Bupati Nganjuk nonaktif Novi Rahman Hidayat menyampaikan pledoi atau pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya setelah dituntut hukuman sembilan tahun penjara.
Terdakwa perkara dugaan jual beli jabatan itu dalam persidangan sebelumnya dituntut pidana penjara sembilan tahun dan denda Rp300 juta subsider delapan bulan kurungan oleh jaksa penuntut umum (JPU) gabungan dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Nganjuk.
"Kami mohon majelis hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan," kata Kuasa Hukum Tis'at Afriyandi, mewakili terdakwa Bupati Nganjuk nonaktif Novi Rahman Hidayat, di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin I Ketut Suarta di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis petang.
Tis'at menyebut alat bukti yang dituduhkan kepada terdakwa Bupati Nganjuk nonaktif Novi Rahman tidak cukup, selain juga dinilai tidak sah.
"Terdakwa ditangkap saat menghadiri buka puasa bersama. Tidak dalam posisi tertangkap tangan atau OTT menerima uang suap dari siapapun," ujarnya.
Tis'at mengungkapkan sejumlah alat bukti yang diperoleh penyidik dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat penangkapan pada tanggal 9 Mei 2021 tidak disertai dengan validitas administrasi, mulai dari tidak adanya surat penangkapan, penggeledahan, hingga penyitaan.
"Administrasi penyidikan baru dibuat setelah itu, yaitu tanggal 10 dan 11 Mei 2021. Lalu, atas dasar apa dilakukan penangkapan, kan Novi tidak OTT," katanya.
Tis'at juga menilai jumlah uang yang disita dari terdakwa Novi dalam tuntutan JPU tidak konsisten.
"Awalnya disebut Rp225 juta, lalu dalam keterangan tuntutan disebut Rp255 juta, yang benar mana?," ucapnya.
Selain itu, Tis'at menandaskan kaitannya dengan uang yang dituduhkan kepada kliennya senilai Rp600 juta dalam dugaan jual beli jabatan, sejak awal proses persidangan juga tidak pernah dirinci dengan jelas.
Untuk itu, dalam nota pembelaannya, dia juga memohon kepada Majelis Hakim agar JPU segera mengeluarkan terdakwa Novi dari tahanan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Terdakwa perkara dugaan jual beli jabatan itu dalam persidangan sebelumnya dituntut pidana penjara sembilan tahun dan denda Rp300 juta subsider delapan bulan kurungan oleh jaksa penuntut umum (JPU) gabungan dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Nganjuk.
"Kami mohon majelis hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan," kata Kuasa Hukum Tis'at Afriyandi, mewakili terdakwa Bupati Nganjuk nonaktif Novi Rahman Hidayat, di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin I Ketut Suarta di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis petang.
Tis'at menyebut alat bukti yang dituduhkan kepada terdakwa Bupati Nganjuk nonaktif Novi Rahman tidak cukup, selain juga dinilai tidak sah.
"Terdakwa ditangkap saat menghadiri buka puasa bersama. Tidak dalam posisi tertangkap tangan atau OTT menerima uang suap dari siapapun," ujarnya.
Tis'at mengungkapkan sejumlah alat bukti yang diperoleh penyidik dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat penangkapan pada tanggal 9 Mei 2021 tidak disertai dengan validitas administrasi, mulai dari tidak adanya surat penangkapan, penggeledahan, hingga penyitaan.
"Administrasi penyidikan baru dibuat setelah itu, yaitu tanggal 10 dan 11 Mei 2021. Lalu, atas dasar apa dilakukan penangkapan, kan Novi tidak OTT," katanya.
Tis'at juga menilai jumlah uang yang disita dari terdakwa Novi dalam tuntutan JPU tidak konsisten.
"Awalnya disebut Rp225 juta, lalu dalam keterangan tuntutan disebut Rp255 juta, yang benar mana?," ucapnya.
Selain itu, Tis'at menandaskan kaitannya dengan uang yang dituduhkan kepada kliennya senilai Rp600 juta dalam dugaan jual beli jabatan, sejak awal proses persidangan juga tidak pernah dirinci dengan jelas.
Untuk itu, dalam nota pembelaannya, dia juga memohon kepada Majelis Hakim agar JPU segera mengeluarkan terdakwa Novi dari tahanan.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021