Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyebut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi garda terdepan dalam menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang kondusif dan damai.
"Kita berharap Polri terus berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kohesivitas suasana dari berbagai potensi ancaman dan gangguan,” katanya usai mengikuti upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-77 di Gedung Negara Grahadi, Sabtu.
Khofifah mengungkapkan ancaman dan gangguan yang perlu diantisipasi antara lain mulai dari hoaks, ujaran kebencian, politik identitas, masalah-masalah yang berkaitan dengan suku, agama, ras, antar golongan (Sara) dan lain sebagainya.
"Perbedaan aspirasi politik hendaklah menjadi sumber kearifan dan pendewasaan demokrasi,” ujarnya.
Khofifah menekankan di tahun politik ini Polri dan institusi pemerintahan lainnya harus bisa menjaga netralitas kelembagaannya dengan memelihara, menjaga, dan mewujudkan profesionalitas dan proporsionalitas.
"Jajaran Polri juga harus dapat memberikan perlindungan, pengamanan, pengayoman dan pelayanan kepada penyelenggara, peserta Pemilu dan masyarakat," tuturnya.
Menurutnya potensi polarisasi masyarakat juga harus mendapat perhatian guna menjaga stabilitas dan kondusivitas dalam setiap tahapan pemilu.
Sehingga, lanjut Khofifah, Polri bersama elemen strategis masyarakat perlu melakukan pencegahan-pencegahan dengan bekerja sama untuk melakukan dan mengintensifkan sosialisasi agar potensi-potensi pelanggaran tidak terjadi.
“Ini menjadi pekerjaan rumah kita untuk bersama-sama memastikan sirkulasi elit di tingkat lokal maupun nasional berjalan dengan baik, aman, dan lancar tanpa diikuti oleh perpecahan diantara anak bangsa,” ucapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"Kita berharap Polri terus berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kohesivitas suasana dari berbagai potensi ancaman dan gangguan,” katanya usai mengikuti upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-77 di Gedung Negara Grahadi, Sabtu.
Khofifah mengungkapkan ancaman dan gangguan yang perlu diantisipasi antara lain mulai dari hoaks, ujaran kebencian, politik identitas, masalah-masalah yang berkaitan dengan suku, agama, ras, antar golongan (Sara) dan lain sebagainya.
"Perbedaan aspirasi politik hendaklah menjadi sumber kearifan dan pendewasaan demokrasi,” ujarnya.
Khofifah menekankan di tahun politik ini Polri dan institusi pemerintahan lainnya harus bisa menjaga netralitas kelembagaannya dengan memelihara, menjaga, dan mewujudkan profesionalitas dan proporsionalitas.
"Jajaran Polri juga harus dapat memberikan perlindungan, pengamanan, pengayoman dan pelayanan kepada penyelenggara, peserta Pemilu dan masyarakat," tuturnya.
Menurutnya potensi polarisasi masyarakat juga harus mendapat perhatian guna menjaga stabilitas dan kondusivitas dalam setiap tahapan pemilu.
Sehingga, lanjut Khofifah, Polri bersama elemen strategis masyarakat perlu melakukan pencegahan-pencegahan dengan bekerja sama untuk melakukan dan mengintensifkan sosialisasi agar potensi-potensi pelanggaran tidak terjadi.
“Ini menjadi pekerjaan rumah kita untuk bersama-sama memastikan sirkulasi elit di tingkat lokal maupun nasional berjalan dengan baik, aman, dan lancar tanpa diikuti oleh perpecahan diantara anak bangsa,” ucapnya.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023