Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mengatakan sebanyak 124.181 warga terdaftar jadi keluarga penerima manfaat (KPM) bansos sembako, Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial dan bansos beras dari Badan Pangan Nasional.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi Henik Setyorini mengemukakan bahwa untuk bansos beras setiap KPM mendapatkan jatah 10 kilogram beras.
"Penyaluran bansos beras dilakukan oleh PT Pos Indonesia dan mulai disalurkan sejak Selasa 11 April 2023. Para penerimanya adalah mereka yang terdaftar sebagai KPM untuk bansos sembako maupun PKH," katanya di Banyuwangi, Selasa.
Mengenai bansos sembako dan PKH, menurut Henik, penyaluran bansos masih terus dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Hingga 18 April 2023, tercatat sudah 124.181 warga yang menerima.
"Jadi Masih ada sekitar 2.000 lebih warga yang belum menerima, karena berbagai hal. Ada yang memang tidak bisa hadir karena sakit atau lansia saat pembagian di kantor desa, ada juga yang memang berhalangan hadir," ujarnya.
Bagi mereka yang belum menerima, lanjutnya, bisa langsung datang ke Kantor Pos untuk mengambil bantuannya dengan membawa persyaratan, KTP dan Kartu Keluarga.
"Kalau lansia atau sakit dan tidak bisa ke Kantor Pos, petugas akan melakukan jemput bola. Hadir langsung ke rumah KPM," katanya.
Bansos sembako maupun program keluarga harapan (PKH) dari Kementerian Sosial itu, sudah dibagikan sejak 29 Maret 2023, dan penyaluran tersebut merupakan termin pertama di tahun 2023. Para penerima bansos sembako menerima uang tunai sebesar Rp600.000.
"Penyaluran termin pertama merupakan jatah untuk tiga bulan (Januari-Maret 2023) dengan rincian per bulan Rp200.000. Jadi KPM mendapatkan Rp600.000. Sementara nominal untuk bantuan PKH bervariasi antara Rp225.000 hingga Rp3.000.000," papar Henik.
Sebelumnya, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani sempat meninjau penyaluran bantuan tersebut di Kantor Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat. Ipuk berharap bansos yang diberikan dari pemerintah pusat ini dapat dirasakan manfaatnya oleh warga miskin.
"Bantuan ini juga diharapkan dapat mengendalikan dampak inflasi untuk menjaga stabilitas harga pangan di tingkat produsen maupun konsumen," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi Henik Setyorini mengemukakan bahwa untuk bansos beras setiap KPM mendapatkan jatah 10 kilogram beras.
"Penyaluran bansos beras dilakukan oleh PT Pos Indonesia dan mulai disalurkan sejak Selasa 11 April 2023. Para penerimanya adalah mereka yang terdaftar sebagai KPM untuk bansos sembako maupun PKH," katanya di Banyuwangi, Selasa.
Mengenai bansos sembako dan PKH, menurut Henik, penyaluran bansos masih terus dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Hingga 18 April 2023, tercatat sudah 124.181 warga yang menerima.
"Jadi Masih ada sekitar 2.000 lebih warga yang belum menerima, karena berbagai hal. Ada yang memang tidak bisa hadir karena sakit atau lansia saat pembagian di kantor desa, ada juga yang memang berhalangan hadir," ujarnya.
Bagi mereka yang belum menerima, lanjutnya, bisa langsung datang ke Kantor Pos untuk mengambil bantuannya dengan membawa persyaratan, KTP dan Kartu Keluarga.
"Kalau lansia atau sakit dan tidak bisa ke Kantor Pos, petugas akan melakukan jemput bola. Hadir langsung ke rumah KPM," katanya.
Bansos sembako maupun program keluarga harapan (PKH) dari Kementerian Sosial itu, sudah dibagikan sejak 29 Maret 2023, dan penyaluran tersebut merupakan termin pertama di tahun 2023. Para penerima bansos sembako menerima uang tunai sebesar Rp600.000.
"Penyaluran termin pertama merupakan jatah untuk tiga bulan (Januari-Maret 2023) dengan rincian per bulan Rp200.000. Jadi KPM mendapatkan Rp600.000. Sementara nominal untuk bantuan PKH bervariasi antara Rp225.000 hingga Rp3.000.000," papar Henik.
Sebelumnya, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani sempat meninjau penyaluran bantuan tersebut di Kantor Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat. Ipuk berharap bansos yang diberikan dari pemerintah pusat ini dapat dirasakan manfaatnya oleh warga miskin.
"Bantuan ini juga diharapkan dapat mengendalikan dampak inflasi untuk menjaga stabilitas harga pangan di tingkat produsen maupun konsumen," ujarnya.
Editor : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023