Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya meminta program padat karya untuk pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dievaluasi secara berkala.
"Untuk pemberdayaan warga MBR maupun usaha mikro harus ada evaluasi secara berkala untuk menghitung keberhasilan dan perkembangannya," kata Ketua Komisi B DPRD Surabaya Lutfiyah di Surabaya, Rabu.
Lutfiyah mengatakan, kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah resmi dicabut atau diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo pada akhir 2022.
"Kami berharap pencabutan PPKM menjadi momen UMKM untuk bangkit secara ekonomi," kata dia.
Menurut dia, pencabutan PPKM itu membantu kemudahan berusaha agar semua pelaku UMKM segera bangkit secara ekonomi. Sehingga, lanjut dia, seluruh masyarakat bisa saling membantu untuk pemulihan ekonomi. Misalnya, orang-orang belanja/membeli produk lokal UMKM.
Selain itu, Luthfiyah juga mendorong Pemkot Surabaya untuk lebih memerhatikan edukasi bagi para pelaku UMKM. Dia mengatakan, pelaku UMKM pasti akan semakin bersemangat bila diberi perhatian dan kesempatan oleh pemkot.
"Dengan adanya pelatihan peningkatan produksi UMKM, diberi kemudahan akses pemasaran dan permodalan," kata dia.
Untuk pengusaha besar, lanjut dia, pemkot bisa mendukung dengan cara memberikan kemudahan mengurus perizinan. Bila mereka masih terseok-seok membayar kewajiban pajak, pemkot bisa memberikan toleransi.
"Toleransi dalam arti untuk menyicil atau mengangsur kewajiban pajak para pengusaha. Sebab, saat ini perekonomian sedang berusaha kembali pulih," ujar dia.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya menyatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk percepatan laju perekonomian di Kota Pahlawan itu pascapencabutan PPKM.
"Kami akan segera mengumpulkan para RT/RW di tiap kelurahan untuk memaparkan strategi Pemkot Surabaya dalam percepatan kegiatan perekonomian. Itu karena pembangunan, penyelesaian permasalahan kemiskinan dan pengangguran juga bergantung peran serta masyarakat," kata Cak Eri panggilan lekatnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"Untuk pemberdayaan warga MBR maupun usaha mikro harus ada evaluasi secara berkala untuk menghitung keberhasilan dan perkembangannya," kata Ketua Komisi B DPRD Surabaya Lutfiyah di Surabaya, Rabu.
Lutfiyah mengatakan, kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah resmi dicabut atau diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo pada akhir 2022.
"Kami berharap pencabutan PPKM menjadi momen UMKM untuk bangkit secara ekonomi," kata dia.
Menurut dia, pencabutan PPKM itu membantu kemudahan berusaha agar semua pelaku UMKM segera bangkit secara ekonomi. Sehingga, lanjut dia, seluruh masyarakat bisa saling membantu untuk pemulihan ekonomi. Misalnya, orang-orang belanja/membeli produk lokal UMKM.
Selain itu, Luthfiyah juga mendorong Pemkot Surabaya untuk lebih memerhatikan edukasi bagi para pelaku UMKM. Dia mengatakan, pelaku UMKM pasti akan semakin bersemangat bila diberi perhatian dan kesempatan oleh pemkot.
"Dengan adanya pelatihan peningkatan produksi UMKM, diberi kemudahan akses pemasaran dan permodalan," kata dia.
Untuk pengusaha besar, lanjut dia, pemkot bisa mendukung dengan cara memberikan kemudahan mengurus perizinan. Bila mereka masih terseok-seok membayar kewajiban pajak, pemkot bisa memberikan toleransi.
"Toleransi dalam arti untuk menyicil atau mengangsur kewajiban pajak para pengusaha. Sebab, saat ini perekonomian sedang berusaha kembali pulih," ujar dia.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya menyatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk percepatan laju perekonomian di Kota Pahlawan itu pascapencabutan PPKM.
"Kami akan segera mengumpulkan para RT/RW di tiap kelurahan untuk memaparkan strategi Pemkot Surabaya dalam percepatan kegiatan perekonomian. Itu karena pembangunan, penyelesaian permasalahan kemiskinan dan pengangguran juga bergantung peran serta masyarakat," kata Cak Eri panggilan lekatnya.
Editor : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023