Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jatim Rois S. Maming mendukung rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan dengan tujuan pemerataan ekonomi, karena Indonesia sejak awal adalah rumah bagi seluruh warga tanpa terkecuali.
"Kita semua disatukan oleh Indonesia. Tidak boleh orang Jawa merasa berhak merendahkan orang luar Jawa. Demikian pula sebaliknya awas ini bahaya, lho. Pernyataan yang menghina akan memicu konflik sosial. Dan konflik sosial akan berdampak luas ke perekonomian rakyat, akan menghambat pemulihan ekonomi," kata Rois di Surabaya, Senin.
Rois mengecam viralnya pernyataan Edy Mulyadi yang merendahkan warga Kalimantan terkait rencana pemindahan ibu kota negara sebab Indonesia terbentang dari Sabang hingga Merauke, sehingga tidak boleh ada warga yang merasa lebih sempurna dibanding warga lainnya.
"Kami mengecam keras pernyataan intoleran dari Edy Mulyadi dan kawan-kawan, yang bahkan ada yang menyebut kata binatang dan kata tak elok lainnya untuk Kalimantan. Ini memecah belah bangsa," ujar Rois.
HIPMI Jatim mendesak pihak berwajib menindaklanjuti pernyataan Edy Mulyadi dari sisi hukum.
"Proses hukum harus berjalan untuk memberi efek jera agar tak ada lagi orang bebas menghina suku, agama, atau latar belakang orang lainnya,” ujarnya.
Sebelumnya, ramai diberitakan Edy Mulyadi menjadi buah bibir setelah videonya viral di media sosial. Edy mengkritisi langkah Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur.
Namun, kritik itu disampaikan dengan pernyataan yang dinilai menghina warga Kalimantan.
“Mengkritik boleh saja, apalagi di alam demokrasi saat ini. Namun, kritik tidak boleh merendahkan orang lain, tidak boleh menghina warga lain," kata Rois.
Rois mengatakan rencana pemindahan ibu kota negara merupakan langkah yang tepat, karena aspek pemerataan ekonomi.
"Kue ekonomi tidak lagi akan berpusat di Jawa, khususnya Jakarta, tapi menyebar ke luar Jawa. Inilah wujud Indonesia sentris, bukan lagi Jawa sentris," ujarnya.
Kedua, untuk mengurangi beban Jakarta dan sebagainya yang kini menjadi pusat bisnis sekaligus pemerintahan.
Ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi untuk pembukaan lapangan kerja. “Pemindahan ibu kota negara bisa menjadi pendorong atau momentum pemulihan ekonomi dalam rangka menumbuhkan investasi baru yang bisa membuka banyak lapangan kerja," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Kita semua disatukan oleh Indonesia. Tidak boleh orang Jawa merasa berhak merendahkan orang luar Jawa. Demikian pula sebaliknya awas ini bahaya, lho. Pernyataan yang menghina akan memicu konflik sosial. Dan konflik sosial akan berdampak luas ke perekonomian rakyat, akan menghambat pemulihan ekonomi," kata Rois di Surabaya, Senin.
Rois mengecam viralnya pernyataan Edy Mulyadi yang merendahkan warga Kalimantan terkait rencana pemindahan ibu kota negara sebab Indonesia terbentang dari Sabang hingga Merauke, sehingga tidak boleh ada warga yang merasa lebih sempurna dibanding warga lainnya.
"Kami mengecam keras pernyataan intoleran dari Edy Mulyadi dan kawan-kawan, yang bahkan ada yang menyebut kata binatang dan kata tak elok lainnya untuk Kalimantan. Ini memecah belah bangsa," ujar Rois.
HIPMI Jatim mendesak pihak berwajib menindaklanjuti pernyataan Edy Mulyadi dari sisi hukum.
"Proses hukum harus berjalan untuk memberi efek jera agar tak ada lagi orang bebas menghina suku, agama, atau latar belakang orang lainnya,” ujarnya.
Sebelumnya, ramai diberitakan Edy Mulyadi menjadi buah bibir setelah videonya viral di media sosial. Edy mengkritisi langkah Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur.
Namun, kritik itu disampaikan dengan pernyataan yang dinilai menghina warga Kalimantan.
“Mengkritik boleh saja, apalagi di alam demokrasi saat ini. Namun, kritik tidak boleh merendahkan orang lain, tidak boleh menghina warga lain," kata Rois.
Rois mengatakan rencana pemindahan ibu kota negara merupakan langkah yang tepat, karena aspek pemerataan ekonomi.
"Kue ekonomi tidak lagi akan berpusat di Jawa, khususnya Jakarta, tapi menyebar ke luar Jawa. Inilah wujud Indonesia sentris, bukan lagi Jawa sentris," ujarnya.
Kedua, untuk mengurangi beban Jakarta dan sebagainya yang kini menjadi pusat bisnis sekaligus pemerintahan.
Ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi untuk pembukaan lapangan kerja. “Pemindahan ibu kota negara bisa menjadi pendorong atau momentum pemulihan ekonomi dalam rangka menumbuhkan investasi baru yang bisa membuka banyak lapangan kerja," katanya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022