Dinas Kesehatan Kota Kediri, Jawa Timur mengemukakan bahwa angka kekerdilan di kota ini mencapai 12,79 persen pada 2020 sehingga beragam cara dilakukan guna menekan angka kekerdilan tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri Fauzan Adima mengemukakan angka 12,79 persen itu hasil evaluasi 2020. Pihaknya akan berupaya agar angka tersebut bisa ditekan seminimal mungkin. Salah satunya dengan melaksanakan penimbangan rutin.
"Melalui penimbangan itu kita punya data yang valid, selanjutnya kita analisa dan evaluasi terkait kekerdilan ini, lalu kita tentukan program yang tepat," katanya di Kediri, Jumat.
Ia menjelaskan sesuai jadwal penimbangan dilakukan pada Februari dan Agustus. Pandemi COVID-19, juga tidak akan memengaruhi jadwal, namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku.
Fauzan menambahkan Pemkot Kediri telah menentukan arah kebijakan terkait penanganan kekerdilan. Program yang dibuat selaras dengan RPJMN Tahun 2020-2024, di antaranya dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar serta peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.
Selain itu, Pemkot Kediri juga berupaya melakukan peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi, percepatan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pengendalian penyakit, penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas), dan peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.
Fauzan menambahkan bahwa penambahan kekerdilan bisa dicegah melalui 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) yang optimal. Dengan pemberian gizi pada ibu hamil, diharapkan bisa menekan kasus kekerdilan pada anak.
"1.000 HPK itu berupa pemberian gizi yang tepat ditambah pencegahan penyakit, sehingga dihasilkan tumbuh kembang yang optimal, sama saja dengan mencegah kekerdilan," kata dia.
Pihaknya juga sudah menggelar rapat koordinasi pencegahan kekerdilan dengan lintas sektoral, misalnya dengan analisis situasi di daerah, melaksanakan proses penyusunan rencana kegiatan berdasarkan hasil analisis situasi.
Selain itu, mengadakan forum musyawarah antarkader kesehatan, masyarakat, dengan pemerintah daerah melalui kegiatan rembuk kekerdilan, diterbitkannya Perwali tentang Peran Desa, pembinaan kader pembangunan manusia (KPM), hingga kegiatan pengukuran dan publikasi kekerdilan.
Ia menambahkan langkah yang dibuat Pemkot Kediri tersebut selaras dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden terkait gizi, yaitu mempercepat pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan, memperbaiki pola asuh keluarga, serta memperbaiki fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.
Atensi pemerintah terhadap kasus kekerdilan, lanjutnya, menjadikan penurunan kekerdilan sebagai proyek prioritas pemerintah. "Melalui rapat koordinasi, kami berharap pada bulan timbang bisa terlaksana dengan lancar, dapat mencakup semua sasaran sesuai target, serta dalam memasukkan data ke Kemenkes dapat berjalan dengan baik," kata Fauzan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri Fauzan Adima mengemukakan angka 12,79 persen itu hasil evaluasi 2020. Pihaknya akan berupaya agar angka tersebut bisa ditekan seminimal mungkin. Salah satunya dengan melaksanakan penimbangan rutin.
"Melalui penimbangan itu kita punya data yang valid, selanjutnya kita analisa dan evaluasi terkait kekerdilan ini, lalu kita tentukan program yang tepat," katanya di Kediri, Jumat.
Ia menjelaskan sesuai jadwal penimbangan dilakukan pada Februari dan Agustus. Pandemi COVID-19, juga tidak akan memengaruhi jadwal, namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku.
Fauzan menambahkan Pemkot Kediri telah menentukan arah kebijakan terkait penanganan kekerdilan. Program yang dibuat selaras dengan RPJMN Tahun 2020-2024, di antaranya dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar serta peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.
Selain itu, Pemkot Kediri juga berupaya melakukan peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi, percepatan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pengendalian penyakit, penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas), dan peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.
Fauzan menambahkan bahwa penambahan kekerdilan bisa dicegah melalui 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) yang optimal. Dengan pemberian gizi pada ibu hamil, diharapkan bisa menekan kasus kekerdilan pada anak.
"1.000 HPK itu berupa pemberian gizi yang tepat ditambah pencegahan penyakit, sehingga dihasilkan tumbuh kembang yang optimal, sama saja dengan mencegah kekerdilan," kata dia.
Pihaknya juga sudah menggelar rapat koordinasi pencegahan kekerdilan dengan lintas sektoral, misalnya dengan analisis situasi di daerah, melaksanakan proses penyusunan rencana kegiatan berdasarkan hasil analisis situasi.
Selain itu, mengadakan forum musyawarah antarkader kesehatan, masyarakat, dengan pemerintah daerah melalui kegiatan rembuk kekerdilan, diterbitkannya Perwali tentang Peran Desa, pembinaan kader pembangunan manusia (KPM), hingga kegiatan pengukuran dan publikasi kekerdilan.
Ia menambahkan langkah yang dibuat Pemkot Kediri tersebut selaras dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden terkait gizi, yaitu mempercepat pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan, memperbaiki pola asuh keluarga, serta memperbaiki fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.
Atensi pemerintah terhadap kasus kekerdilan, lanjutnya, menjadikan penurunan kekerdilan sebagai proyek prioritas pemerintah. "Melalui rapat koordinasi, kami berharap pada bulan timbang bisa terlaksana dengan lancar, dapat mencakup semua sasaran sesuai target, serta dalam memasukkan data ke Kemenkes dapat berjalan dengan baik," kata Fauzan.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022