Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya penyelamatan aset milik negara melalui sertifikasi atas tanah dan bangunan untuk kemajuan ekonomi serta kesejahteraan rakyat.
"Yang paling penting adalah penyelamatan aset milik negara dan barang milik negara. Ini untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan barang dan aset milik negara," ujar Khofifah saat menghadiri penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Senin.
Pada tahun 2021, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur dapat menyeleseikan 1,3 juta sertifikat.
Dengan capaian tersebut, Gubernur Khofifah mengharapkan target capaian penuh atau 100 persen dapat tercapai pada tahun 2023, sehingga aset-aset milik Pemprov Jatim dan BUMD mendapatkan payung hukum kuat.
Pada kegiatan yang digelar oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/Kepala BPN) tersebut, Khofifah mengapresiasi kinerja BPN Jatim yang telah maksimal dalam proses percepatan sertifikasi aset tanah daerah.
Orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut juga mengajak para bupati/wali kota untuk turut mengawasi aset milik negara yang diserahterimakan kepada para kepala daerah tersebut.
"Kami juga menyampaikan terima kasih kepada tim supervisi dan koordinasi KPK yang selama ini terus mengawal komitmen untuk mempercepat capaian PTSL di setiap kabupaten/kota atas seluruh aset milik daerah dan provinsi, termasuk BUMD," kata dia.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Jatim Jonahar melaporkan bahwa melalui pola "Trijuang" yang diluncukan Menteri ATR/BPN RI sejak 25 September 2020 telah membawa pengaruh positif terhadap pola koordinasi dan kolaborasi dalam upaya mendukung pelaksanaan program strategis nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Capaian tersebut, kata dia, dalam program legalisasi aset (PTSL) dan dari seluruh bidang tanah di Jatim yang diperkirakan sejumlah 20 juta bidang tanah, telah terdaftar sejumlah 12.095.021 bidang (61,9 persen).
Kemudian pada tahun 2021, Jawa Timur mendapat target untuk PBT sebanyak 1.396.082 yang tercapai 100 persen, lalu SHAT target sebanyak 1.716.494 tercapai 100 persen, dengan perincian sertifikat sejumlah 1.318.312 bidang tanah.
"Ditotal dengan potensi, maka pada Tahun 2021 ini sejumlah 1.319.956 bidang, pencapaian K3.1 sebanyak 433.480 (25,3 persen) bidang dari target SHAT sebanyak 1.716.494 bidang yang tersebar di 38 kabupaten/kota," ucapnya.
Di sisi lain, pada kesempatan sama Gubernur Khofifah mendapat apresiasi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan A. Djalil yang hadir virtual, berupa piagam penghargaan atas jasanya membantu penyelesaian PTSL menjadi 100 persen.
Selain itu, beberapa bupati/wali kota juga mendapat piagam penghargaan terkait pembebasan BPHTB untuk PTSL.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Yang paling penting adalah penyelamatan aset milik negara dan barang milik negara. Ini untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan barang dan aset milik negara," ujar Khofifah saat menghadiri penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Senin.
Pada tahun 2021, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur dapat menyeleseikan 1,3 juta sertifikat.
Dengan capaian tersebut, Gubernur Khofifah mengharapkan target capaian penuh atau 100 persen dapat tercapai pada tahun 2023, sehingga aset-aset milik Pemprov Jatim dan BUMD mendapatkan payung hukum kuat.
Pada kegiatan yang digelar oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/Kepala BPN) tersebut, Khofifah mengapresiasi kinerja BPN Jatim yang telah maksimal dalam proses percepatan sertifikasi aset tanah daerah.
Orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut juga mengajak para bupati/wali kota untuk turut mengawasi aset milik negara yang diserahterimakan kepada para kepala daerah tersebut.
"Kami juga menyampaikan terima kasih kepada tim supervisi dan koordinasi KPK yang selama ini terus mengawal komitmen untuk mempercepat capaian PTSL di setiap kabupaten/kota atas seluruh aset milik daerah dan provinsi, termasuk BUMD," kata dia.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Jatim Jonahar melaporkan bahwa melalui pola "Trijuang" yang diluncukan Menteri ATR/BPN RI sejak 25 September 2020 telah membawa pengaruh positif terhadap pola koordinasi dan kolaborasi dalam upaya mendukung pelaksanaan program strategis nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Capaian tersebut, kata dia, dalam program legalisasi aset (PTSL) dan dari seluruh bidang tanah di Jatim yang diperkirakan sejumlah 20 juta bidang tanah, telah terdaftar sejumlah 12.095.021 bidang (61,9 persen).
Kemudian pada tahun 2021, Jawa Timur mendapat target untuk PBT sebanyak 1.396.082 yang tercapai 100 persen, lalu SHAT target sebanyak 1.716.494 tercapai 100 persen, dengan perincian sertifikat sejumlah 1.318.312 bidang tanah.
"Ditotal dengan potensi, maka pada Tahun 2021 ini sejumlah 1.319.956 bidang, pencapaian K3.1 sebanyak 433.480 (25,3 persen) bidang dari target SHAT sebanyak 1.716.494 bidang yang tersebar di 38 kabupaten/kota," ucapnya.
Di sisi lain, pada kesempatan sama Gubernur Khofifah mendapat apresiasi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan A. Djalil yang hadir virtual, berupa piagam penghargaan atas jasanya membantu penyelesaian PTSL menjadi 100 persen.
Selain itu, beberapa bupati/wali kota juga mendapat piagam penghargaan terkait pembebasan BPHTB untuk PTSL.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021