Pemilik depot dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Surabaya, Jawa Timur, mendukung wacana anggota DPR RI agar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut saat Ramadhan.
"Sejak PSBB dan PPKM, nyaris tidak ada omset sama sekali, padahal kami punya kewajiban untuk memberi THR karyawan," kata pemilik Flavo Café Inggit Wijayanti saat bertemu dengan Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fathoni di Surabaya, Sabtu.
Sebelumnya anggota DPR RI sekaligus Ketua DPD Golkar Jatim Muhammad Sarmuji mengusulkan agar PPKM jelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri dicabut dengan pertimbangan pemerintah sudah berhasil mengatasi pandemi COVID-19. Selain itu, agar umat muslim yang menjalankan ibadah Puasa Ramadhan bisa khusyuk dan tidak khawatir melanggar PPKM.
Inggit mengaku, sudah 2 tahun ini pihaknya kehilangan omset akibat kebijakan pengetatan selama 2 tahun terakhir ini. Sebelum wabah COVID-19 masuk ke Indonesia, lanjut dia, setiap bulan suci Ramadhan tempatnya selalu ramai pesanan kegiatan buka bersama.
"Sejak PSBB dan PPKM, nyaris tidak ada omset sama sekali, padahal kami punya kewajiban untuk memberi THR karyawan," ujarnya.
Masih menurut Inggit, begitu mendengar adanya usulan agar PPKM dihentikan dalam menyambut bulan suci Ramadhan, pihaknya mendukung dan berharap Pemerintah Pusat mendengar dan segera mencabut kebijakan PPKM.
Hal ini, lanjut dia, agar pemilik depot dan resto di Kota Surabaya bisa bergeliat kembali dalam membantu pemerintah memulihkan ekonomi yang tersendat karena Pandemi yang tak kunjung berakhir.
"Kami tidak minta makan ke pemerintah, tolong longgarkan kebijakan agar kami bisa mencari makan dan menafkahi banyak orang," katanya.
Mendapati keluhan tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fathoni mengatakan, pihaknya memahami kegelisahan pemilik resto dan depot yang ada di Kota Surabaya, dan berharap Pemerintah Pusat segera mencabut kebijakan PPKM karena keberhasilan Kota Surabaya dalam menangani pandemi ini.
"Capaian vaksinasi di Kota Surabaya sudah luar biasa bagus, kesadaran kolektif warga dalam menerapkan prokes juga terbangun dengan baik, maka saatnya pelonggaran, agar tidak ada lagi warga Surabaya yang mengalami kesulitan ekonomi," ujarnya.
Apalagi, lanjut dia, acara buka bersama bukan sekedar acara kumpul makan biasa, tapi itu tradisi tahunan yang selalu diselenggarakan warga Surabaya yang selama ini terpisah karena kesibukan mencari nafkah, sehingga momen buka bersama menjadi ajang mempererat tali silaturrahim antarelemen komunitas masyarakat.
"Ini acara kumpul-kumpul yang memberikan manfaat bagi banyak orang, merajut persahabatan juga memicu perputaran ekonomi, 2 tahun kegiatan ini hilang karena pandemi, semoga tahun ini bisa terlaksana kembali," katanya.
Menurut dia, biasanya setiap bulan suci Ramadhan pelaku UMKM juga sering mendapatkan order nasi bungkus yang dibagikan oleh elemen maupun komunitas masyarakat untuk kegiatan bagi-bagi takjil di jalan-jalan di Kota Surabaya.
Namun karena kebijakan pengetatan oleh pemerintah akhirnya dengan kesaadaran masyarakat kegiatan tersebut ditiadakan sehingga berpengaruh terhadap omset UMKM di kota Surabaya.
"Saat ini Surabaya sudah mencapai kekebalan komunal, kami berharap PPKM ditiadakan, tugas kami semua untuk terus mengingatkan agar protokol kesehatan terus dilakukan oleh masyarakat, kesehatan pulih, ekonomi bangkit," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Sejak PSBB dan PPKM, nyaris tidak ada omset sama sekali, padahal kami punya kewajiban untuk memberi THR karyawan," kata pemilik Flavo Café Inggit Wijayanti saat bertemu dengan Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fathoni di Surabaya, Sabtu.
Sebelumnya anggota DPR RI sekaligus Ketua DPD Golkar Jatim Muhammad Sarmuji mengusulkan agar PPKM jelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri dicabut dengan pertimbangan pemerintah sudah berhasil mengatasi pandemi COVID-19. Selain itu, agar umat muslim yang menjalankan ibadah Puasa Ramadhan bisa khusyuk dan tidak khawatir melanggar PPKM.
Inggit mengaku, sudah 2 tahun ini pihaknya kehilangan omset akibat kebijakan pengetatan selama 2 tahun terakhir ini. Sebelum wabah COVID-19 masuk ke Indonesia, lanjut dia, setiap bulan suci Ramadhan tempatnya selalu ramai pesanan kegiatan buka bersama.
"Sejak PSBB dan PPKM, nyaris tidak ada omset sama sekali, padahal kami punya kewajiban untuk memberi THR karyawan," ujarnya.
Masih menurut Inggit, begitu mendengar adanya usulan agar PPKM dihentikan dalam menyambut bulan suci Ramadhan, pihaknya mendukung dan berharap Pemerintah Pusat mendengar dan segera mencabut kebijakan PPKM.
Hal ini, lanjut dia, agar pemilik depot dan resto di Kota Surabaya bisa bergeliat kembali dalam membantu pemerintah memulihkan ekonomi yang tersendat karena Pandemi yang tak kunjung berakhir.
"Kami tidak minta makan ke pemerintah, tolong longgarkan kebijakan agar kami bisa mencari makan dan menafkahi banyak orang," katanya.
Mendapati keluhan tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fathoni mengatakan, pihaknya memahami kegelisahan pemilik resto dan depot yang ada di Kota Surabaya, dan berharap Pemerintah Pusat segera mencabut kebijakan PPKM karena keberhasilan Kota Surabaya dalam menangani pandemi ini.
"Capaian vaksinasi di Kota Surabaya sudah luar biasa bagus, kesadaran kolektif warga dalam menerapkan prokes juga terbangun dengan baik, maka saatnya pelonggaran, agar tidak ada lagi warga Surabaya yang mengalami kesulitan ekonomi," ujarnya.
Apalagi, lanjut dia, acara buka bersama bukan sekedar acara kumpul makan biasa, tapi itu tradisi tahunan yang selalu diselenggarakan warga Surabaya yang selama ini terpisah karena kesibukan mencari nafkah, sehingga momen buka bersama menjadi ajang mempererat tali silaturrahim antarelemen komunitas masyarakat.
"Ini acara kumpul-kumpul yang memberikan manfaat bagi banyak orang, merajut persahabatan juga memicu perputaran ekonomi, 2 tahun kegiatan ini hilang karena pandemi, semoga tahun ini bisa terlaksana kembali," katanya.
Menurut dia, biasanya setiap bulan suci Ramadhan pelaku UMKM juga sering mendapatkan order nasi bungkus yang dibagikan oleh elemen maupun komunitas masyarakat untuk kegiatan bagi-bagi takjil di jalan-jalan di Kota Surabaya.
Namun karena kebijakan pengetatan oleh pemerintah akhirnya dengan kesaadaran masyarakat kegiatan tersebut ditiadakan sehingga berpengaruh terhadap omset UMKM di kota Surabaya.
"Saat ini Surabaya sudah mencapai kekebalan komunal, kami berharap PPKM ditiadakan, tugas kami semua untuk terus mengingatkan agar protokol kesehatan terus dilakukan oleh masyarakat, kesehatan pulih, ekonomi bangkit," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022