Wakil Bupati Sidoarjo Subandi menerima Kunjungan kerja Komisi IX DPR RI terkait persiapan dan sosialisasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) masa persidangan IV tahun sidang 2021--2022.
"Kabupaten Sidoarjo ini memiliki perusahaan terbanyak di Jawa Timur, jadi tidak salah Komisi IX berkunjung ke Kabupaten Sidoarjo," kata Subandi di Sidoarjo, Kamis.
Ketua Komisi Komisi IX DPR RI Felly Estelita mengatakan kedatangannya bersama rombongan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah.
Ia mengatakan pembahasan rapat kali ini terkait tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan syarat pekerja itu terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan selama 24 bulan, masa iuran 12 bulan dan membayar iuran paling singkat selama enam bulan berturut-turut.
"Program ini ada mulai Februari 2021, sebagaimana diketahui penerima program JKP ini akan menerima 3 bulan pertama 40 persen dari upah yang diperoleh, tiga bulan berikutnya sebanyak 25 persen dari gaji tersebut yang berlaku 6 bulan. Upah dihitung berdasarkan gaji bulanan maksimum Rp5 juta," katanya.
Komisi IX dalam masa persidangan ke IV tahun 2021-2022 memutuskan untuk melakukan pengawasan terhadap kesiapan dan sosialisasi JKP BPJS Ketenagakerjaan.
"Ada tiga kabupaten atau kota yang kami datangi, Sidoarjo, Boyolali dan Kabupaten Tangerang," katanya.
Sementara itu, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Timur Deny Yusyulian mengatakan penduduk bekerja di Jawa Timur tercatat 14.796.353 orang, terdiri atas Pekerja Penerima Upah (PU) 6.359.373 orang, Bukan Penerima Upah (BPU) 7.006.616 orang, dan Jasa Konstruksi 1.430.364 orang.
Ia mengatakan, para pekerja yang terlindungi BPJAMSOSTEK sebesar 26,77 persen, dari total jumlah pekerja di Jawa Timur.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada bupati dan wakil bupati Sidoarjo telah mengajukan tenaga non-ASN-nya untuk kepesertaan BPJS ketenagakerjaan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Kabupaten Sidoarjo ini memiliki perusahaan terbanyak di Jawa Timur, jadi tidak salah Komisi IX berkunjung ke Kabupaten Sidoarjo," kata Subandi di Sidoarjo, Kamis.
Ketua Komisi Komisi IX DPR RI Felly Estelita mengatakan kedatangannya bersama rombongan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah.
Ia mengatakan pembahasan rapat kali ini terkait tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan syarat pekerja itu terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan selama 24 bulan, masa iuran 12 bulan dan membayar iuran paling singkat selama enam bulan berturut-turut.
"Program ini ada mulai Februari 2021, sebagaimana diketahui penerima program JKP ini akan menerima 3 bulan pertama 40 persen dari upah yang diperoleh, tiga bulan berikutnya sebanyak 25 persen dari gaji tersebut yang berlaku 6 bulan. Upah dihitung berdasarkan gaji bulanan maksimum Rp5 juta," katanya.
Komisi IX dalam masa persidangan ke IV tahun 2021-2022 memutuskan untuk melakukan pengawasan terhadap kesiapan dan sosialisasi JKP BPJS Ketenagakerjaan.
"Ada tiga kabupaten atau kota yang kami datangi, Sidoarjo, Boyolali dan Kabupaten Tangerang," katanya.
Sementara itu, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Timur Deny Yusyulian mengatakan penduduk bekerja di Jawa Timur tercatat 14.796.353 orang, terdiri atas Pekerja Penerima Upah (PU) 6.359.373 orang, Bukan Penerima Upah (BPU) 7.006.616 orang, dan Jasa Konstruksi 1.430.364 orang.
Ia mengatakan, para pekerja yang terlindungi BPJAMSOSTEK sebesar 26,77 persen, dari total jumlah pekerja di Jawa Timur.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada bupati dan wakil bupati Sidoarjo telah mengajukan tenaga non-ASN-nya untuk kepesertaan BPJS ketenagakerjaan," katanya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022