Komisi D Bidang Pendidikan DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota setempat segera mencairkan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) trimester ketiga untuk SMP swasta.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah di Surabaya, Selasa, mengatakan, pihaknya menerima keluhan dari sejumlah kepala sekolah SMP swasta di Kota Pahlawan menyusul Bopda trimester ketiga belum cair.
"Kepala sekolah mengeluh kepada kami, karena Bopda SMP swasta tak kunjung cair. Padahal, pihak sekolah telah mengirim laporan pertanggungjawaban (LPj) Bopda trimester kedua ke Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya," ujar Khusnul.
Dengan tidak kunjung cairnya Bopda ini, kata dia, bisa mengganggu operasional dan kebutuhan sekolah, salah satunya adalah pembelian seragam sekolah bagi siswa masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Legislator perempuan dari Fraksi PDI Perjuangan ini mendorong, Dispendik Surabaya untuk melakukan pemetaan dan pengecekan kembali, sekolah-sekolah swasta yang sudah mengirim LPj ke Dispendik.
Jika sekolah terbukti sudah mengirim LPj dan dicek sudah sesuai ketentuan, lanjut dia, maka bopda bisa dicairkan. Sedangkan jika ada sekolah yang belum mengirim LPj, bisa diingatkan agar segera membuat laporan.
"Jadi tidak dipukul rata. Hanya karena beberapa sekolah yang belum mengirimkan laporan Bopda trimester kedua, seluruh sekolah swasta tidak dapat menerima bopda. Kasihan sekolah yang sudah duluan mengirim LPj," kata dia.
Khusnul berharap, masalah ini mendapat perhatian Dispendik Surabaya sebab fungsi dan kegunaan dana Bopda sangat penting bagi sekolah swasta.
"Besaran Bopda di Surabaya sebesar Rp87.500 per siswa per bulan. Jika ditambah dengan BOS (bantuan operasional sekolah), nilainya mencapai Rp167.333 per siswa per bulan," ujar dia.
Menurut Khusnul, selama ini banyak sekolah swasta yang bergantung pada Bopda dan BOS untuk menunjang pendidikan. Bopda digunakan untuk mendukung operasional sekolah, meningkatkan kualitas belajar-mengajar dan biaya pendidikan siswa tidak mampu.
"Sekali lagi saya mendorong Dispendik Surabaya untuk segera menyelesaikan masalah ini. Jika tidak disegerakan, maka sesuai timeline yang kita sepakati terkait seragam akan tidak terlaksana karena anggaran Bopda yang tak kunjung cair," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah di Surabaya, Selasa, mengatakan, pihaknya menerima keluhan dari sejumlah kepala sekolah SMP swasta di Kota Pahlawan menyusul Bopda trimester ketiga belum cair.
"Kepala sekolah mengeluh kepada kami, karena Bopda SMP swasta tak kunjung cair. Padahal, pihak sekolah telah mengirim laporan pertanggungjawaban (LPj) Bopda trimester kedua ke Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya," ujar Khusnul.
Dengan tidak kunjung cairnya Bopda ini, kata dia, bisa mengganggu operasional dan kebutuhan sekolah, salah satunya adalah pembelian seragam sekolah bagi siswa masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Legislator perempuan dari Fraksi PDI Perjuangan ini mendorong, Dispendik Surabaya untuk melakukan pemetaan dan pengecekan kembali, sekolah-sekolah swasta yang sudah mengirim LPj ke Dispendik.
Jika sekolah terbukti sudah mengirim LPj dan dicek sudah sesuai ketentuan, lanjut dia, maka bopda bisa dicairkan. Sedangkan jika ada sekolah yang belum mengirim LPj, bisa diingatkan agar segera membuat laporan.
"Jadi tidak dipukul rata. Hanya karena beberapa sekolah yang belum mengirimkan laporan Bopda trimester kedua, seluruh sekolah swasta tidak dapat menerima bopda. Kasihan sekolah yang sudah duluan mengirim LPj," kata dia.
Khusnul berharap, masalah ini mendapat perhatian Dispendik Surabaya sebab fungsi dan kegunaan dana Bopda sangat penting bagi sekolah swasta.
"Besaran Bopda di Surabaya sebesar Rp87.500 per siswa per bulan. Jika ditambah dengan BOS (bantuan operasional sekolah), nilainya mencapai Rp167.333 per siswa per bulan," ujar dia.
Menurut Khusnul, selama ini banyak sekolah swasta yang bergantung pada Bopda dan BOS untuk menunjang pendidikan. Bopda digunakan untuk mendukung operasional sekolah, meningkatkan kualitas belajar-mengajar dan biaya pendidikan siswa tidak mampu.
"Sekali lagi saya mendorong Dispendik Surabaya untuk segera menyelesaikan masalah ini. Jika tidak disegerakan, maka sesuai timeline yang kita sepakati terkait seragam akan tidak terlaksana karena anggaran Bopda yang tak kunjung cair," kata dia.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022