Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur melibatkan TNI dan Polri guna membantu percepat vaksinasi hewan ternak untuk pencegahan penyakit mulut dan kuku (PMK) yang kian meluas di wilayah itu akhir-akhir ini.
Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan Ali Makki pada Jumat, mengatakan pelibatan personel TNI dan Polri itu untuk menyiasati capaian vaksinasi.
"Kalau mengandalkan tenaga penyuluh kesehatan yang ada di Bangkalan maka rasanya sulit vaksinasi PMK di daerah ini bisa tercapai," katanya.
Ali menjelaskan dokter hewan yang ada di Bangkalan hanya delapan orang. Sedangkan jumlah desa sebanyak 281 desa/kelurahan, tersebar di 18 kecamatan.
Jika hanya ditangani oleh delapan dokter hewan yang ada maka satu dokter harus menangani sekitar 35 desa," katanya.
Minimal, sambung dia, jumlah dokter hewan sesuai dengan jumlah kecamatan, yakni 18, akan tetapi itu belum ideal.
Oleh karena itu, sambung Ali Makki, pada rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) beberapa waktu lalu, Pemkab Bangkalan meminta kepada Pemprov Jatim agar ada petugas tambahan.
"Solusi yang disampaikan Pemprov Jatim dengan menerjunkan petugas tambahan dari TNI-Polri yang akan dibekali dengan pelatihan untuk membantu penanganan PMK di seluruh kabupaten/kota," katanya.
Dengan demikian, sambung Ali, personel TNI-Polri yang hendak diperbantukan untuk kegiatan vaksinasi PMK yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan oleh tim dokter hewan Pemprov Jatim.
Jumlah populasi sapi di Kabupaten Bangkalan saat ini sebanyak 260 ribu ekor lebih yang tersebar pada 18 kecamatan. Jumlah itu meningkat dibanding dua tahun lalu karena Dinas Peternakan Bangkalan merilis jumlah populasi sapi di kabupaten paling barat di Pulau Madura tersebut sebanyak 259.923 ekor.
Sedangkan jumlah sapi yang dilaporkan sakit terserang penyakit seperti wabah PMK sebanyak 5.157 ekor.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan Ali Makki pada Jumat, mengatakan pelibatan personel TNI dan Polri itu untuk menyiasati capaian vaksinasi.
"Kalau mengandalkan tenaga penyuluh kesehatan yang ada di Bangkalan maka rasanya sulit vaksinasi PMK di daerah ini bisa tercapai," katanya.
Ali menjelaskan dokter hewan yang ada di Bangkalan hanya delapan orang. Sedangkan jumlah desa sebanyak 281 desa/kelurahan, tersebar di 18 kecamatan.
Jika hanya ditangani oleh delapan dokter hewan yang ada maka satu dokter harus menangani sekitar 35 desa," katanya.
Minimal, sambung dia, jumlah dokter hewan sesuai dengan jumlah kecamatan, yakni 18, akan tetapi itu belum ideal.
Oleh karena itu, sambung Ali Makki, pada rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) beberapa waktu lalu, Pemkab Bangkalan meminta kepada Pemprov Jatim agar ada petugas tambahan.
"Solusi yang disampaikan Pemprov Jatim dengan menerjunkan petugas tambahan dari TNI-Polri yang akan dibekali dengan pelatihan untuk membantu penanganan PMK di seluruh kabupaten/kota," katanya.
Dengan demikian, sambung Ali, personel TNI-Polri yang hendak diperbantukan untuk kegiatan vaksinasi PMK yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan oleh tim dokter hewan Pemprov Jatim.
Jumlah populasi sapi di Kabupaten Bangkalan saat ini sebanyak 260 ribu ekor lebih yang tersebar pada 18 kecamatan. Jumlah itu meningkat dibanding dua tahun lalu karena Dinas Peternakan Bangkalan merilis jumlah populasi sapi di kabupaten paling barat di Pulau Madura tersebut sebanyak 259.923 ekor.
Sedangkan jumlah sapi yang dilaporkan sakit terserang penyakit seperti wabah PMK sebanyak 5.157 ekor.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022