Badan Pusat Statistk (BPS) Kabupaten Madiun melibatkan sebanyak 1.300 petugas dalam Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 di 198 desa dan delapan kelurahan di wilayah setempat pada 15 Oktober hingga 14 November 2022.

Bupati Madiun Ahmad Dawami, Rabu, meminta seluruh petugas survei agar memberikan data yang riil sesuai di lapangan dan menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik.

"Sehingga menghasilkan data yang nantinya bermanfaat untuk kepentingan pemerintah dalam mewujudkan satu data kependudukan," ujarnya.

Pihaknya sangat mendukung kegiatan dari BPS tersebut, dan meminta masyarakat Kabupaten Madiun agar bersama-sama menyukseskan pelaksanaan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2022.

"Registrasi sosial ekonomi menjadi upaya pemerintah dalam mewujudkan satu data Indonesia," ucap Kaji Mbing, sapaan akrab Ahmad Dawami.

Satu data Indonesia itu, kata dia, menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat maupun daerah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia.

Sesuai informasi BPS, Regsosek 2022 merupakan pendataan seluruh penduduk Indonesia mencakup profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang sangat beragam, mulai dari kondisi demografi, perumahan, keadaan disabilitas, kepemilikan aset, hingga informasi geospasial.

Sementara itu, pendataan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seluruh penduduk Indonesia merupakan salah satu strategi pelaksanaan reformasi perlindungan sosial.

"Data kondisi ekonomi seluruh penduduk akan membantu pelaksanaan program pemerintah sehingga berjalan lebih efektif," katanya.
 

Pewarta: Louis Rika Stevani

Editor : Fiqih Arfani


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022