Pemerintah Jepang mengapresiasi serta akan memberikan dukungan teknologi terhadap pengembangan program Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Hal ini disampaikan tim studi dari Kementerian Agraria, Infrastruktur, Pariwisata dan Transportasi (MLIT) Jepang, yang berkunjung ke Banyuwangi. Tim tersebut dipimpin Direktur Proyek Pacific Consultants Co, Ltd. Hidetoshi Tamaoka. Di Indonesia, hanya ada dua daerah yang menjadi percontohan Pemerintah Jepang, salah satunya Kabupaten Banyuwangi.
"Awalnya kami mengira Smart Kampung hanya fokus pada upaya digitalisasi desa. Ternyata tidak. Di lapangan saya melihat Smart Kampung adalah kebijakan yang fokus pada peningkatan layanan yang semakin mudah dan cepat. Kami sudah bertanya kepada sejumlah warga, rata-rata mereka mengaku puas dengan layanan yang diberikan," kata Hidetoshi Tamaoka di Banyuwangi, Jumat.
Sebelumnya, tim Jepang ini mengunjungi pelaksanaan Smart Kampung di Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari. Di sana, mereka melihat bagaimana warga desa mengurus dokumen kependudukan dengan menggunakan anjungan mesin mandiri hanya dengan menggunakan KTP. Mereka melihat bagaimana kantor desa dibangun sebagai pusat aktivitas warga.
"Tidak hanya sekedar membuat mesin ATM, tapi Banyuwangi juga melatih warga desa untuk melaksanakan digitalisasi. Selain itu, di sini juga melengkapinya dengan pelayanan keliling ke warga-warga. Banyuwangi tidak sekedar membuat jaringan digital, namun lebih jauh juga membangun human network. Hubungan antar manusia masih dijaga," papar Hidetoshi.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menerima kunjungan Direktur Proyek Pacific Consultants Co, Ltd, Jepang, Hidetoshi Tamaoka. (ANTARA/HO-Humas Pemkab Banyuwangi)
Menurut dia, apa yang dilakukan desa di Banyuwangi juga patut ditiru oleh Jepang.
"Ini luar biasa, jaringan digital dan jaringan manusia dibangun secara bersamaan dan semakin meluas. Bahkan di setiap desa, demi layanan yang lebih baik, staf desa melakukan inovasi untuk memecahkan permasalahan di lapangan. Ini hal yang patut ditiru," ujarnya.
Hidetoshi menyatakan siap mendukung pengembangan Smart Kampung. Dia menyebut, sedikitnya ada tiga sektor yang akan menjadi fokus pengembangan ke depan, yakni pariwisata, pertanian, dan UMKM.
"Kami ingin memanfaatkan teknologi digital yang ada di Jepang untuk mendukung Banyuwangi. Tentu disesuaikan dengan kondisi yang ada di sini. Makanya kami datang untuk memetakan program seperti apa yang cocok diterapkan di Banyuwangi," tuturnya.
Bupati Ipuk Fiestiandani mengucapkan terima kasihnya yang tinggi atas dukungan Jepang kepada Smart Kampung Banyuwangi.
"Jepang salah satu negara maju di bidang teknologi digital. Kerja sama dengan Jepang tentu menjadi peluang baik bagi Banyuwangi," katanya.
Smart Kampung merupakan program pengembangan desa terintegrasi yang memadukan penggunaan TIK berbasis serat optik, kegiatan ekonomi produktif, kegiatan ekonomi kreatif, peningkatan pendidikan-kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan. Program ini telah dijalankan sejak 2015 lalu dirancang juga untuk membuat pelayanan publik di Banyuwangi, terutama untuk warga desa menjadi lebih efisien dan efektif.
"Program Smart Kampung untuk memudahkan pelayanan publik hingga tingkat desa, yang dipadu dengan pemberdayaan. Ujungnya adalah meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi warga,"ujar Ipuk.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menerima kunjungan Direktur Proyek Pacific Consultants Co, Ltd, Jepang, Hidetoshi Tamaoka. (ANTARA/HO-Humas Pemkab Banyuwangi)
Melengkapi Smart Kampung, Banyuwangi kini juga membuat program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa), secara rutin bupati berkantor di desa-desa. Tinggal seharian di sana, dari pagi sampai petang untuk mengurai dan menjemput bola berbagai urusan warga.
"Banyuwangi adalah daerah terluas di Jawa. Ada warga tinggal di desa di perkebunan. Aksesnya jauh. Sebagian layanan memang online, tapi tidak semua warga punya smartphone. Maka kami dekatkan layanan ke sana, kami bawa layanan pemerintahan mendekat, terutama layanan adminduk," katanya.
Berdasarkan data lintas dinas, jumlah urusan yang mendapat solusi selama berkantor di desa mencapai lebih dari 25.000 urusan berbagai sektor telah terurai.
"Ada anak terancam putus sekolah, langsung diatasi. Ada masalah transportasi untuk petugas kesehatan di daerah yang geografisnya sulit, teratasi juga. Termasuk melihat infrastruktur apa yang perlu segera ditangani," ucapnya. (*)
