Kamar Dagang dan Industri (Kadin) melakukan digitalisasi ekosistem usaha salah satunya melalui pembaharuan sistem keanggotaan guna menghadapi kemungkinan terjadinya resesi ekonomi tahun 2023.
Ketua Komite Tetap Keanggotaan Biasa dan Luar Biasa Bidang Organisasi Kadin Indonesia Guido D. Kartasasmita di Surabaya, Kamis mengatakan sejak dikeluarkannya Kepres nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang menyangkut arahan Kadin Indonesia terbaru, maka Kadin Indonesia mendapatkan tugas untuk membangun digital ekosistem dunia usaha.
"Fungsinya adalah untuk memastikan perekonomian berjalan mulai level atas hingga UMKM. Karena ekosistem ini harus dijalankan secara digital, maka Kadin Indonesia melakukan pembaharuan pada sistem keanggotaan Kadin yang akan terintegrasi dengan 4 lembaga negara," katanya saat sosialisasi dengan Kadin dari kabupaten atau kota di Jawa Timur di Graha Kadin Jatim, Kamis.
Ia mengatakan, ke empat lembaga negara tersebut adalah Kementerian Investasi, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Pendukcapil, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tentang akta perusahaan serta Direktorat Jenderal Pajak untuk verifikasi NPWP Integrasi data.
Ia mengatakan, pihaknya melakukan penelitian terhadap kondisi perekonomian pada level atas sampai tingkat bawah dan melaksanakan program pemerintah, baik program kadin maupun pemerintah untuk menghadapi resesi tahun 2023.
Guido mengatakan, sampai saat ini anggota Kadin di Jawa Timur yang terdata sebanyak 29 ribu tetapi saat ini banyak anggota yang belum melakukan registrasi ulang akibat dampak dari pandemi.
"Bisa jadi karena hal lain, kita akan mencari solusi tentang masalah ini. Hampir di seluruh Indonesia kondisinya seperti itu. Oleh karena itu kami melakukan pembaharuan keanggotaan melalui sistem Online Single Submission (OSS)," ujarnya.
Selain itu, sejumlah upaya juga telah dilakukan oleh Kadin Indonesia guna menyiapkan Indonesia menghadapi resesi dunia tahun 2023.
Wakil Ketua Kadin Jatim Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Dedy Suhajadi mengatakan turunnya jumlah keanggotaan Kadin Jatim itu tidak lain karena kondisi pandemi. Selain itu, kebijakan keanggotaan yang berubah tanpa adanya sosialisasi terlebih dulu.
"Akhirnya, anggota malas untuk memperbarui keanggotaannya. Terus digempur pandemi COVID-19, jadinya ya begitu," katanya.
Dengan adanya kebijakan baru dengan OSS ini, Dedy berharap ke depan anggota Kadin Jatim bisa kembali ke angka 29 ribu bahkan harus bertambah lebih banyak.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kadin digitalisasi ekosistem usaha hadapi resesi ekonomi 2023
Editor : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022