Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam menyebut perintah penundaan tahapan Pemilu 2024 dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat hanya sebuah hal "genit" yang dimunculkan untuk memicu kegaduhan publik.

"Genit dalam artian memunculkan kegaduhan publik, kegenitan itu harus dikurangi beberapa kelompok," kata Surokim saat dikonfirmasi ANTARA, Rabu.

Menurutnya, sudah tidak tepat lagi membuat kegaduhan, mengingat masa pelaksanaan Pemilu 2024 juga kurang satu tahun lagi.

"Kalau tidak dihilangkan akan mengganggu kegiatan penyelenggaraan pemilu itu sendiri," ucap dia.

Tak hanya soal pelaksanaan pemilu, penundaan pesta demokrasi di 2024 dikhawatirkan mampu mengganggu pemikiran masyarakat.

Hal itu bisa memicu munculnya ketidakpercayaan publik yang mampu menurunkan tingkat partisipasi publik pada Pemilu 2024.

"Saya kira itu yang harus dijaga partisipasi, trust, keterbukaan. Kalau masyarakat ragu-ragu kan juga otomatis akan mempengaruhi partisipasi," ujarnya.

Surokim menyebut pemilu memang bisa ditunda, namun hal itu harus dibarengi munculnya kondisi genting yang memungkinkan pelaksanaan penundaan atau faktor force majeure.

"Seperti bencana alam, atau situasi darurat dan alasan lainnya. Bahkan waktu pandemi dunia saja (pemilu) tetap digelar, tanpa terganggu," katanya.

Berkaca dari kondisi saat ini, Surokhim menyebut tak ada alasan pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda. Sebab, tidak ada unsur kuat yang melandasi penundaan tersebut.

"Jadi menurut pendapat saya tidak perlu adanya penundaan pemilu. Mungkin hanya permain orang-orang "genit" saja," ucapnya.

Dia juga yakin di era saat ini juga sudah punya pemikiran cerdas dalam menyikapi suatu kejadian.

"Negeri ini akan dijaga dengan logika-logika yang sehat insya Allah pemilu tidak akan ditunda," kata dia.

Pewarta: Ananto Pradana

Editor : Fiqih Arfani


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023