Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Perekonomian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Said Abdullah menilai momentum Pemilihan Presiden tahun 2024 waktu yang tepat untuk menghadirkan kepemimpinan perempuan di level nasional.
"Kandidat perempuan dalam kepemimpinan nasional bukan sekadar dukungan terhadap figur, tetapi secara otentik bisa membuktikan bahwa bangsa kita dapat keluar dari feodalisme patriarki sebagai syarat kemajuan sosial," ujar Said yang juga Ketua Banggar DPR RI dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.
Ia menilai kepemimpinan perempuan sudah wajar saat ini, apalagi bila mengacu agregat sosial-demografis Indonesia yang menempati kedudukan yang strategis seiring dengan aspek keadilan.
Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020, jumlah penduduk perempuan di Indonesia mencapai 49,76 persen yang menunjukkan secara kuantitatif persentase kandidat calon presiden (capres) perempuan seharusnya sama dengan jumlah kandidat capres laki laki.
Selain itu, kata Said, kandidat capres perempuan dalam kontestasi Pilpres 2024 akan mewarnai gagasan-gagasan tentang kesejahteraan perempuan, proteksi atas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pengentasan kemiskinan perempuan akibat dominasi kultur patriarkal, dan dampak struktural turunannya.
Dalam konteks ini, lanjut dia, kehadiran kepemimpinan perempuan bukan sekadar gerakan emansipasi, kepentingan perjuangan gender ataupun kepentingan personal dan kelompok, melainkan untuk kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan dalam menghadapi tantangan global.
"Kepentingan yang dimaksud, yakni dalam peran kepemimpinan perempuan yang visioner dan memiliki perspektif gender, termasuk pada panggung internasional yang kental dengan berbagai kebijakan maskulin," tambah politikus asal Madura, Jawa Timur, tersebut.
Oleh karena itu, dirinya menilai penguatan dan peneguhan afirmatif atas kepemimpinan perempuan di level nasional dan internasional harus menjadi agenda bersama.
Dengan begitu pihaknya memperjuangkan kesadaran baru secara masif untuk meminimalisasi aspek hambatan akseptabilitas dan penerimaan publik terhadap kepemimpinan perempuan adalah kewajiban bersama.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Kandidat perempuan dalam kepemimpinan nasional bukan sekadar dukungan terhadap figur, tetapi secara otentik bisa membuktikan bahwa bangsa kita dapat keluar dari feodalisme patriarki sebagai syarat kemajuan sosial," ujar Said yang juga Ketua Banggar DPR RI dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.
Ia menilai kepemimpinan perempuan sudah wajar saat ini, apalagi bila mengacu agregat sosial-demografis Indonesia yang menempati kedudukan yang strategis seiring dengan aspek keadilan.
Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020, jumlah penduduk perempuan di Indonesia mencapai 49,76 persen yang menunjukkan secara kuantitatif persentase kandidat calon presiden (capres) perempuan seharusnya sama dengan jumlah kandidat capres laki laki.
Selain itu, kata Said, kandidat capres perempuan dalam kontestasi Pilpres 2024 akan mewarnai gagasan-gagasan tentang kesejahteraan perempuan, proteksi atas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pengentasan kemiskinan perempuan akibat dominasi kultur patriarkal, dan dampak struktural turunannya.
Dalam konteks ini, lanjut dia, kehadiran kepemimpinan perempuan bukan sekadar gerakan emansipasi, kepentingan perjuangan gender ataupun kepentingan personal dan kelompok, melainkan untuk kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan dalam menghadapi tantangan global.
"Kepentingan yang dimaksud, yakni dalam peran kepemimpinan perempuan yang visioner dan memiliki perspektif gender, termasuk pada panggung internasional yang kental dengan berbagai kebijakan maskulin," tambah politikus asal Madura, Jawa Timur, tersebut.
Oleh karena itu, dirinya menilai penguatan dan peneguhan afirmatif atas kepemimpinan perempuan di level nasional dan internasional harus menjadi agenda bersama.
Dengan begitu pihaknya memperjuangkan kesadaran baru secara masif untuk meminimalisasi aspek hambatan akseptabilitas dan penerimaan publik terhadap kepemimpinan perempuan adalah kewajiban bersama.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022