unsur orang tua dan masyarakat.
Ia mengatakan, untuk mewujudkan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang berkualitas maka dukungan dari masyarakat dalam hal ini komite sekolah menjadi penting.
Namun, seluruh ikhtiar ini harus didasarkan pada perencanaan program yang transparan, akuntabel, serta bebas dari perilaku korupsi.
"Penandatanganan pakta integritas ini merupakan penguatan ikhtiar untuk mencapai tujuan tersebut. Peran serta masyarakat termasuk peran serta pendidikan swasta tetap harus ditumbuhkan secara proporsional," ucapnya.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023