Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur mendukung rencana pemerintah kota setempat membangun jembatan yang terlewati aliran sungai agar tidak ada lagi warga menyeberang dengan menggunakan perahu tambang.
Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya Agoeng Prasodjo di Surabaya, Selasa, mengatakan, pihaknya setuju jika dibangun jembatan di kawasan yang masih terlewati aliran sungai, agar tidak membahayakan warga Surabaya ketika melewati kawasan tersebut.
"Insiden terbaliknya perahu di Kemlaten, Surabaya pada Sabtu (25/3) yang menyebabkan belasan orang menjadi korban," kata Agoeng.
Hanya saja, lanjut dia, Pemkot Surabaya harus kembali berhitung karena anggaran di tahun 2023-2024 digunakan untuk proyek tahun jamak salah satunya RSUD Surabaya Timur.
Menurut dia, di satu sisi masyarakat membutuhkan sarana penyeberangan dengan jembatan, di satu sisi terkait dengan keterbatasan anggaran.
"Sebenarnya mendesak juga tapi juga perlu memadatkan anggaran yang lain. Kalau pemkot berani, kami dukung," ucapnya.
Agoeng juga menyebut anggaran untuk membuat jembatan nantinya bisa terealisasi di tahun 2024 karena APBD Surabaya yang besar ini harus dibagi-bagi.
"Jadi kalau dibagi lagi (anggaran) yang lain jangan sampai terbengkalai. Jangan sampai nafsu besar tapi tenaga kurang," kata anggota Banggar DPRD Surabaya ini.
Sementara itu, Pemkot Surabaya melakukan evaluasi terhadap keberadaan perahu tambang. Evaluasi dilakukan sebagai bentuk perhatian pemkot terhadap keselamatan dan keamanan warga dalam bidang transportasi. Selain itu berencana membangun jembatan sebagai salah satu solusi pengganti perahu tambang.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan, apabila keberadaan jasa perahu penyeberangan itu tidak memiliki izin, maka harus berhenti beroperasi.
"Jadi saya sudah evaluasi dan saya sampaikan sejak jadi wali kota. Jangan ada perahu (tambang) seperti ini kalau tidak ada izinnya, karena membahayakan," kata Eri.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya Agoeng Prasodjo di Surabaya, Selasa, mengatakan, pihaknya setuju jika dibangun jembatan di kawasan yang masih terlewati aliran sungai, agar tidak membahayakan warga Surabaya ketika melewati kawasan tersebut.
"Insiden terbaliknya perahu di Kemlaten, Surabaya pada Sabtu (25/3) yang menyebabkan belasan orang menjadi korban," kata Agoeng.
Hanya saja, lanjut dia, Pemkot Surabaya harus kembali berhitung karena anggaran di tahun 2023-2024 digunakan untuk proyek tahun jamak salah satunya RSUD Surabaya Timur.
Menurut dia, di satu sisi masyarakat membutuhkan sarana penyeberangan dengan jembatan, di satu sisi terkait dengan keterbatasan anggaran.
"Sebenarnya mendesak juga tapi juga perlu memadatkan anggaran yang lain. Kalau pemkot berani, kami dukung," ucapnya.
Agoeng juga menyebut anggaran untuk membuat jembatan nantinya bisa terealisasi di tahun 2024 karena APBD Surabaya yang besar ini harus dibagi-bagi.
"Jadi kalau dibagi lagi (anggaran) yang lain jangan sampai terbengkalai. Jangan sampai nafsu besar tapi tenaga kurang," kata anggota Banggar DPRD Surabaya ini.
Sementara itu, Pemkot Surabaya melakukan evaluasi terhadap keberadaan perahu tambang. Evaluasi dilakukan sebagai bentuk perhatian pemkot terhadap keselamatan dan keamanan warga dalam bidang transportasi. Selain itu berencana membangun jembatan sebagai salah satu solusi pengganti perahu tambang.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan, apabila keberadaan jasa perahu penyeberangan itu tidak memiliki izin, maka harus berhenti beroperasi.
"Jadi saya sudah evaluasi dan saya sampaikan sejak jadi wali kota. Jangan ada perahu (tambang) seperti ini kalau tidak ada izinnya, karena membahayakan," kata Eri.
Editor : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023