Ponorogo - Sejumlah aktivis LSM di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, kembali mengungkit karut-marut proses rekrutmen CPNS setempat tahun 2010 yang pelaksanaannya dinilai kurang transparan. "Pemerintah (daerah) harus terbuka menyampaikan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS lalu. Toh, persoalan ini juga sudah diungkapkan Kemenpan-RB (Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), beberapa waktu lalu," ujar Ketua LSM Cakra, Sigit Priambodo, Selasa. Sigit sepertinya sengaja menyitir pernyataan Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kemenpan-RB , Rambli Naibaho yang menyebut seluruh proses rekrutmen CPNS 2010 di Jatim bermasalah, termasuk di Kabupaten Ponorogo. Meski proses pengangkatan saat ini sudah berjalan, ia menganggap ketidakberesan dalam proses pelaksanaan CPNS tahun lalu bisa dijadikan evaluasi untuk pelaksanaan program yang sama di masa mendatang. "Pokoknya jangan sampai terulang. Ada kesan pemerintah daerah ingin 'main-main' dengan tidak mau berkoordinasi dengan pemprov," sambungnya. Kritik serupa disampaikan Sumarno, aktivis LSM lain yang selama ini getol menyorot pelaksanaan CPNS di Kabupaten Ponorogo. Kepada sejumlah wartawan, ia menyebut sejumlah kecurangan dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS tahun 2010 telah mereka sampaikan ke panitia, termasuk BKD. Namun, berbagai persoalan yang sebenarnya juga telah diungkapkan sejumlah peserta itu sampai sekarang tak satupun ditindaklanjuti. "Poin teguran itu sudah sangat jelas. Jika pemerintah daerah melalui BKD telah melaksanakannya sesuai mekanisme, tidak mungkin deputi SDM Kemenpan-RB sampai melayangkan teguran," timpal Sumarno dengan nada tinggi. Keduanya mengingatkan, teguran tersebut harus menjadi cambuk bagi pemerintah daerah untuk bekerja lebih berbenah diri di masa mendatang. Tetapi, saat persoalan ini coba dikonfirmasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Ponorogo Saiful Rohman, yang bersangkutan terkesan enggan memberi jawaban. Saiful hanya melayangkan pesan pendek kepada sejumlah wartawan daerah dengan mengatakan bahwa pihaknya sejauh ini belum pernah menerima surat teguran resmi dari Kemenpan-RB, terkait pelaksanaan rekrutmen CPNS 2010 di Kabupaten Ponorogo. Jawaban tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Deputi Kemenpoan-RB, Ramli Naibaho beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa seluruh daerah di Jawa Timur ditegur karena menggelar seleksi CPNS tanpa berkoordinasi dengan pemprov. Pelanggaran prosedur pelaksanaan rekrutmen tersebut memicu kecurigaan bahwasanya pelaksanaan CPNS di daerah tidak transparan.

Pewarta:

Editor : Chandra Hamdani Noer


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2011