Perwakilan buruh dari berbagai komunitas dan serikat buruh di Kota Surabaya mengeluhkan nasibnya kepada Wali Kota Eri Cahyadi menjelang penetapan upah minimum kota (UMK).
"Kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Eri dan jajaran Pemkot karena sudah memikirkan nasib kami. Semoga sinergi ini terus berlanjut," ujar Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Surabaya Dendi Prayitno saat menghadiri Silaturahim Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Wali Kota Surabaya di Balai Kota Surabaya, Rabu.
Dendi menceritakan asal muasal pertemuan dengan wali kota tersebut. Awalnya, Dendi menyampaikan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya Achmad Zaini untuk bisa bertemu Wali Kota Eri demi menyampaikan aspirasi para buruh secara langsung.
"Ternyata langsung disetujui dan kami bisa bertemu dengan Pak Eri langsung untuk menyampaikan aspirasi," kata dia.
Para perwakilan buruh tersebut menyampaikan beberapa keluhan tentang penetapan UMK dan banyak pula yang mengapresiasi Wali Kota Eri tentang berbagai program yang telah dilakukan hingga ke tingkat kelurahan dan program yang akan dijalankan bersama para buruh.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan penetapan UMK itu berdasarkan keputusan Pemerintah Pusat.
Dia yakin bahwa pemerintah pusat itu menentukan UMK itu pasti sudah berdasarkan kajian dan ada peraturannya, sehingga dikeluarkanlah nilai atau angka UMK itu.
"Saya sampaikan ke teman-teman, kalau nilai itu keluar ya sudah, biarkan itu keluar. Kita mengikuti sajalah semua nilai itu, tapi harus sepakat bahwa di Surabaya itu UMK yang layak berapa sih? Misal Rp6 juta atau Rp7 juta, dan UMK-nya ditetapkan misal Rp4 juta lebih. Nah, kekurangan sekitar Rp2 juta sampai Rp3 juta itulah yang harus dipikirkan bersama," kata Eri.
Salah satu caranya, lanjut Eri, misalnya dengan memanfaatkan aset atau lahan Pemkot Surabaya untuk membuka usaha dan sebagainya.
Inilah yang dinilai sangat penting untuk menambah pendapatan keluarga buruh tersebut, supaya dalam keluarga itu pendapatannya bisa mencapai Rp6 juta atau bahkan Rp7 juta.
"Hal yang sama sudah saya terapkan dengan teman-teman ojek daring kemarinnya, mereka nanti akan saya buatkan tempat service yang besar. Nantinya, yang bekerja mengelola itu semua ojek daring dan mereka harus service dan ganti oli di sana," katanya.
"Tempatnya dan barang-barangnya nanti kita sambungkan dengan distributor langsung supaya lebih murah. Nah, grab dan shopee yang sering ada diskon, nanti bisa dimasukkan ke sana, sehingga harganya di sana tetap murah," tambah dia.
Dalam kesempatan itu Eri juga meminta para pekerja atau buruh itu untuk melihat langsung contoh program padat karya yang sudah berhasil, yaitu produksi paving yang saat ini penghasilan para pekerjanya sudah tembus Rp6 juta-an.
"Alhamdulillah para buruh ini semangatnya luar biasa. Bahkan, mereka juga berencana membuat 'buruhmart'. Kami siap support modalnya dan kulakan barangnya. Tapi saya berharap juga semoga nanti para buruh bisa belanja dan beli di sana semuanya," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Eri dan jajaran Pemkot karena sudah memikirkan nasib kami. Semoga sinergi ini terus berlanjut," ujar Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Surabaya Dendi Prayitno saat menghadiri Silaturahim Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Wali Kota Surabaya di Balai Kota Surabaya, Rabu.
Dendi menceritakan asal muasal pertemuan dengan wali kota tersebut. Awalnya, Dendi menyampaikan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya Achmad Zaini untuk bisa bertemu Wali Kota Eri demi menyampaikan aspirasi para buruh secara langsung.
"Ternyata langsung disetujui dan kami bisa bertemu dengan Pak Eri langsung untuk menyampaikan aspirasi," kata dia.
Para perwakilan buruh tersebut menyampaikan beberapa keluhan tentang penetapan UMK dan banyak pula yang mengapresiasi Wali Kota Eri tentang berbagai program yang telah dilakukan hingga ke tingkat kelurahan dan program yang akan dijalankan bersama para buruh.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan penetapan UMK itu berdasarkan keputusan Pemerintah Pusat.
Dia yakin bahwa pemerintah pusat itu menentukan UMK itu pasti sudah berdasarkan kajian dan ada peraturannya, sehingga dikeluarkanlah nilai atau angka UMK itu.
"Saya sampaikan ke teman-teman, kalau nilai itu keluar ya sudah, biarkan itu keluar. Kita mengikuti sajalah semua nilai itu, tapi harus sepakat bahwa di Surabaya itu UMK yang layak berapa sih? Misal Rp6 juta atau Rp7 juta, dan UMK-nya ditetapkan misal Rp4 juta lebih. Nah, kekurangan sekitar Rp2 juta sampai Rp3 juta itulah yang harus dipikirkan bersama," kata Eri.
Salah satu caranya, lanjut Eri, misalnya dengan memanfaatkan aset atau lahan Pemkot Surabaya untuk membuka usaha dan sebagainya.
Inilah yang dinilai sangat penting untuk menambah pendapatan keluarga buruh tersebut, supaya dalam keluarga itu pendapatannya bisa mencapai Rp6 juta atau bahkan Rp7 juta.
"Hal yang sama sudah saya terapkan dengan teman-teman ojek daring kemarinnya, mereka nanti akan saya buatkan tempat service yang besar. Nantinya, yang bekerja mengelola itu semua ojek daring dan mereka harus service dan ganti oli di sana," katanya.
"Tempatnya dan barang-barangnya nanti kita sambungkan dengan distributor langsung supaya lebih murah. Nah, grab dan shopee yang sering ada diskon, nanti bisa dimasukkan ke sana, sehingga harganya di sana tetap murah," tambah dia.
Dalam kesempatan itu Eri juga meminta para pekerja atau buruh itu untuk melihat langsung contoh program padat karya yang sudah berhasil, yaitu produksi paving yang saat ini penghasilan para pekerjanya sudah tembus Rp6 juta-an.
"Alhamdulillah para buruh ini semangatnya luar biasa. Bahkan, mereka juga berencana membuat 'buruhmart'. Kami siap support modalnya dan kulakan barangnya. Tapi saya berharap juga semoga nanti para buruh bisa belanja dan beli di sana semuanya," tuturnya.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022