Pimpinan DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota setempat memberikan solusi atas 239.369 peserta BPJS Kesehatan yang merupakan warga setempat yang dinonaktifkan Pemerintah Pusat.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti dalam keterangannya di Surabaya, Kamis, menjelaskan, saat ini sebanyak 239.369 peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI yang dibiayai melalui APBN dinonaktifkan pemerintah pusat menyusul status warga yang bersangkutan sudah tidak lagi masuk dalam data kemiskinan.
"Kami meminta Pemkot Surabaya segera memberi solusi terhadap peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan agar dapat aktif kembali dengan menggunakan pembiayaan APBD," kata Reni.
Pernyataan itu disampaikan Reni Astuti menanggapi pertanyaan warga pada momen reses di wilayah Kedung Anyar, Sawahan, Surabaya pada Kamis.
Pada pelaksanaannya, legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga memberi komentar agar memaksimalkan tenaga dan sarana SDM yang tersedia untuk melakukan input data pengalihan dari APBN ke APBD.
"Saya sudah kontak asisten bidang kesra. Saya turut mengapresiasi gerak pemkot, cuman karena ini bisa jadi datanya banyak tolong ditambah tenaga untuk input. BPJS Surabaya mohon juga proaktif koordinasi dengan pemkot," ucapnya.
"Yang penting adalah warga tetap terlayani di faskes manapun," tambah politikus perempuan tersebut.
Lebih lanjut, alumnus magister Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Universitas Airlangga itu mengimbau kepada warga agar tetap tenang dan tidak khawatir dengan tanggungan biaya.
Saat ini, kata Reni, Kota Surabaya telah memiliki program jaminan kesehatan semesta atau Jamkesmas yang membantu siapapun warga mendapat akses pembiayaan berobat gratis melalui layanan kesehatan kelas tiga.
Menurut dia, , yang perlu diperhatikan pemkot adalah saat masyarakat hendak berobat maka pelayanan kesehatan dapat digunakan dan pasien tidak terkendala.
"Silakan, kalau ada warga di sini yang mengalami hal seperti itu, tidak bisa dilayani karena nonaktif sampaikan ke saya, saya dampingi ke rumah sakit," ujarnya.
Di sisi lain, Reni mendorong dinas sosial untuk mengonsolidasikan data kemiskinan dengan kementerian Sosial.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti dalam keterangannya di Surabaya, Kamis, menjelaskan, saat ini sebanyak 239.369 peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI yang dibiayai melalui APBN dinonaktifkan pemerintah pusat menyusul status warga yang bersangkutan sudah tidak lagi masuk dalam data kemiskinan.
"Kami meminta Pemkot Surabaya segera memberi solusi terhadap peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan agar dapat aktif kembali dengan menggunakan pembiayaan APBD," kata Reni.
Pernyataan itu disampaikan Reni Astuti menanggapi pertanyaan warga pada momen reses di wilayah Kedung Anyar, Sawahan, Surabaya pada Kamis.
Pada pelaksanaannya, legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga memberi komentar agar memaksimalkan tenaga dan sarana SDM yang tersedia untuk melakukan input data pengalihan dari APBN ke APBD.
"Saya sudah kontak asisten bidang kesra. Saya turut mengapresiasi gerak pemkot, cuman karena ini bisa jadi datanya banyak tolong ditambah tenaga untuk input. BPJS Surabaya mohon juga proaktif koordinasi dengan pemkot," ucapnya.
"Yang penting adalah warga tetap terlayani di faskes manapun," tambah politikus perempuan tersebut.
Lebih lanjut, alumnus magister Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Universitas Airlangga itu mengimbau kepada warga agar tetap tenang dan tidak khawatir dengan tanggungan biaya.
Saat ini, kata Reni, Kota Surabaya telah memiliki program jaminan kesehatan semesta atau Jamkesmas yang membantu siapapun warga mendapat akses pembiayaan berobat gratis melalui layanan kesehatan kelas tiga.
Menurut dia, , yang perlu diperhatikan pemkot adalah saat masyarakat hendak berobat maka pelayanan kesehatan dapat digunakan dan pasien tidak terkendala.
"Silakan, kalau ada warga di sini yang mengalami hal seperti itu, tidak bisa dilayani karena nonaktif sampaikan ke saya, saya dampingi ke rumah sakit," ujarnya.
Di sisi lain, Reni mendorong dinas sosial untuk mengonsolidasikan data kemiskinan dengan kementerian Sosial.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023