Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Mahfud MD menyebutkan birokrasi yang korup dapat menghambat kerja pelayanan publik.
"Budaya birokrasi kita yang lama, kalau membuat orang susah itu senang. Kalau ada orang minta dilayani disuruh nunggu, suruh datang dua hari lagi, dua hari kemudian datang masih belum selesai, namun setelah dikasih amplop di bawah meja langsung selesai," kata Mahfud dalam siaran persnya, di Jakarta, Sabtu.
Menurut Mahfud, itu birokrasi korup namanya sehingga menghambat kerja pelayanan publik. Padahal negara ini dibentuk untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani.
Oleh karena itu, Mahfud saat meresmikan mal pelayanan publik (MPP) di empat kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, Jumat (19/8), menekankan kepada aparatur sipil negara (ASN) bahwa ASN adalah pelayan masyarakat bukan minta dilayani masyarakat.
Di dalam MPP, lanjut Mahfud, pemerintahan lintas sektor, lintas lembaga negara, pusat dan daerah, bahkan swasta, serta lembaga nonprofit lainnya telah berkonsolidasi sehingga menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, aman, nyaman, dan terjangkau.
"Semangat kolaborasi ini yang harus terus diperkuat," kata Mahfud yang juga menjabat Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI.
Baca juga: Kemenko Polhukam tertarik inovasi pelayanan publik Pemkab Sidoarjo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022