Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menekankan pentingnya kesejahteraan petani untuk mewujudkan ketahanan pangan, khususnya di wilayah provinsi setempat.
Menurutnya kesejahteraan petani ditentukan oleh faktor biaya yang kerap dihadapkan dengan tantangan penurunan harga yang merugikan.
"Jangan sampai kebijakan kita urban-centric, memurahkan harga pangan di kota tapi merugikan petani. Maka kita harus fokus mengendalikan tata niaga," katanya saat membuka rapat koordinasi pengawasan bidang ketahanan pangan di Surabaya, Kamis.
Emil mengungkapkan untuk mencapai ketahanan pangan setidaknya perlu mengedepankan dua hal, yaitu lahan dan sumber daya manusia (SDM).
"Kalau bicara lahan, kita masuk ke alih fungsinya. Tapi kalau berbicara tentang SDM-nya, maka kita bicara produktivitas. Produktivitas pun baru dapat diraih kalau petani sejahtera," ujarnya.
Maka Wagub Emil meyakini ketahanan pangan harus berdiri di atas kesejahteraan petani.
"Ini yang harus kita cita-citakan bersama. Nilai tukar petani harus selalu menjadi parameter kita," tuturnya.
Emil menyampaikan peran aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dan penegak hukum (APH) sangat vital untuk memantau perkembangan inflasi dan memastikan keadilan harga bagi produsen.
"Yang pasti daerah harus mempunyai tata kelola yang baik. Ada satu lagi, pengendalian pemanfaatan ruang di lapangan. Penegakan Peraturan Daerah atau Perda itu juga areanya Satuan Polisi Pamong Praja. Berarti kita juga harus melihat dari kapasitas mereka," tuturnya.
Lebih lanjut Emil menuturkan bahwa diskusi tentang ketahanan pangan harus selalu dilakukan dengan penuh dedikasi dan semangat.
"Sebab hampir sepertiga masyarakat Jatim bekerja di sektor pertanian," ucapnya.
Berdasarkan data dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, pada tahun 2022, sektor pertanian berkontribusi 12,40 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
Sedangkan, Jatim berkontribusi 11,11 persen dari produk domestik regional bruto (PDRB) dan merupakan penyumbang ketiga tertinggi Indonesia.
Selain itu, sektor pertanian menyerap 31,87 juta tenaga kerja atau sekitar 25,19 persen dari total angkatan kerja 133,56 juta. Khusus di wilayah Jatim, sektor pertanian menyerap 31,30 persen dari total tenaga kerja.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
Menurutnya kesejahteraan petani ditentukan oleh faktor biaya yang kerap dihadapkan dengan tantangan penurunan harga yang merugikan.
"Jangan sampai kebijakan kita urban-centric, memurahkan harga pangan di kota tapi merugikan petani. Maka kita harus fokus mengendalikan tata niaga," katanya saat membuka rapat koordinasi pengawasan bidang ketahanan pangan di Surabaya, Kamis.
Emil mengungkapkan untuk mencapai ketahanan pangan setidaknya perlu mengedepankan dua hal, yaitu lahan dan sumber daya manusia (SDM).
"Kalau bicara lahan, kita masuk ke alih fungsinya. Tapi kalau berbicara tentang SDM-nya, maka kita bicara produktivitas. Produktivitas pun baru dapat diraih kalau petani sejahtera," ujarnya.
Maka Wagub Emil meyakini ketahanan pangan harus berdiri di atas kesejahteraan petani.
"Ini yang harus kita cita-citakan bersama. Nilai tukar petani harus selalu menjadi parameter kita," tuturnya.
Emil menyampaikan peran aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dan penegak hukum (APH) sangat vital untuk memantau perkembangan inflasi dan memastikan keadilan harga bagi produsen.
"Yang pasti daerah harus mempunyai tata kelola yang baik. Ada satu lagi, pengendalian pemanfaatan ruang di lapangan. Penegakan Peraturan Daerah atau Perda itu juga areanya Satuan Polisi Pamong Praja. Berarti kita juga harus melihat dari kapasitas mereka," tuturnya.
Lebih lanjut Emil menuturkan bahwa diskusi tentang ketahanan pangan harus selalu dilakukan dengan penuh dedikasi dan semangat.
"Sebab hampir sepertiga masyarakat Jatim bekerja di sektor pertanian," ucapnya.
Berdasarkan data dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, pada tahun 2022, sektor pertanian berkontribusi 12,40 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
Sedangkan, Jatim berkontribusi 11,11 persen dari produk domestik regional bruto (PDRB) dan merupakan penyumbang ketiga tertinggi Indonesia.
Selain itu, sektor pertanian menyerap 31,87 juta tenaga kerja atau sekitar 25,19 persen dari total angkatan kerja 133,56 juta. Khusus di wilayah Jatim, sektor pertanian menyerap 31,30 persen dari total tenaga kerja.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023