Komunitas Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) siap berkolaborasi dengan Serikat Pekerja Nasional (SPN) mendorong kesejahteraan buruh dalam menggagas konsep pembentukan Komisi Nasional Hubungan Industrial.
"Komisi Nasional Hubungan Industrial sedang kami gagas. Saat ini bermitra dengan SPN dan beberapa serikat pekerja yang lain," ujar Ketua Umum Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) Lukman Hakim dalam siaran pers diterima di Surabaya, Senin.
Selain itu, GBB juga berkolaborasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Timur dalam memperkuat posisi hubungan industrial ke depannya.
"Untuk sementara ini kami bersinergi dengan melibatkan SPN dan APINDO sebagai pembicara pada setiap forum musyawarah yang dilaksanakan. Kemudian, kerja sama lanjutan kami bahas lebih detail dengan DPN APINDO," ucapnya.
"Kami ingin membuat kolaborasi yang lebih konkret dalam rangka menguatkan industri nasional dan penguatan kesejahteraan buruh," kata dia menambahkan.
Menurut Lukman, APINDO merespons positif gagasan tersebut serta telah merencanakan deklarasi secara masif.
"Tentu saja kami ingin memaparkan ide tersebut dari grassroot dan lebih masif lagi. Kemudian, nanti kami akan canangkan secara resmi pada 28 Mei 2023 di Jakarta. Kemudian, kami akan membuat kajian akademis untuk mendukung pembentukan Komisi Nasional Hubungan Industrial tersebut," katanya.
Dalam momen tersebut Lukman mengajak SPN dan serikat pekerja lainnya untuk membangun solusi lima tahun ke depan tentang ketenagakerjaan.
"Pada momen Musyawarah Akbar Buruh Indonesia tersebut sekaligus kami akan memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo sebagai Presiden Buruh Indonesia," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP SPN Joko Heriyono mengungkapkan ada dua nilai penting dari Forum Musyawarah Hubungan Industrial tersebut, yakni penguatan industri nasional dan kesejahteraan buruh.
Ide menggagas Komisi Nasional Hubungan Industrial, lanjut dia, dinilai langkah tepat dalam penyelesaian persoalan di kalangan pekerja maupun pengusaha, dalam hal tersebut sebagai pemberi kerja.
Pengurus APINDO Jawa Timur Bidang Perundang Undangan dan Advokasi, Ngadi, mengungkapkan apresiasinya terhadap gagasan Komisi Nasional Hubungan Industrial.
Hal tersebut dilakukan untuk menjalin komunikasi antara serikat pekerja dan pengusaha yang selama ini berjalan masing-masing hingga dirasa kurang efektif dan kerap terjadi masalah, terutama dalam hal komunikasi.
"Saya melihat apa yang disampaikan oleh SPN (dan GBB) terkait dengan gagasan Komisi Nasional Hubungan Industrial, saya sangat tertarik. Wadah tersebut dirasa tepat dan mengapresiasi supaya bisa terwujud," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"Komisi Nasional Hubungan Industrial sedang kami gagas. Saat ini bermitra dengan SPN dan beberapa serikat pekerja yang lain," ujar Ketua Umum Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) Lukman Hakim dalam siaran pers diterima di Surabaya, Senin.
Selain itu, GBB juga berkolaborasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Timur dalam memperkuat posisi hubungan industrial ke depannya.
"Untuk sementara ini kami bersinergi dengan melibatkan SPN dan APINDO sebagai pembicara pada setiap forum musyawarah yang dilaksanakan. Kemudian, kerja sama lanjutan kami bahas lebih detail dengan DPN APINDO," ucapnya.
"Kami ingin membuat kolaborasi yang lebih konkret dalam rangka menguatkan industri nasional dan penguatan kesejahteraan buruh," kata dia menambahkan.
Menurut Lukman, APINDO merespons positif gagasan tersebut serta telah merencanakan deklarasi secara masif.
"Tentu saja kami ingin memaparkan ide tersebut dari grassroot dan lebih masif lagi. Kemudian, nanti kami akan canangkan secara resmi pada 28 Mei 2023 di Jakarta. Kemudian, kami akan membuat kajian akademis untuk mendukung pembentukan Komisi Nasional Hubungan Industrial tersebut," katanya.
Dalam momen tersebut Lukman mengajak SPN dan serikat pekerja lainnya untuk membangun solusi lima tahun ke depan tentang ketenagakerjaan.
"Pada momen Musyawarah Akbar Buruh Indonesia tersebut sekaligus kami akan memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo sebagai Presiden Buruh Indonesia," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP SPN Joko Heriyono mengungkapkan ada dua nilai penting dari Forum Musyawarah Hubungan Industrial tersebut, yakni penguatan industri nasional dan kesejahteraan buruh.
Ide menggagas Komisi Nasional Hubungan Industrial, lanjut dia, dinilai langkah tepat dalam penyelesaian persoalan di kalangan pekerja maupun pengusaha, dalam hal tersebut sebagai pemberi kerja.
Pengurus APINDO Jawa Timur Bidang Perundang Undangan dan Advokasi, Ngadi, mengungkapkan apresiasinya terhadap gagasan Komisi Nasional Hubungan Industrial.
Hal tersebut dilakukan untuk menjalin komunikasi antara serikat pekerja dan pengusaha yang selama ini berjalan masing-masing hingga dirasa kurang efektif dan kerap terjadi masalah, terutama dalam hal komunikasi.
"Saya melihat apa yang disampaikan oleh SPN (dan GBB) terkait dengan gagasan Komisi Nasional Hubungan Industrial, saya sangat tertarik. Wadah tersebut dirasa tepat dan mengapresiasi supaya bisa terwujud," tuturnya.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023