Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk segera mungkin menyelesaikan konflik lahan yang melibatkan masyarakat kalangan bawah karena dinilai belum terlalu maksimal.
"Penyelesaian konflik lahan yang terjadi selama ini belum optimal dilakukan pemerintah. Saya meminta agar tahun ini BPN fokus untuk menyelesaikan konflik lahan tersebut," kata LaNyalla, dalam keterangannya di Surabaya, Rabu.
Menurut dia, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat ada 212 konflik agraria yang terjadi sepanjang tahun 2022 di 33 provinsi di Indonesia.
"Konflik mencakup luasan lahan mencapai 1.035.613 hektare dan berdampak pada 364.402 Kepala Keluarga (KK)," ucapnya.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong BPN menggandeng institusi penegak hukum lainnya untuk melakukan percepatan penyelesaian konflik lahan yang rata-rata menelan korban masyarakat bawah atau petani kecil, bahkan ada juga yang menjadi korban tindak kriminalisasi.
"Fakta di lapangan kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak-hak mereka atas lahan semakin meningkat. Tentu ini butuh penanganan khusus agar segera dapat dituntaskan," ujar Senator asal Jawa Timur tersebut.
Menurut data KPA, lanjutnya, aksi penyerobotan lahan warga tertinggi dilakukan sektor perkebunan, proyek pembangunan infrastruktur, sektor pembangunan properti atau real estate, sektor pertambangan, sektor fasilitas militer dan bisnis pertanian.
Tak hanya itu, menurut pria lulusan Universitas Brawijaya Malang tersebut, berdasarkan fakta menunjukkan tak adanya keberpihakan terhadap masyarakat kecil yang lahannya hanya sedikit, namun diserobot oleh pengusaha besar yang kongkalikong dengan petugas di lapangan.
"Tentu saja hal ini sangat memprihatinkan. Sementara di sisi lain, pemerintah terus mendorong dan menggenjot masyarakat, dalam hal ini petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka. Ironisnya, petani dihadapkan pada faktanya lahan mereka yang digusur," kata LaNyalla.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"Penyelesaian konflik lahan yang terjadi selama ini belum optimal dilakukan pemerintah. Saya meminta agar tahun ini BPN fokus untuk menyelesaikan konflik lahan tersebut," kata LaNyalla, dalam keterangannya di Surabaya, Rabu.
Menurut dia, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat ada 212 konflik agraria yang terjadi sepanjang tahun 2022 di 33 provinsi di Indonesia.
"Konflik mencakup luasan lahan mencapai 1.035.613 hektare dan berdampak pada 364.402 Kepala Keluarga (KK)," ucapnya.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong BPN menggandeng institusi penegak hukum lainnya untuk melakukan percepatan penyelesaian konflik lahan yang rata-rata menelan korban masyarakat bawah atau petani kecil, bahkan ada juga yang menjadi korban tindak kriminalisasi.
"Fakta di lapangan kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak-hak mereka atas lahan semakin meningkat. Tentu ini butuh penanganan khusus agar segera dapat dituntaskan," ujar Senator asal Jawa Timur tersebut.
Menurut data KPA, lanjutnya, aksi penyerobotan lahan warga tertinggi dilakukan sektor perkebunan, proyek pembangunan infrastruktur, sektor pembangunan properti atau real estate, sektor pertambangan, sektor fasilitas militer dan bisnis pertanian.
Tak hanya itu, menurut pria lulusan Universitas Brawijaya Malang tersebut, berdasarkan fakta menunjukkan tak adanya keberpihakan terhadap masyarakat kecil yang lahannya hanya sedikit, namun diserobot oleh pengusaha besar yang kongkalikong dengan petugas di lapangan.
"Tentu saja hal ini sangat memprihatinkan. Sementara di sisi lain, pemerintah terus mendorong dan menggenjot masyarakat, dalam hal ini petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka. Ironisnya, petani dihadapkan pada faktanya lahan mereka yang digusur," kata LaNyalla.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023