Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada 17 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WIB merilis sebagian kabupaten di Jawa Timur belum mencapai target minimal cakupan vaksinasi yang telah ditetapkan pemerintah, yakni 70 persen dari total jumlah penduduk di wilayah tersebut.
Empat dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur tercatat paling rendah, yakni Kabupaten Pamekasan, Sumenep, Sampang dan Kabupaten Bangkalan. Masing-masing 33,33 persen untuk Kabupaten Pamekasan, Sumenep 41,59 persen, Sampang 42,81 persen, dan Kabupaten Bangkalan 42,69 persen.
Dari data ini, empat kabupaten di Pulau Madura (Pamekasan, Sumenep, Sampang dan Kabupaten Bangkalan), termasuk kabupaten dengan cakupan vaksinasi dibawah 50 persen. Sebab 34 kabupaten/kota lainnya sudah diatas 50 persen.
Cakupan vaksinasi di Pulau Madura ini berbanding terbalik dengan cakupan vaksinasi di sejumlah kabupaten/kota lainnya yang sudah mencapai 70 persen lebih. Bahkan, lima kota, yakni Mojokerto, Kediri, Blitar, Surabaya dan Kota Madiun, hingga 17 Desember 2021 sudah mencapai 100 persen lebih.
Kota Mojokerto misalnya, untuk vaksinasi tahap pertama, terdata sudah mencapai 139,50 persen, Kota Kediri 124,31 persen, Kota Blitar 118,09 persen, Kota Surabaya 117,55 persen dan Kota Madiun terdata 102,33 persen.
Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Pamekasan dr Nanang Suyanto, rendahnya cakupan vaksinasi di Pamekasan itu, karena banyak masyarakat yang terpengaruh dengan informasi bohong yang beredar di berbagai media sosial yang menyebutkan bahwa vaksin berbahaya pada kesehatan.
Kabar bohong yang banyak beredar di media sosial itu membuat masyarakat takut untuk disuntik vaksin, sehingga meski program vaksinasi terus digencarkan dengan membuka gerai vaksinasi di sejumlah titik, warga yang bersedia divaksin juga sangat sedikit.
Bagi Pemkab Pamekasan dan pemkab di tiga kabupaten lain di Pulau Madura, seperti Pemkab Sumenep, Sampang dan Bangkalan, kabar bohong tentang bahaya suntik vaksin itu tentu menjadi masalah yang serius. Sebab, upaya untuk membentuk kekebalan komunitas melalui program tersebut, tidak bisa berjalan sesuai harapan. Padahal, vaksinasi merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membentuk kekebalan tubuh, guna mewujudkan kekebalan komunitas di masyarakat.
Karena itu, cakupan vaksinasi suatu daerah dijadikan barometer dalam menentukan level pada program pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), selain indikator laju penularan kasus, dan kondisi sosio ekonomi masyarakat.
Kerja sama tiga pilar
Dampak kabar bohong tentang vaksinasi COVID-19 yang banyak beredar luas di media sosial dan menjadi rujukan informasi masyarakat Pamekasan secara khusus dan Madura pada umumnya, tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sebab, membiarkan hal itu terus berlanjut adalah sama halnya dengan membiarkan masyarakat mengkomsumsi informasi yang salah, dan dampaknya tentu pada cukupan vaksinasi yang tidak kunjung bertambah.
Menguatkan pola komunikasi lintas sektor pada institusi penyelenggara pemerintahan, merupakan yang dilakukan pemkab di Madura untuk melawan persepsi salah di kalangan masyarakat tentang vaksinasi COVID-19. Seperti yang digelar Pemkab Sumenep.
Di kabupaten ini, pemkab bekerja sama dengan tiga pilar guna memperluas cakupan vaksinasi COVID-19, yakni pemkab, TNI-Polri dan puskesmas atau rumah sakit.
"Sinergi tiga pilar ini menurut kami merupakan langkah strategis yang harus dilakukan untuk memanfaatkan sisa waktu yang sangat terbatas menjelang akhir tahun 2021 ini," kata Bupati Sumenep Achmad Fauzi.
Pola pelaksanaan vaksinasi juga diubah, dari sebelumnya terpusat di suatu tempat, menjadi tersebar dan petugas proaktif datang ke masyarakat.
Petugas tidak hanya mendata, akan tetapi terlebih dahulu memberikan arahan dan pencerahan kepada masyarakat tentang manfaat disuntik vaksin, hingga akhirnya masyarakat paham dan mau disuntik vaksin.
"Prosesnya memang tidak mudah mudah. Dibutuhkan ketelatenan dalam menjelaskan program vaksinasi ini kepada masyarakat, dan yang kita inginkan, kesadaran penuh dari masyarakat tentang pentingnya manfaatkan vaksin, bukan dengan cara paksaan," kata Kasubbag Humas Polres Sumenep AKP Widiarti.
Sineri tiga pilar di kabupaten paling timur di Pulau Madura ini, tidak hanya menyasar masyarakat yang berada di daratan, akan tetapi juga bagi masyarakat yang tinggal di kepulauan di Sumenep. Hasilnya nampak lebih baik.
Sebab, sebelum sinergi tiga pilar diterapkan, cukupan vaksinasi di kabupaten ini baru mencapai 12,23 persen dan dalam waktu tujuh hari meningkat menjadi 15 persen dari total jumlah penduduk di wilayah itu.
Serbuan TNI-Pori
Meski persentase cakupan vaksinasi meningkat sebagai dampak dari program kerja sama tiga pilar (TNI-Polri, pemkab dan puskesmas), akan tetapi kenaikan cakupan vaksinasi tersebut dinilai belum cukup signifikan.
Ini terlihat, karena persentase cakupan vaksinasi di tingkat regional Jawa Timur masih sangat rendah, bahkan Kabupaten Sumenep dan tiga kabupaten lainnya di Pulau Madura, yakni Pamekasan, Sampang dan Bangkalan masih berada di bawah 50 persen.
Kondisi ini, tentu menjadi perhatian sejumlah institusi penanggung jawab program, termasuk TNI-Polri yang memang ditunjuk langsung oleh Presiden RI Joko Widodo untuk membantu mensukseskan program vaksinasi COVID-19 tersebut.
Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan di sejumlah daerah lain yang cakupan vaksinasinya masih dibawah 50 persen menjadi perhatian khusus pimpinan institusi Polri, bahkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan secara langsung kepada polres dan polda jajaran untuk melakukan vaksinasi massal dengan cara melakukan serbuan vaksinasi ke berbagai pelosok desa yang masih rendah cakupan vaksinasinya.
Kapolri memerintahkan agar polres-polres jajaran memanfaatkan sisa waktu yang ada, yakni sebelum tutup tahun 2021, agar cakupan vaksinasi bisa sesuai dengan target minimal yang telah ditetapkan pemerintah, yakni 70 persen dari total jumlah penduduk di wilayah itu.
Alasan pimpinan institusi ini tentu cukup mendasar. Disamping untuk mengantisipasi kemungkinan adanya gelombang ketiga COVID-19 saat libur Natal dan Pergantian Malam Tahun Baru 2022, juga karena di Indonesia kini telah diketahui ada warga yang tertular COVID-19 varian baru, yakni Omicron.
"Melalui serbuan vaksinasi, hasil kerja sama TNI dengan Polri ini kami berharap, cakupan vaksinasi di Pamekasan ini bisa lebih baik, minimal bisa memenuhi target yang telah ditetapkan, yakni 70 persen," kata Kapolres Pamekasan AKBP Rogib Triyanto.
Selain menggencarkan vaksinasi, menurut kapolres yang juga tidak kalah pentingnya, penegakan disiplin protokol kesehatan.
Kapolres menginginkan, antara kegiatan vaksinasi dengan gerakan penegakan disiplin protokol kesehatan harus berjalan seimbang, dan oleh karenanya, sebagian petugas juga diinstruksikan secara khusus untuk melakukan operasi penegakan disiplin protokol kesehatan.
Hal ini, agar masyarakat tidak lalai dalam menegakkan disiplin protokol kesehatan, apalagi pemerintah telah menyampaikan imbauan agar masyarakat lebih waspada, mencegah terjadinya gelombang ketiga COVID-19 dan kemungkinan adanya warga yang terpapar varian baru COVID-19, yakni Omicron.
Warga asing dan Pakerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang ke kampung halamannya, juga tidak luput dari perhatian pemerintah di berbagai tingkatan, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga di tingkat desa. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Empat dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur tercatat paling rendah, yakni Kabupaten Pamekasan, Sumenep, Sampang dan Kabupaten Bangkalan. Masing-masing 33,33 persen untuk Kabupaten Pamekasan, Sumenep 41,59 persen, Sampang 42,81 persen, dan Kabupaten Bangkalan 42,69 persen.
Dari data ini, empat kabupaten di Pulau Madura (Pamekasan, Sumenep, Sampang dan Kabupaten Bangkalan), termasuk kabupaten dengan cakupan vaksinasi dibawah 50 persen. Sebab 34 kabupaten/kota lainnya sudah diatas 50 persen.
Cakupan vaksinasi di Pulau Madura ini berbanding terbalik dengan cakupan vaksinasi di sejumlah kabupaten/kota lainnya yang sudah mencapai 70 persen lebih. Bahkan, lima kota, yakni Mojokerto, Kediri, Blitar, Surabaya dan Kota Madiun, hingga 17 Desember 2021 sudah mencapai 100 persen lebih.
Kota Mojokerto misalnya, untuk vaksinasi tahap pertama, terdata sudah mencapai 139,50 persen, Kota Kediri 124,31 persen, Kota Blitar 118,09 persen, Kota Surabaya 117,55 persen dan Kota Madiun terdata 102,33 persen.
Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Pamekasan dr Nanang Suyanto, rendahnya cakupan vaksinasi di Pamekasan itu, karena banyak masyarakat yang terpengaruh dengan informasi bohong yang beredar di berbagai media sosial yang menyebutkan bahwa vaksin berbahaya pada kesehatan.
Kabar bohong yang banyak beredar di media sosial itu membuat masyarakat takut untuk disuntik vaksin, sehingga meski program vaksinasi terus digencarkan dengan membuka gerai vaksinasi di sejumlah titik, warga yang bersedia divaksin juga sangat sedikit.
Bagi Pemkab Pamekasan dan pemkab di tiga kabupaten lain di Pulau Madura, seperti Pemkab Sumenep, Sampang dan Bangkalan, kabar bohong tentang bahaya suntik vaksin itu tentu menjadi masalah yang serius. Sebab, upaya untuk membentuk kekebalan komunitas melalui program tersebut, tidak bisa berjalan sesuai harapan. Padahal, vaksinasi merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membentuk kekebalan tubuh, guna mewujudkan kekebalan komunitas di masyarakat.
Karena itu, cakupan vaksinasi suatu daerah dijadikan barometer dalam menentukan level pada program pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), selain indikator laju penularan kasus, dan kondisi sosio ekonomi masyarakat.
Kerja sama tiga pilar
Dampak kabar bohong tentang vaksinasi COVID-19 yang banyak beredar luas di media sosial dan menjadi rujukan informasi masyarakat Pamekasan secara khusus dan Madura pada umumnya, tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sebab, membiarkan hal itu terus berlanjut adalah sama halnya dengan membiarkan masyarakat mengkomsumsi informasi yang salah, dan dampaknya tentu pada cukupan vaksinasi yang tidak kunjung bertambah.
Menguatkan pola komunikasi lintas sektor pada institusi penyelenggara pemerintahan, merupakan yang dilakukan pemkab di Madura untuk melawan persepsi salah di kalangan masyarakat tentang vaksinasi COVID-19. Seperti yang digelar Pemkab Sumenep.
Di kabupaten ini, pemkab bekerja sama dengan tiga pilar guna memperluas cakupan vaksinasi COVID-19, yakni pemkab, TNI-Polri dan puskesmas atau rumah sakit.
"Sinergi tiga pilar ini menurut kami merupakan langkah strategis yang harus dilakukan untuk memanfaatkan sisa waktu yang sangat terbatas menjelang akhir tahun 2021 ini," kata Bupati Sumenep Achmad Fauzi.
Pola pelaksanaan vaksinasi juga diubah, dari sebelumnya terpusat di suatu tempat, menjadi tersebar dan petugas proaktif datang ke masyarakat.
Petugas tidak hanya mendata, akan tetapi terlebih dahulu memberikan arahan dan pencerahan kepada masyarakat tentang manfaat disuntik vaksin, hingga akhirnya masyarakat paham dan mau disuntik vaksin.
"Prosesnya memang tidak mudah mudah. Dibutuhkan ketelatenan dalam menjelaskan program vaksinasi ini kepada masyarakat, dan yang kita inginkan, kesadaran penuh dari masyarakat tentang pentingnya manfaatkan vaksin, bukan dengan cara paksaan," kata Kasubbag Humas Polres Sumenep AKP Widiarti.
Sineri tiga pilar di kabupaten paling timur di Pulau Madura ini, tidak hanya menyasar masyarakat yang berada di daratan, akan tetapi juga bagi masyarakat yang tinggal di kepulauan di Sumenep. Hasilnya nampak lebih baik.
Sebab, sebelum sinergi tiga pilar diterapkan, cukupan vaksinasi di kabupaten ini baru mencapai 12,23 persen dan dalam waktu tujuh hari meningkat menjadi 15 persen dari total jumlah penduduk di wilayah itu.
Serbuan TNI-Pori
Meski persentase cakupan vaksinasi meningkat sebagai dampak dari program kerja sama tiga pilar (TNI-Polri, pemkab dan puskesmas), akan tetapi kenaikan cakupan vaksinasi tersebut dinilai belum cukup signifikan.
Ini terlihat, karena persentase cakupan vaksinasi di tingkat regional Jawa Timur masih sangat rendah, bahkan Kabupaten Sumenep dan tiga kabupaten lainnya di Pulau Madura, yakni Pamekasan, Sampang dan Bangkalan masih berada di bawah 50 persen.
Kondisi ini, tentu menjadi perhatian sejumlah institusi penanggung jawab program, termasuk TNI-Polri yang memang ditunjuk langsung oleh Presiden RI Joko Widodo untuk membantu mensukseskan program vaksinasi COVID-19 tersebut.
Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan di sejumlah daerah lain yang cakupan vaksinasinya masih dibawah 50 persen menjadi perhatian khusus pimpinan institusi Polri, bahkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan secara langsung kepada polres dan polda jajaran untuk melakukan vaksinasi massal dengan cara melakukan serbuan vaksinasi ke berbagai pelosok desa yang masih rendah cakupan vaksinasinya.
Kapolri memerintahkan agar polres-polres jajaran memanfaatkan sisa waktu yang ada, yakni sebelum tutup tahun 2021, agar cakupan vaksinasi bisa sesuai dengan target minimal yang telah ditetapkan pemerintah, yakni 70 persen dari total jumlah penduduk di wilayah itu.
Alasan pimpinan institusi ini tentu cukup mendasar. Disamping untuk mengantisipasi kemungkinan adanya gelombang ketiga COVID-19 saat libur Natal dan Pergantian Malam Tahun Baru 2022, juga karena di Indonesia kini telah diketahui ada warga yang tertular COVID-19 varian baru, yakni Omicron.
"Melalui serbuan vaksinasi, hasil kerja sama TNI dengan Polri ini kami berharap, cakupan vaksinasi di Pamekasan ini bisa lebih baik, minimal bisa memenuhi target yang telah ditetapkan, yakni 70 persen," kata Kapolres Pamekasan AKBP Rogib Triyanto.
Selain menggencarkan vaksinasi, menurut kapolres yang juga tidak kalah pentingnya, penegakan disiplin protokol kesehatan.
Kapolres menginginkan, antara kegiatan vaksinasi dengan gerakan penegakan disiplin protokol kesehatan harus berjalan seimbang, dan oleh karenanya, sebagian petugas juga diinstruksikan secara khusus untuk melakukan operasi penegakan disiplin protokol kesehatan.
Hal ini, agar masyarakat tidak lalai dalam menegakkan disiplin protokol kesehatan, apalagi pemerintah telah menyampaikan imbauan agar masyarakat lebih waspada, mencegah terjadinya gelombang ketiga COVID-19 dan kemungkinan adanya warga yang terpapar varian baru COVID-19, yakni Omicron.
Warga asing dan Pakerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang ke kampung halamannya, juga tidak luput dari perhatian pemerintah di berbagai tingkatan, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga di tingkat desa. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021