Ketua DPRD Situbondo Edy Wahyudi meminta pemerintah kabupaten setempat segera melantik pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) yang baru.
"Jadi, sekarang ini (tahun 2022) ada beberapa OPD yang vakum akibat belum dilantiknya kepala OPD menyesuaikan dengan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) yang baru," katanya di Situbondo, Jawa Timur, Senin.
Menurut ia, per Januari 2022, SOTK yang baru semestinya sudah berjalan agar tidak menghambat realisasi program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.
Ia mencontohkan salah satu OPD yang terdampak aturan SOTK baru adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) yang melahirkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
"Contohnya, Bapenda kosong, belum ada yang mengisi karena akan berdampak terhadap pengelolaan keuangan. Bahaya jika tidak segera diisi kekosongan jabatan ini," ucap politikus PKB itu.
Oleh karena itu, Edy Wahyudi meminta Bupati Situbondo Karna Suswandi segera mengisi beberapa jabatan OPD yang saat ini masih kosong, demi lancarnya pembangunan yang sudah terencana.
"Pelantikan kemarin itu saya pikir sudah mengisi OPD sesuai SOTK yang baru, tapi ternyata belum ada yang dilantik," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo Syaifullah menjelaskan bahwa saat ini pemerintah daerah mulai menyiapkan semua keperluan mengenai perubahan SOTK.
"Hari ini kami mengambil rekomendasi peraturan bupati dari gubernur karena kemarin masih disibukkan dengan persoalan penyesuaian jabatan. Mudah-mudahan hari ini rekomendasi gubernur sudah turun, sehingga minggu ini kami sudah bisa melakukan pelantikan," ujarnya.
OPD yang akan mengalami peleburan, yakni Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dilebur dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, kemudian Dinas Ketahanan Pangan dilebur dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dilebur dengan Dinas Perikanan.
Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilebur dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), serta Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang melahirkan Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda).
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Jadi, sekarang ini (tahun 2022) ada beberapa OPD yang vakum akibat belum dilantiknya kepala OPD menyesuaikan dengan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) yang baru," katanya di Situbondo, Jawa Timur, Senin.
Menurut ia, per Januari 2022, SOTK yang baru semestinya sudah berjalan agar tidak menghambat realisasi program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.
Ia mencontohkan salah satu OPD yang terdampak aturan SOTK baru adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) yang melahirkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
"Contohnya, Bapenda kosong, belum ada yang mengisi karena akan berdampak terhadap pengelolaan keuangan. Bahaya jika tidak segera diisi kekosongan jabatan ini," ucap politikus PKB itu.
Oleh karena itu, Edy Wahyudi meminta Bupati Situbondo Karna Suswandi segera mengisi beberapa jabatan OPD yang saat ini masih kosong, demi lancarnya pembangunan yang sudah terencana.
"Pelantikan kemarin itu saya pikir sudah mengisi OPD sesuai SOTK yang baru, tapi ternyata belum ada yang dilantik," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo Syaifullah menjelaskan bahwa saat ini pemerintah daerah mulai menyiapkan semua keperluan mengenai perubahan SOTK.
"Hari ini kami mengambil rekomendasi peraturan bupati dari gubernur karena kemarin masih disibukkan dengan persoalan penyesuaian jabatan. Mudah-mudahan hari ini rekomendasi gubernur sudah turun, sehingga minggu ini kami sudah bisa melakukan pelantikan," ujarnya.
OPD yang akan mengalami peleburan, yakni Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dilebur dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, kemudian Dinas Ketahanan Pangan dilebur dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dilebur dengan Dinas Perikanan.
Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilebur dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), serta Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang melahirkan Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda).
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022