Pimpinan DPRD Kota Surabaya menyayangkan bantuan sosial yang diberikan pemerintah kota setempat untuk para nelayan setempat yang disebutnya belum merata.
"Bantuan ini bermanfaat dan sudah menjadi kewajiban pemerintah kota terkait penanganan dampak inflasi kenaikan BBM. Namun, saya menyayangkan belum merata diterima semua nelayan," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti di Surabaya, Sabtu.
Diketahui, Pemkot Surabaya telah menyalurkan bantuan sosial tunai pada 1.158 nelayan dengan besaran Rp600 ribu per orang, delapan unit perahu dan dua unit bantuan alat pembuat kerupuk pada Jumat (9/12).
Meski demikian, Reni menyebut telah menerima sejumlah pengaduan dari warga ada banyak nelayan di Kota Surabaya yang belum mendapatkan bantuan.
"Bagaimana menentukan siapa nelayan yang bisa menerima bantuan. Ada banyak pula petani tambak di wilayah pesisir kota yang belum ter-cover, karena mereka juga teridentifikasi sebagai pekerja sektor perikanan . Mereka juga terdampak dan semestinya terlindungi dan terbantu," kata Reni.
Menurut dia, bantuan tersebut merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai upaya menangani dampak inflasi sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
"Alhamdulillah bagi nelayan yang sudah terbantu. Bagi yang belum, saya minta pemkot segera menyalurkan juga," ucapnya.
Sisi lain terkait bantuan sarana prasarana, Reni mengapresiasi penyertaan pemberian delapan unit perahu dan dua unit bantuan alat pembuat kerupuk pada nelayan.
"Ini program bagus, nelayan harus dibantu untuk mengembangkan sektor produktifnya terutama pascaproduksi utama. Kalau nelayan, setelah mendapat tangkapan laut ada sejumlah komoditasnya yang bisa diolah sendiri, produk krupuk misalnya," kata Reni.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya Antiek Sugiharti sebelumnya mengatakan, bantuan sosial berupa uang tunai sebesar Rp600 ribu yang diberikan kepada seluruh nelayan, yakni 1.158 orang. Sebelumnya, total kuota nelayan adalah 1.190 yang kemudian dilakukan verifikasi di lapangan menjadi 1.158 nelayan.
"Yang tidak lolos verifikasi dikarenakan ada yang meninggal dunia dan beralih profesi," ujar Antiek.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Bantuan ini bermanfaat dan sudah menjadi kewajiban pemerintah kota terkait penanganan dampak inflasi kenaikan BBM. Namun, saya menyayangkan belum merata diterima semua nelayan," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti di Surabaya, Sabtu.
Diketahui, Pemkot Surabaya telah menyalurkan bantuan sosial tunai pada 1.158 nelayan dengan besaran Rp600 ribu per orang, delapan unit perahu dan dua unit bantuan alat pembuat kerupuk pada Jumat (9/12).
Meski demikian, Reni menyebut telah menerima sejumlah pengaduan dari warga ada banyak nelayan di Kota Surabaya yang belum mendapatkan bantuan.
"Bagaimana menentukan siapa nelayan yang bisa menerima bantuan. Ada banyak pula petani tambak di wilayah pesisir kota yang belum ter-cover, karena mereka juga teridentifikasi sebagai pekerja sektor perikanan . Mereka juga terdampak dan semestinya terlindungi dan terbantu," kata Reni.
Menurut dia, bantuan tersebut merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai upaya menangani dampak inflasi sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
"Alhamdulillah bagi nelayan yang sudah terbantu. Bagi yang belum, saya minta pemkot segera menyalurkan juga," ucapnya.
Sisi lain terkait bantuan sarana prasarana, Reni mengapresiasi penyertaan pemberian delapan unit perahu dan dua unit bantuan alat pembuat kerupuk pada nelayan.
"Ini program bagus, nelayan harus dibantu untuk mengembangkan sektor produktifnya terutama pascaproduksi utama. Kalau nelayan, setelah mendapat tangkapan laut ada sejumlah komoditasnya yang bisa diolah sendiri, produk krupuk misalnya," kata Reni.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya Antiek Sugiharti sebelumnya mengatakan, bantuan sosial berupa uang tunai sebesar Rp600 ribu yang diberikan kepada seluruh nelayan, yakni 1.158 orang. Sebelumnya, total kuota nelayan adalah 1.190 yang kemudian dilakukan verifikasi di lapangan menjadi 1.158 nelayan.
"Yang tidak lolos verifikasi dikarenakan ada yang meninggal dunia dan beralih profesi," ujar Antiek.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022