Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mempersilakan kalangan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) untuk melalukan perekrutan tenaga kerja dari kalangan siswa SMK meski mereka belum lulus.
"DUDI dipersilakan merekrut siswa SMK yang belum lulus dengan catatan perusahaan yang dituju harus bertaraf nasional atau internasional," kata Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Wahid Wahyudi di Surabaya, Rabu.
Wahid menyebut adanya kebijakan ini berkaca dari SMKN 2 Ponorogo yang lulusannya banyak terserap di perusahaan Martha Tilaar. Perekrutan tersebut berawal dari siswa yang melakukan magang.
"Saya ditawarkan (PT Martha Tilaar) agar siswa bisa direkrut, minimal sudah semester 4 jika memiliki kompetensi dasar bisa langsung kerja, tidak harus menunggu lulus," katanya.
Tawaran tersebut disambut baik oleh Disdik Jatim. Menurut Wahid, orientasi pembelajaran saat ini adalah project based learning. Salah satu realisasinya adalah memberikan kesempatan magang hingga lulus sekolah dan mempersilahkan perusahaan merekrut siswa meski belum lulus.
"Saya meminta kepala sekolah agar memberikan dispensasi untuk bekerja sesuai kompetensi keahlian di perusahaan yang mapan (taraf nasional atau internasional) dan mereka bisa bekerja meski belum lulus," ujarnya.
Terkait pembelajaran dan evaluasi belajar selama dibangku sekolah, Wahid menerangkan jika hal tersebut bisa dilakukan secara daring. Namun, dengan catatan perusahaan yang menjadi tujuan siswa magang atau bekerja harus di skala nasional atau internasional.
"(Program ini) bisa dijalankan mulai tahun ini. Jadi siswa bekerja sesuai kompetensi, karena ini bentuk pembelajaran project based learning, berwirausaha juga boleh, jangan menunggu lulus," kata dia.
Dibuatnya aturan baru dalam program magang SMK ini juga untuk menjawab penilaian dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang menyebut pengangguran terbuka disumbang SMK.
Wahid menyatakan dinasnya sukses menurunkan tingkat pengangguran terbuka SMK dari yang semula 11,89 persen di tahun 2020 menjadi 8,54 persen di tahun 2021.
Data penilaian yang digunakan BPS, menurut Wahid, tak mencakup alumni SMK yang berwirausaha. Padahal tak sedikit alumni SMK yang bahkan penghasilannya melampaui UMR. Apalagi pihaknya juga mendorong SMK untuk melakukan kerjasama industri sebanyak-banyaknya
"Mereka (yang berwirausaha) tidak dinilai karena di luar parameter penilaiannya. Jadi saya mendorong agar siswa bisa berwirausaha tanpa menunggu lulus. Peran guru nanti untuk membimbing siswanya juga mengirimkan tenaga ahli untuk mematangkan wirausaha siswa atau kompetensi siswa," katanya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022