Puluhan mahasiswa bersama sejumlah warga di Ponorogo, Jawa Timur, Senin, berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Ponorogo untuk mendesak perbaikan manajemen pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mrican, karena pencemaran limbah membahayakan lingkungan sekitar.
Dalam aksinya, para mahasiswa yang tergabung dalam wadah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu menerikkan yel-yel bernada protes sembari menagih janji pemerintah daerah yang akan menata ulang TPA Mrican.
"Sudah hampir setahun sejak aksi pertama yang kami lakukan tidak ada langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo," ucap Ketua PMII Cabang Ponorogo sekaligus koordinator aksi, Agus Mujiranto di Ponorogo.
Aksi para mahasiswa sempat terjadi aksi saling dorong karena tuntutan mereka bertemu pimpinan dan perwakilan anggota DPRD tidak terpenuhi.
Aparat kepolisian dan petugas keamanan DPRD pun melakukan penjagaan ketat di depan dan belakang pagar sampai unjuk rasa bubar.
Tak puas demo di depan kantor DPRD, para mahasiswa bergerak ke kantor Bupati Ponorogo.
Di depan kantor Bupati Ponorogo ini, para mahasiswa sempat melakukan aksi bakar ban. Tindakan itu dilakukan bentuk aksi protes atas ketidakjelasan penanganan pengolahan sampah di TPA Mrican.
"Ternyata untuk pengolahan sampah faktanya belum ada. Kami minta perencanaan juga belum ada, ketua DPRD dan Bupati tidak bisa ditemui," imbuh Agus.
Para mahasiswa akhirnya ditemui oleh kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), namun tetap tidak membuahkan hasil. Hasil nihil itu membuat mahasiswa dan warga yang ikut unjuk rasa mengancam akan menutup akses jalan masuk menuju TPA Mrican.
"Jalan sampah masuk ke Mrican ditutup bersama warga hingga ada bukti konkret pengolahan sampah," kata Agus.
Sumitro, salah satu warga Mrican mengungkapkan bahwa kondisi sampah di TPA sudah menggunung ditambah air lindi yang menimbulkan bau yang menyengat dan mengakibatkan kerusakan tanaman. Bahkan hasil panen padi warga tinggal 50 persen akibat tercemar.
"Tanaman subur tapi hasilnya tidak ada atau gabuk. Mulai besok diblokade akses ke TPA khusus sampah, setelah ada tindakan baru kita buka blokadenya," tutur Sumitro.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
Dalam aksinya, para mahasiswa yang tergabung dalam wadah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu menerikkan yel-yel bernada protes sembari menagih janji pemerintah daerah yang akan menata ulang TPA Mrican.
"Sudah hampir setahun sejak aksi pertama yang kami lakukan tidak ada langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo," ucap Ketua PMII Cabang Ponorogo sekaligus koordinator aksi, Agus Mujiranto di Ponorogo.
Aksi para mahasiswa sempat terjadi aksi saling dorong karena tuntutan mereka bertemu pimpinan dan perwakilan anggota DPRD tidak terpenuhi.
Aparat kepolisian dan petugas keamanan DPRD pun melakukan penjagaan ketat di depan dan belakang pagar sampai unjuk rasa bubar.
Tak puas demo di depan kantor DPRD, para mahasiswa bergerak ke kantor Bupati Ponorogo.
Di depan kantor Bupati Ponorogo ini, para mahasiswa sempat melakukan aksi bakar ban. Tindakan itu dilakukan bentuk aksi protes atas ketidakjelasan penanganan pengolahan sampah di TPA Mrican.
"Ternyata untuk pengolahan sampah faktanya belum ada. Kami minta perencanaan juga belum ada, ketua DPRD dan Bupati tidak bisa ditemui," imbuh Agus.
Para mahasiswa akhirnya ditemui oleh kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), namun tetap tidak membuahkan hasil. Hasil nihil itu membuat mahasiswa dan warga yang ikut unjuk rasa mengancam akan menutup akses jalan masuk menuju TPA Mrican.
"Jalan sampah masuk ke Mrican ditutup bersama warga hingga ada bukti konkret pengolahan sampah," kata Agus.
Sumitro, salah satu warga Mrican mengungkapkan bahwa kondisi sampah di TPA sudah menggunung ditambah air lindi yang menimbulkan bau yang menyengat dan mengakibatkan kerusakan tanaman. Bahkan hasil panen padi warga tinggal 50 persen akibat tercemar.
"Tanaman subur tapi hasilnya tidak ada atau gabuk. Mulai besok diblokade akses ke TPA khusus sampah, setelah ada tindakan baru kita buka blokadenya," tutur Sumitro.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023