Ketua Asosiasi Pangan Jawa Timur Jumantoro meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap rencana kebijakan impor beras pada akhir tahun 2022.
"Kami khawatir kebijakan impor beras berdampak pada anjloknya harga gabah hingga beras saat panen nanti," kata Jumantoro di Kabupaten Jember, Selasa.
Pemerintah berencana impor beras karena dikabarkan stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog pada 22 November 2022 sebanyak 426.573 ton, sedangkan stok beras yang dimiliki pemerintah hingga akhir tahun untuk ketahanan pangan harus mencapai 1,2 juta ton.
"Pemerintah seharusnya memaksimalkan penyerapan gabah petani dengan harga yang menguntungkan agar petani bersedia menjual gabah atau berasnya kepada Bulog," tuturnya.
Menurut dia, harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras harus ditinjau ulang karena sudah tidak relevan dengan biaya produksi yang tinggi, apalagi banyak petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.
"Kami berharap pemerintah bisa memaksimalkan potensi petani Indonesia dengan menjamin ketersediaan sarana produksi (saprodi) dan tidak membatasi pupuk bersubsidi," katanya.
Ia menjelaskan sebagian petani di Kabupaten Jember sudah memasuki masa tanam padi, sehingga panen padi diperkirakan pada Februari hingga akhir Maret 2023.
"Apabila kebijakan impor disetujui, maka saat panen raya harga gabah berpotensi akan anjlok dan petani akan merugi. Kami berharap kebijakan impor beras dibatalkan," ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah beberapa tahun terakhir mempengaruhi motivasi petani untuk meningkatkan produksi panennya, bahkan banyak petani yang beralih profesi lain.
"Peningkatan produksi padi di dalam negeri harus dilakukan secara masif untuk mewujudkan swasembada pangan dan pemerintah harus melakukan kebijakan yang berpihak kepada petani, sehingga tidak ada lagi daerah yang rawan pangan di Indonesia," katanya.
Jumantoro mengatakan Jawa Timur merupakan salah satu lumbung pangan nasional yang stok berasnya selalu surplus, sehingga berharap impor beras tidak masuk ke Jawa Timur.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Kami khawatir kebijakan impor beras berdampak pada anjloknya harga gabah hingga beras saat panen nanti," kata Jumantoro di Kabupaten Jember, Selasa.
Pemerintah berencana impor beras karena dikabarkan stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog pada 22 November 2022 sebanyak 426.573 ton, sedangkan stok beras yang dimiliki pemerintah hingga akhir tahun untuk ketahanan pangan harus mencapai 1,2 juta ton.
"Pemerintah seharusnya memaksimalkan penyerapan gabah petani dengan harga yang menguntungkan agar petani bersedia menjual gabah atau berasnya kepada Bulog," tuturnya.
Menurut dia, harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras harus ditinjau ulang karena sudah tidak relevan dengan biaya produksi yang tinggi, apalagi banyak petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.
"Kami berharap pemerintah bisa memaksimalkan potensi petani Indonesia dengan menjamin ketersediaan sarana produksi (saprodi) dan tidak membatasi pupuk bersubsidi," katanya.
Ia menjelaskan sebagian petani di Kabupaten Jember sudah memasuki masa tanam padi, sehingga panen padi diperkirakan pada Februari hingga akhir Maret 2023.
"Apabila kebijakan impor disetujui, maka saat panen raya harga gabah berpotensi akan anjlok dan petani akan merugi. Kami berharap kebijakan impor beras dibatalkan," ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah beberapa tahun terakhir mempengaruhi motivasi petani untuk meningkatkan produksi panennya, bahkan banyak petani yang beralih profesi lain.
"Peningkatan produksi padi di dalam negeri harus dilakukan secara masif untuk mewujudkan swasembada pangan dan pemerintah harus melakukan kebijakan yang berpihak kepada petani, sehingga tidak ada lagi daerah yang rawan pangan di Indonesia," katanya.
Jumantoro mengatakan Jawa Timur merupakan salah satu lumbung pangan nasional yang stok berasnya selalu surplus, sehingga berharap impor beras tidak masuk ke Jawa Timur.(*)
Editor : A Malik Ibrahim
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022