Pertemuan Lembaga Kearsipan se-Asia Tenggara atau Southeast Asia Regional Branch of International Council on Archives (SARBICA) yang digelar secara daring dan luring menjadikan penyelamatan arsip penanganan COVID-19 sebagai bahasan utama.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini dalam siaran persnya di Surabaya, Rabu mengatakan bahasan utama penyelamatan arsip penanganan COVID-19 karena ketiadaan pengetahuan yang memadai dalam menghadapi pandemi, hal ini mendorong pemerintah melakukan inovasi dan terobosan, terutama dalam penyusunan kebijakan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat

Indonesia yang diwakili Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam kegiatan itu, kata Rini, sangat berkorelasi dengan kondisi yang tengah dihadapi seluruh masyarakat di berbagai belahan dunia.

"Seluruh upaya pemerintah dalam melakukan penanganan pandemi COVID-19, terekam dalam berbagai kebijakan dan kegiatan yang dihasilkan oleh kementerian. Rekaman kebijakan dan kegiatan tersebut, sudah seharusnya dikelola dengan cara yang penuh inovasi dan dengan basis teknologi informasi. Ini pun menjadi bagian dari akuntabilitas kinerja pemerintah selama masa pandemi COVID-19, juga sebagai media pembelajaran dan sumber pengetahuan bagi generasi yang akan datang," ujar Rini.

Oleh karena itu, dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia, Kementerian PANRB bersama-sama dengan ANRI berinisatif melakukan pelindungan dan penyelamatan arsip yang dihasilkan dari segala kegiatan dalam penanganan COVID-19.

Salah satunya dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penyelamatan Arsip Penanganan COVID-19 dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada kegiatan itu, President of International Council on Archives, David Frickers mengatakan, pertemuan ini juga membahas tentang bagaimana membangun dan mengelola inovasi baru, khususnya dengan adanya kondisi pandemi COVID-19.

"Semua sektor terpengaruh karena adanya kondisi ini, tidak terkecuali di bidang administrasi publik dan dunia kearsipan, sehingga menghasilkan berbagai perubahan termasuk di bidang transparansi publik. Manajemen kearsipan harus siap dan sangat perlu dapat mengikuti perubahan yang terjadi. Konsekuensinya, administrasi publik perlu juga diperkenalkan dengan teknologi baru agar lebih terjamin dan mampu mempersiapkan generasi mendatang dalam menghadapi kasus serupa," tuturnya.

Oleh karenanya, kata David, perlu menjadikan ajang ini sebagai awal untuk pengelolaan arsip yang lebih transparan dan relevan dengan kolaborasi antarlembaga dan negara yang lebih baik.

Sementara itu, Kepala ANRI, Imam Gunarto menyampaikan bahwa penunjukan Indonesia melalui ANRI sebagai tuan rumah penyelenggaraan konferensi internasional ini didasarkan atas hasil General Conference SARBICA tanggal 24 Oktober 2018 yang diselenggarakan di Putrajaya, Malaysia.

“Tema yang menjadi perhatian pada pertemuan ini “Safeguarding the Archives”: Memory, Pandemic, and Technology”. Tema tersebut memiliki filosofi dan makna yang sesuai dengan semangat penyelenggaraan kearsipan pada saat ini yang mana dalam konteks saat kontemporer kini dapat dilihat dari 3 (tiga) perspektif, yaitu berkaitan dengan peningkatan peran arsip sebagai warisan dokumenter dunia, respons terhadap pandemi, dan pemanfaatan teknologi,” jelas Imam.(*)

Pewarta: A Malik Ibrahim

Editor : Chandra Hamdani Noer


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021