Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Situbondo, Jawa Timur, Kamis, berunjuk rasa di depan kantor pemerintah kabupaten setempat untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Dalam orasinya, perwakilan mahasiswa PMII meminta pemerintah daerah turut mendukung penolakan kenaikan harga BBM dan menyampaikan aspirasi mahasiswa menolak kebijakan pemerintah pusat yang dinilai menyengsarakan rakyat.
"Kami menolak kenaikan harga BBM karena tidak prorakyat. Pemerintah Kabupaten Situbondo jangan diam," kata salah seorang koordinator aksi saat orasi di depan kantor pemkab.
Tak berselang lama, Penjabat Sekretaris Daerah Pemkab Situbondo Wawan Setiawan turun dan mendatangi massa.
Di hadapan pendemo, Sekda Wawan menyampaikan bahwa pemerintah daerah sudah melakukan antisipasi dari dampak kenaikan harga bahan bakar minyak.
"Kami dari pemerintah daerah sudah melakukan langkah-langkah antisipasi dampak kenaikan harga BBM. Salah satunya pada Rabu (7/9) Forkopimda turun ke lapangan memantau harga kebutuhan pokok," ujarnya.
Selain itu, lanjut Wawan, Forkopimda dan OPD terkait juga beberapa kali rapat koordinasi mengenai langkah antisipasi kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok.
"Kami juga membahas skema-skema bantuan bagi masyarakat, dan membahas program-program yang bersentuhan langsung kepada masyarakat, salah satunya bantuan uang tunai dampak dari kenaikan BBM," katanya.
Dari pantauan, unjuk rasa PMII menolak kenaikan harga BBM ini sempat terlibat aksi dorong dengan aparat kepolisian, karena massa memaksa masuk. Aksi saling dorong pendemo dengan petugas tak berlangsung lama, setelah sepuluh orang perwakilan diizinkan masuk dan audiensi dengan Sekda Wawan yang didampingi Dandim 0823 Letkol Inf. Bayu Anjas Asmoro dan Kajari Nauli Rahim Siregar.
Usai orasi di depan kantor pemkab, mahasiswa PMII ini melanjutkan aksinya di depan kantor DPRD Situbondo. Mereka menyampaikan aspirasi yang sama, dan pendemo ditemui langsung oleh Ketua DPRD Edy Wahyudi.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
Dalam orasinya, perwakilan mahasiswa PMII meminta pemerintah daerah turut mendukung penolakan kenaikan harga BBM dan menyampaikan aspirasi mahasiswa menolak kebijakan pemerintah pusat yang dinilai menyengsarakan rakyat.
"Kami menolak kenaikan harga BBM karena tidak prorakyat. Pemerintah Kabupaten Situbondo jangan diam," kata salah seorang koordinator aksi saat orasi di depan kantor pemkab.
Tak berselang lama, Penjabat Sekretaris Daerah Pemkab Situbondo Wawan Setiawan turun dan mendatangi massa.
Di hadapan pendemo, Sekda Wawan menyampaikan bahwa pemerintah daerah sudah melakukan antisipasi dari dampak kenaikan harga bahan bakar minyak.
"Kami dari pemerintah daerah sudah melakukan langkah-langkah antisipasi dampak kenaikan harga BBM. Salah satunya pada Rabu (7/9) Forkopimda turun ke lapangan memantau harga kebutuhan pokok," ujarnya.
Selain itu, lanjut Wawan, Forkopimda dan OPD terkait juga beberapa kali rapat koordinasi mengenai langkah antisipasi kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok.
"Kami juga membahas skema-skema bantuan bagi masyarakat, dan membahas program-program yang bersentuhan langsung kepada masyarakat, salah satunya bantuan uang tunai dampak dari kenaikan BBM," katanya.
Dari pantauan, unjuk rasa PMII menolak kenaikan harga BBM ini sempat terlibat aksi dorong dengan aparat kepolisian, karena massa memaksa masuk. Aksi saling dorong pendemo dengan petugas tak berlangsung lama, setelah sepuluh orang perwakilan diizinkan masuk dan audiensi dengan Sekda Wawan yang didampingi Dandim 0823 Letkol Inf. Bayu Anjas Asmoro dan Kajari Nauli Rahim Siregar.
Usai orasi di depan kantor pemkab, mahasiswa PMII ini melanjutkan aksinya di depan kantor DPRD Situbondo. Mereka menyampaikan aspirasi yang sama, dan pendemo ditemui langsung oleh Ketua DPRD Edy Wahyudi.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022