Badan Pusat Statistk (BPS) Jember, Jawa Timur melibatkan 3.967 petugas dalam Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 yang berlangsung pada 15 Oktober hingga 14 November 2022.
Regsosek merupakan pendataan seluruh penduduk Indonesia mencakup profil, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang sangat beragam, mulai dari kondisi demografi, perumahan, keadaan disabilitas, kepemilikan aset, hingga informasi geospasial.
"Kami mengajak Pemerintah Jember untuk berkolaborasi," kata Kepala BPS Jember Tri Erwandi dalam sambutan Rapat Koordinasi Regsosek yang digelar di salah satu hotel di Kabupaten Jember, Selasa.
Menurut dia, urgensi pelaksanaan regsosek yakni masih terbatasnya data sosial ekonomi mencakup semua penduduk untuk penentuan target program pembangunan, kemudian belum terlaksananya kontrol standar kualitas dan ketepatan waktu pemutakhiran, serta data target program masih sektoral.
"Tujuan pelaksanaan regsosek yakni menangkap dinamika perubahan kesejahteraan masyarakat, sebagai data rujukan untuk integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan pelayanan publik," tuturnya.
Ia menjelaskan hasil pendataan akan digunakan sebagai pendukung sejumlah program, salah satunya terkait dengan bantuan sosial, sehingga BPS berharap ada bantuan dari bupati, kepala dinas, camat, bahkan bantuan dari yang paling bawah mulai kades, lurah, RW, bahkan RT untuk menyukseskan pendataan regsosek itu.
Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto mendukung program regsosek untuk mendapatkan data valid dan akurat, bahkan tidak segan-segan mengganti camat atau perangkat desa yang tidak sanggup membantu menyukseskannya.
"Pendataan awal menuju satu data itu tidak mungkin dikerjakan sendirian, sehingga kami mendukung kesuksesan pendataan itu dengan cara mengantarkan petugas ke lapangan. Pastikan semua ikut terdata, jangan sampai ada yang terlewat," katanya.
Dia mengharapkan pendataan itu juga menjadi satu upaya untuk memperbarui data penerima bantuan karena saat ini masih ada data yang tumpang tindih.
"Mereka yang mampu tapi masih dapat bantuan, namun ada warga tidak mampu justru sama sekali tidak dapat bantuan, sehingga kami terus berjuang untuk melakukan verifikasi data agar didapatkan data yang valid," tuturnya.
Ia menjelaskan keterlibatan RT dan RW dalam melakukan pendataan penting karena yang bersangkutan tahu kondisi warganya masing-masing.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
Regsosek merupakan pendataan seluruh penduduk Indonesia mencakup profil, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang sangat beragam, mulai dari kondisi demografi, perumahan, keadaan disabilitas, kepemilikan aset, hingga informasi geospasial.
"Kami mengajak Pemerintah Jember untuk berkolaborasi," kata Kepala BPS Jember Tri Erwandi dalam sambutan Rapat Koordinasi Regsosek yang digelar di salah satu hotel di Kabupaten Jember, Selasa.
Menurut dia, urgensi pelaksanaan regsosek yakni masih terbatasnya data sosial ekonomi mencakup semua penduduk untuk penentuan target program pembangunan, kemudian belum terlaksananya kontrol standar kualitas dan ketepatan waktu pemutakhiran, serta data target program masih sektoral.
"Tujuan pelaksanaan regsosek yakni menangkap dinamika perubahan kesejahteraan masyarakat, sebagai data rujukan untuk integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan pelayanan publik," tuturnya.
Ia menjelaskan hasil pendataan akan digunakan sebagai pendukung sejumlah program, salah satunya terkait dengan bantuan sosial, sehingga BPS berharap ada bantuan dari bupati, kepala dinas, camat, bahkan bantuan dari yang paling bawah mulai kades, lurah, RW, bahkan RT untuk menyukseskan pendataan regsosek itu.
Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto mendukung program regsosek untuk mendapatkan data valid dan akurat, bahkan tidak segan-segan mengganti camat atau perangkat desa yang tidak sanggup membantu menyukseskannya.
"Pendataan awal menuju satu data itu tidak mungkin dikerjakan sendirian, sehingga kami mendukung kesuksesan pendataan itu dengan cara mengantarkan petugas ke lapangan. Pastikan semua ikut terdata, jangan sampai ada yang terlewat," katanya.
Dia mengharapkan pendataan itu juga menjadi satu upaya untuk memperbarui data penerima bantuan karena saat ini masih ada data yang tumpang tindih.
"Mereka yang mampu tapi masih dapat bantuan, namun ada warga tidak mampu justru sama sekali tidak dapat bantuan, sehingga kami terus berjuang untuk melakukan verifikasi data agar didapatkan data yang valid," tuturnya.
Ia menjelaskan keterlibatan RT dan RW dalam melakukan pendataan penting karena yang bersangkutan tahu kondisi warganya masing-masing.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022