Anggota DPR RI Rahmat Muhajirin berkomitmen mengawal persoalan "Surat Ijo" seiring aspirasi dan keluhan sejumlah masyarakat Surabaya yang ditemuinya beberapa waktu lalu.
"Sebagai legislator, kami akan menyampaikan hal ini kepada pemerintah," ujarnya melalui keterangan pers diterima di Surabaya, Senin.
Menurut dia, saat ini pemerintah melalui Program Prioritas Nasional telah memiliki agenda Reforma Agraria, di antaranya percepatan sertifikasi lahan dan pembuatan peta bidang.
Dari program tersebut, kata dia, pemerintah mempunyai target 2023, semua wilayah NKRI ada peta bidang dari Sabang sampai dengan Merauke juga harus tersertifikasi.
"Makanya ada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)," ucapnya.
Dengan adanya masalah "Surat Ijo", lanjut Muhajirin, dikhawatirkan akan menghambat target pemerintah pusat, padahal Surabaya sebagai barometer daerah maupun nasional seharusnya bisa menyelesaikan persoalan tersebut.
"Seharusnya, pemerintah mengambil kebijakan cepat. Ini menyangkut kepentingan ratusan ribu masyarakat," tutur Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Surabaya-Sidoarjo tersebut.
Sebelumnya, sejumlah masyarakat menyampaikan harapan kepada wakil rakyat, di antaranya meminta pemerintah pusat melakukan diskresi memutuskan masalah yang sudah puluhan tahun tidak kunjung menemukan titik penyelesaian.
"Kami merupakan perwakilan dari pemilik 47.672 persil 'Surat Ijo' yang ada di Surabaya," kata Ketua AKSI Surabaya, Saleh Alhasni.
Keluhan disampaikan dari perwakilan Perkumpulan Penghuni Tanah Surat Ijo Surabaya (P2TSIS), Aliansi Korban Surat Ijo (AKSI), hingga LSM-A2PSIS.
Saleh menyampaikan pertemuan bertajuk "Sarasehan Dalam Upaya Penyelesaian Surat Ijo Surabaya" tersebut bertujuan untuk mencari solusi permasalahan yang di hadapi.
"Mengingat beliau (Rahmat Muhajirin) merupakan anggota Komisi 2 DPR RI yang juga membidangi pertanahan, seorang politisi Gerindra serta Anggota Panitia Kerja (Panja) Mafia Tanah DPR," ucap dia.
"Kami berharap ada intervensi pemerintah pusat dalam penyelesaian masalah ini," tambahnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Sebagai legislator, kami akan menyampaikan hal ini kepada pemerintah," ujarnya melalui keterangan pers diterima di Surabaya, Senin.
Menurut dia, saat ini pemerintah melalui Program Prioritas Nasional telah memiliki agenda Reforma Agraria, di antaranya percepatan sertifikasi lahan dan pembuatan peta bidang.
Dari program tersebut, kata dia, pemerintah mempunyai target 2023, semua wilayah NKRI ada peta bidang dari Sabang sampai dengan Merauke juga harus tersertifikasi.
"Makanya ada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)," ucapnya.
Dengan adanya masalah "Surat Ijo", lanjut Muhajirin, dikhawatirkan akan menghambat target pemerintah pusat, padahal Surabaya sebagai barometer daerah maupun nasional seharusnya bisa menyelesaikan persoalan tersebut.
"Seharusnya, pemerintah mengambil kebijakan cepat. Ini menyangkut kepentingan ratusan ribu masyarakat," tutur Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Surabaya-Sidoarjo tersebut.
Sebelumnya, sejumlah masyarakat menyampaikan harapan kepada wakil rakyat, di antaranya meminta pemerintah pusat melakukan diskresi memutuskan masalah yang sudah puluhan tahun tidak kunjung menemukan titik penyelesaian.
"Kami merupakan perwakilan dari pemilik 47.672 persil 'Surat Ijo' yang ada di Surabaya," kata Ketua AKSI Surabaya, Saleh Alhasni.
Keluhan disampaikan dari perwakilan Perkumpulan Penghuni Tanah Surat Ijo Surabaya (P2TSIS), Aliansi Korban Surat Ijo (AKSI), hingga LSM-A2PSIS.
Saleh menyampaikan pertemuan bertajuk "Sarasehan Dalam Upaya Penyelesaian Surat Ijo Surabaya" tersebut bertujuan untuk mencari solusi permasalahan yang di hadapi.
"Mengingat beliau (Rahmat Muhajirin) merupakan anggota Komisi 2 DPR RI yang juga membidangi pertanahan, seorang politisi Gerindra serta Anggota Panitia Kerja (Panja) Mafia Tanah DPR," ucap dia.
"Kami berharap ada intervensi pemerintah pusat dalam penyelesaian masalah ini," tambahnya.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022