Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin mengajak semua pihak terlibat dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam kegiatan bimtek Konvensi Hak Anak (KHA) di Kota Probolinggo, Jawa Timur yang digelar pada 12-13 Juni 2023.
"Yang terpenting adalah bagaimana cara agar anak mendapatkan tempat yang nyaman untuk berinteraksi, tidak takut menyampaikan sesuatu, sehingga peran penting dari semua pihak juga dibutuhkan dalam memberikan masukan terutama pada anak yang memiliki permasalahan," kata Habib dalam keterangan tertulis yang diterima di Kota Probolinggo, Selasa.
Ia juga menyinggung terkait pemberitaan khususnya di media sosial, sehingga kewaspadaan menjadi upaya dalam memberikan perlindungan dan edukasi bagi anak agar terarah dalam menggunakan media sosial, sehingga mata rantai pemberitaan yang tidak baik dapat terputus.
"Ketika ada permasalahan di sekolah, ada anak yang melanggar sebisa mungkin teratasi sehingga tidak diviralkan di media sosial karena dampaknya sangat luar biasa, banyak hal yang tidak bisa dibendung," tuturnya.
Mantan anggota DPR-RI itu terus memberikan semangat kepada peserta bimtek agar membuat sebuah gerakan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam permasalahan anak-anak.
"Saya mengingatkan agar tidak terlena atas capaian Kota Probolinggo sebagai Kota Layak Anak kategori utama. Justru problematika dan dinamika akan tetap ada seiring dengan semakin berkembangnya teknologi," katanya.
Habib Hadi juga meminta Dinas Sosial P3A bersama jajaran penegak hukum yaitu Polres Probolinggo Kota dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk merumuskan regulasi dalam mengawal anak-anak yang memiliki permasalahan, sehingga anak-anak tersebut memiliki masa depan yang baik dan menjadi kebanggaan orang tua.
Sementara Kepala Dinas Sosial P3A Rey Suwigtyo mengatakan tujuan acara itu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas layanan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
"Kami berharap semakin meningkatnya pelayanan dalam perlindungan anak. Selain itu juga untuk meningkatkan kapasitas perangkat daerah, koordinasi lembaga perlindungan dan pemenuhan hak anak serta pengembangan dan penguatan kelembagaan serta sistem yang sesuai dengan konvensi hak anak," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"Yang terpenting adalah bagaimana cara agar anak mendapatkan tempat yang nyaman untuk berinteraksi, tidak takut menyampaikan sesuatu, sehingga peran penting dari semua pihak juga dibutuhkan dalam memberikan masukan terutama pada anak yang memiliki permasalahan," kata Habib dalam keterangan tertulis yang diterima di Kota Probolinggo, Selasa.
Ia juga menyinggung terkait pemberitaan khususnya di media sosial, sehingga kewaspadaan menjadi upaya dalam memberikan perlindungan dan edukasi bagi anak agar terarah dalam menggunakan media sosial, sehingga mata rantai pemberitaan yang tidak baik dapat terputus.
"Ketika ada permasalahan di sekolah, ada anak yang melanggar sebisa mungkin teratasi sehingga tidak diviralkan di media sosial karena dampaknya sangat luar biasa, banyak hal yang tidak bisa dibendung," tuturnya.
Mantan anggota DPR-RI itu terus memberikan semangat kepada peserta bimtek agar membuat sebuah gerakan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam permasalahan anak-anak.
"Saya mengingatkan agar tidak terlena atas capaian Kota Probolinggo sebagai Kota Layak Anak kategori utama. Justru problematika dan dinamika akan tetap ada seiring dengan semakin berkembangnya teknologi," katanya.
Habib Hadi juga meminta Dinas Sosial P3A bersama jajaran penegak hukum yaitu Polres Probolinggo Kota dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk merumuskan regulasi dalam mengawal anak-anak yang memiliki permasalahan, sehingga anak-anak tersebut memiliki masa depan yang baik dan menjadi kebanggaan orang tua.
Sementara Kepala Dinas Sosial P3A Rey Suwigtyo mengatakan tujuan acara itu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas layanan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
"Kami berharap semakin meningkatnya pelayanan dalam perlindungan anak. Selain itu juga untuk meningkatkan kapasitas perangkat daerah, koordinasi lembaga perlindungan dan pemenuhan hak anak serta pengembangan dan penguatan kelembagaan serta sistem yang sesuai dengan konvensi hak anak," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023