Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan, Jawa Timur, menandatangani nota kesepahaman tentang pelaksanaan Pemilu 2024 sebagai komitmen kedua institusi ini untuk saling mendukung dalam mewujudkan pesta demokrasi yang jujur, adil dan bermartabat serta bebas dari praktik politik uang
Ketua Bawaslu Abdullah Saidi dan Ketua PWI Tabri Syaifullah Munir menandatangani nota kesepahaman dalam rangka mewujudkan pemilu damai dan berintegritas itu disaksikan para pengurus PWI dan anggota Bawaslu Pamekasan.
"Nota kesepahaman antara PWI Pamekasan dengan Bawaslu Pamekasan ini sebagai upaya untuk mewujudkan pesta demokrasi yang sesuai harapan, yakni jujur dan adil," kata Ketua Bawaslu Pamekasan Abdullah Saidi, seusai acara tersebut di Pamekasan, Jawa Timur, Jumat (17/3).
Saidi menjelaskan untuk mewujudkan pelaksanaan pemilu yang sesuai dengan keinginan, maka dibutuhkan komitmen semua pihak, termasuk para insan pers yang tergabung dalam organisasi profesi wartawan.
Peran aktif semua pihak dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu ini, kata dia, juga termasuk implementasi dari metode pentahelix (multi pihak) yang disarankan pemerintah.
"PWI sebagai salah satu organisasi profesi wartawan memiliki keinginan yang sama untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu di negeri ini," kata Saidi.
Sementara itu, Ketua PWI Tabri Syaifullah Munir menjelaskan bahwa beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berupaya menciptakan situasi kondusif melalui berita di media massa.
Pertama, wartawan harus taat kode etik jurnalistik dan menghindari narasi palsu pada isi berita. Produk jurnalistik harus akurat dan terkonfirmasi, bukan berasal dari sumber berita yang berpotensi menyesatkan.
Dalam konteks pemilu, Tabri mengatakan bahwa wartawan jangan sering mudah terpengaruh pada polarisasi dukungan, terutama dalam hal membingkai berita dalam gerakan politik dengan tujuan menguntungkan dukungan politik bagi calon tertentu.
Hal penting lainnya yang harus diperhatikan, menurut Tabri, bahwa wartawan harus menghindari kegiatan yang mendelegitimasi hasil pemilu yang memanipulasi pengetahuan publik.
Dengan begitu, kata dia, maka wartawan harus mampu memfilter sumber berita berupa sindiran atau pernyataan yang bersifat provokatif yang berpotensi berpengaruh, baik terhadap kondisi sosial maupun hasil pemilu.
"Dan salah satu indikator pengawasan pemilu berhasil dengan baik, apabila setelah pemilu digelar tidak ada lagi persoalan lanjutan, baik dalam bentuk konflik sosial maupun konflik hasil pemilu," kata Tabri.
Atas dasar itu, maka PWI dan Bawaslu Pamekasan bersepakat melakukan nota kesepahaman agar pemilu bisa berlangsung sesuai harapan.
Tabri juga mengajak para insan pers bisa melaksanakan tugas suci wartawan agar menyampaikan informasi sesuai fakta dan mempertimbangkan dampak positif dari informasi yang disampaikan melalui media massa.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
Ketua Bawaslu Abdullah Saidi dan Ketua PWI Tabri Syaifullah Munir menandatangani nota kesepahaman dalam rangka mewujudkan pemilu damai dan berintegritas itu disaksikan para pengurus PWI dan anggota Bawaslu Pamekasan.
"Nota kesepahaman antara PWI Pamekasan dengan Bawaslu Pamekasan ini sebagai upaya untuk mewujudkan pesta demokrasi yang sesuai harapan, yakni jujur dan adil," kata Ketua Bawaslu Pamekasan Abdullah Saidi, seusai acara tersebut di Pamekasan, Jawa Timur, Jumat (17/3).
Saidi menjelaskan untuk mewujudkan pelaksanaan pemilu yang sesuai dengan keinginan, maka dibutuhkan komitmen semua pihak, termasuk para insan pers yang tergabung dalam organisasi profesi wartawan.
Peran aktif semua pihak dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu ini, kata dia, juga termasuk implementasi dari metode pentahelix (multi pihak) yang disarankan pemerintah.
"PWI sebagai salah satu organisasi profesi wartawan memiliki keinginan yang sama untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu di negeri ini," kata Saidi.
Sementara itu, Ketua PWI Tabri Syaifullah Munir menjelaskan bahwa beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berupaya menciptakan situasi kondusif melalui berita di media massa.
Pertama, wartawan harus taat kode etik jurnalistik dan menghindari narasi palsu pada isi berita. Produk jurnalistik harus akurat dan terkonfirmasi, bukan berasal dari sumber berita yang berpotensi menyesatkan.
Dalam konteks pemilu, Tabri mengatakan bahwa wartawan jangan sering mudah terpengaruh pada polarisasi dukungan, terutama dalam hal membingkai berita dalam gerakan politik dengan tujuan menguntungkan dukungan politik bagi calon tertentu.
Hal penting lainnya yang harus diperhatikan, menurut Tabri, bahwa wartawan harus menghindari kegiatan yang mendelegitimasi hasil pemilu yang memanipulasi pengetahuan publik.
Dengan begitu, kata dia, maka wartawan harus mampu memfilter sumber berita berupa sindiran atau pernyataan yang bersifat provokatif yang berpotensi berpengaruh, baik terhadap kondisi sosial maupun hasil pemilu.
"Dan salah satu indikator pengawasan pemilu berhasil dengan baik, apabila setelah pemilu digelar tidak ada lagi persoalan lanjutan, baik dalam bentuk konflik sosial maupun konflik hasil pemilu," kata Tabri.
Atas dasar itu, maka PWI dan Bawaslu Pamekasan bersepakat melakukan nota kesepahaman agar pemilu bisa berlangsung sesuai harapan.
Tabri juga mengajak para insan pers bisa melaksanakan tugas suci wartawan agar menyampaikan informasi sesuai fakta dan mempertimbangkan dampak positif dari informasi yang disampaikan melalui media massa.
Editor : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023