Sebanyak 230 orang pejabat administrator dan pejabat pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Jumat, dimutasi dan menempati jabatan baru.
"Mutasi dan promosi jabatan ini untuk mengisi kekosongan formasi, sekaligus sebagai tindak lanjut perampingan, penyederhanaan dan pengembangan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK)," ujar Bupati Situbondo Karna Suswandi dalam sambutannya usai melantik dan mengambil sumpah jabatan di Pendopo Kabupaten Situbondo.
Ia menegaskan bahwa mutasi pejabat administrator dan pengawas itu tidak lain untuk kepentingan kemajuan pembangunan di Kota Santri Pancasila. Jika ada pejabat yang turun kelas jabatan, lanjut dia, bukan karena ada tendensi lain, melainkan untuk memajukan pembangunan.
Kata Bupati Karna, dengan perampingan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) untuk efisiensi APBD yang masih minim, yakni hanya Rp1,8 triliun. Dipotong biaya operasional yang mencapi 73 persen dari dana APBD.
"Perlu saya sampaikan kembali bahwa perampingan dilakukan guna menekan biaya operasional yang semakin membengkak, sehingga belanja modal semakin tinggi. Tentunya, efisiensi ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Bung Karna berpesan kepada seluruh pejabat khususnya yang baru saja dilantik, untuk meningkatkan kinerjanya karena dengan perampingan SOTK diharapkan pelayanan kepada masyarakat lebih baik dan tidak terlalu birokratis.
"Dengan rampingnya SOTK, kami berharap pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik, sesuai tagline pelayanan aktif, kreatif, efektif efisien dan memuaskan (Pakem)," tuturnya.
Bupati juga menekankan kepada pejabat yang baru dilantik untuk melakukan konsolidasi di lingkungan kerja, terutama yang berada di OPD baru hasil perampingan.
"Lakukan percepatan program, dan sukseskan vaksinasi untuk kesehtan masyarakat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Mutasi dan promosi jabatan ini untuk mengisi kekosongan formasi, sekaligus sebagai tindak lanjut perampingan, penyederhanaan dan pengembangan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK)," ujar Bupati Situbondo Karna Suswandi dalam sambutannya usai melantik dan mengambil sumpah jabatan di Pendopo Kabupaten Situbondo.
Ia menegaskan bahwa mutasi pejabat administrator dan pengawas itu tidak lain untuk kepentingan kemajuan pembangunan di Kota Santri Pancasila. Jika ada pejabat yang turun kelas jabatan, lanjut dia, bukan karena ada tendensi lain, melainkan untuk memajukan pembangunan.
Kata Bupati Karna, dengan perampingan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) untuk efisiensi APBD yang masih minim, yakni hanya Rp1,8 triliun. Dipotong biaya operasional yang mencapi 73 persen dari dana APBD.
"Perlu saya sampaikan kembali bahwa perampingan dilakukan guna menekan biaya operasional yang semakin membengkak, sehingga belanja modal semakin tinggi. Tentunya, efisiensi ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Bung Karna berpesan kepada seluruh pejabat khususnya yang baru saja dilantik, untuk meningkatkan kinerjanya karena dengan perampingan SOTK diharapkan pelayanan kepada masyarakat lebih baik dan tidak terlalu birokratis.
"Dengan rampingnya SOTK, kami berharap pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik, sesuai tagline pelayanan aktif, kreatif, efektif efisien dan memuaskan (Pakem)," tuturnya.
Bupati juga menekankan kepada pejabat yang baru dilantik untuk melakukan konsolidasi di lingkungan kerja, terutama yang berada di OPD baru hasil perampingan.
"Lakukan percepatan program, dan sukseskan vaksinasi untuk kesehtan masyarakat," katanya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022