Bangkalan - Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama (FKNU) DPRD Bangkalan, Madura, Jawa Timur, menilai koperasi masih belum menyentuh kegiatan ekonomi masyarakat miskin. "Contoh yang paling nyata adalah koperasi saat ini tidak banyak berperan di pedesaan seperti sektor pertanian, mulai dari penyaluran sarana produksi dan memasarkan hasil produknya," kata Ketua FKNU DPRD Bangkalan, Sofiulloh Syarip, Kamis. Sofi menjelaskan, peran ini berbeda dibandingkan pada tahun 90-an. Sebab ketika itu koperasi memang memiliki peran yang cukup signifikan ada masyarakat kecil di perdesaan. Ia mencontohkan seperti penyaluran pupuk kepada petani dan berbagai jenis kegiatan ekonomi perdesaan lainnya, hampir 100 persen dikuasai koperasi desa atau KUD (Koperasi Unit Desa). "Koperasi pada era itu juga membantu menstabilkan harga beras, dengan berperan secara aktif dalam pengadaan dengan menjual hasil beras petani pada Bulog dan pasaran umum," ungkapnya. Masalah lain, sambung Sofi, yang juga dihadapi koperasi saat ini, tidak bisa menjangkau masyarakat dalam hal penyaluran kredit. Sistem yang diberlakukan koperasi saat ini memberlakukan jaminan untuk setiap kredit yang disalurkan. "Peraturan itu tentu memberatkan, karena seperti yang diungkapkan diatas bahwa anggota koperasi sendiri masih dalam kondisi miskin. Pemberlakuan jaminan kredit akan semakin menjauhkan jangkauan masyarakat untuk menjadi anggota koperasi," ucapnya. Menurut Sofi, UMKM juga perannya sangat penting dalam pemberantasan kemiskinan. Salah satu upaya untuk menanggulangi kemiskinan yakni melalui pemberdayaan UMKM yang telah terbukti memiliki daya tahan yang relatif kuat dalam menghadapi krisis UMKM. "UMKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibel untuk bertahan terutama pada saat terjadinya krisis ekonomi. Berkaitan dengan pertumbuhan UMKM tersebut, perlu dilihat hubungan antara pertumbuhan UMKM dengan kemiskinan pada masyarakat," ucapnya.

Pewarta:

Editor : Chandra Hamdani Noer


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2011