Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi guna mengejar realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, Jumat (24/12).
Rakor secara daring itu melibatkan Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta mengundang seluruh sekda, kepala Bappeda, Inspektorat, kepala BPKAD dan kepala Bapenda provinsi dan kabupaten/kota.
Pelaksana Harian Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni menyampaikan, rakor bertujuan memberikan informasi, sosialisasi peraturan perudang-undangan dan mencari solusi terhadap permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
"Berbagai upaya dalam menggenjot serapan APBD juga telah dilakukan Kemendagri. Misalnya lewat pembentukan Tim gabungan dari Ditjen Bina Keuda Kemendagri bersama Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri dan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu," ujarnya.
Upaya lain, kata dia, melakukan rakor dengan daerah secara bergiliran hingga memberikan asistensi dan pendampingan terhadap daerah yang serapannya masih rendah.
"Termasuk rapat analisis dan evaluasi dengan mendatangkan narasumber dari Kemenkeu dan BPKP. Rapat dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri gubernur, bupati/wali kota, sekda, dan OPD terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Rakor secara daring itu melibatkan Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta mengundang seluruh sekda, kepala Bappeda, Inspektorat, kepala BPKAD dan kepala Bapenda provinsi dan kabupaten/kota.
Pelaksana Harian Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni menyampaikan, rakor bertujuan memberikan informasi, sosialisasi peraturan perudang-undangan dan mencari solusi terhadap permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
"Berbagai upaya dalam menggenjot serapan APBD juga telah dilakukan Kemendagri. Misalnya lewat pembentukan Tim gabungan dari Ditjen Bina Keuda Kemendagri bersama Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri dan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu," ujarnya.
Upaya lain, kata dia, melakukan rakor dengan daerah secara bergiliran hingga memberikan asistensi dan pendampingan terhadap daerah yang serapannya masih rendah.
"Termasuk rapat analisis dan evaluasi dengan mendatangkan narasumber dari Kemenkeu dan BPKP. Rapat dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri gubernur, bupati/wali kota, sekda, dan OPD terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021